Kejahatan Jelang Lebaran

Sebenarnya cukup berlebihan bila mengatakan kejahatan selalu meningkat selama bulan puasa dan terutama menjelang lebaran. Perlu dibuktikan secara statistik, apakah memang kenaikan tersebut adalah pola rutin, dan naiknya pun signifikan.

Namun demikian, satu hal memang cenderung terjadi selama bulan puasa dan menjelang lebaran adalah peningkatan potensi kejahatan dari sisi korban. Tingkat konsumsi yang tinggi, mulai dari skala kecil seperti berbelanja di pasar untuk kebutuhan sahur atau berbuka dan kebutuhan lebaran hingga pembelian barang konsumtif lainnya seperti elektronik, menyebabkan meningkatnya aktivitas di pasar, mall atau tempat berjualan lainnya. Kebutuhan lainnya, seperti pembayaran gaji pegawai dan tunjangan hari raya, membuat beberapa perusahaan kecil menengah yang belum menggunakan sistem transfer harus mencairkan uang dalam jumlah yang relatif banyak. Peluang terjadinya kejahatan tentu akan lebih tinggi dari biasanya.

Rumah yang ditinggal mudik selama lebaran, di tambah dengan jumlah pemudik yang tidak sedikit sehingga tidak sedikit pula rumah yang kosong, membuka kesempatan yang lebih tinggi untuk kejahatan.

Dalam pandangan kriminologi, kejahatan berkaitan dengan properti sebenarnya merupakan kejahatan yang sangat sering terjadi di kota-kota besar. Bahkan dapat dikatakan tipologi kejahatan ini adalah kejahatan yang normal terjadi di kota. Bila melihat statistik kejahatan di Jakarta misalnya, kasus 362 KUHP (pencurian) dan 365 KUHP (pencurian dengan kekerasan atau perampokan) adalah dua yang selalu masuk kejahatan dengan jumlah tertinggi setiap tahun.

Ciri khas kejahatan terkait harta benda (property related crime) ini dapat digambarkan melalui model crime triangle (segitiga kejahatan) yang dijelaskan oleh Marcus Felson. Menurutnya, kejahatan adalah peristiwa yang sangat kontekstual. Terjadinya dilatari oleh interaksi dari tiga faktor (oleh karenanya disebut dengan segitiga), yaitu motivated offender (pelaku yang memiliki motif), suitable target (target yang tepat), dan uncapable guardianship (penjagaan yang tidak baik). Sederhananya, kejahatan tidak hanya terjadi karena adanya pelaku yang memiliki niat, namun karena adanya kesempatan.

Beberapa hal sederhana yang saya jelaskan di atas adalah bentuk-bentuk target tepat yang potensial. Bila ditambahkan dengan menimnya penjagaan dari kepolisian ataupun mekanisme pengawasan lainnya yang dibangun secara informal, termasuk secara non formal oleh masyarakat, maka pelaku-pelaku yang memiliki motif akan menemukan sebuah kalkulasi yang menguntungkan bagi dilakukannya kejahatan.

Oleh karenanya, yang diperlukan untuk mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang potensial muncul selama bulan puasa dan menjelang lebaran ini adalah kepedulian warga masyarakat terhadap keselamatan dirinya sendiri serta harta bendanya. Memastikan rumah terkunci dengan baik, melaporkan kepada satuan pengamanan di lingkungan rumah, hingga menyampaikan “titip rumah” kepada tetangga yang tidak mudik adalah langkah sederhana yang sangat mudah dilakukan.

Beberapa hal lain yang membutuhkan biaya ekstra adalah menambah teknologi di dalam rumah yang mampu membuat lampu di rumah hidup sesuai dengan waktu yang ditentukan, memasang cctv, atau memasang alaram rumah untuk memberitahu bila terjadi pembobolan.

Menyerahkan sepenuhnya upaya pengawasan dan pencegahan kejahatan kepada kepolisian tidak akan efektif, mengingat keterbatasan personil serta sumber daya lainnya yang dibutuhkan oleh kepolisian. Menjelang lebaran dan menjelang mudik, tidak ada salahnya bagi ketua rukun tetangga membangun insiatif untuk membuat mekanisme pengawasan mandiri.

Selamat berpuasa, selamat mudik, dan selamat lebaran

-iqraks-

Advertisements

Teror Viral

Menyebarkan hingga menjadi viral foto-foto kejadian bom di Kampung Melayu hanya akan membantu pelaku teror mencapai tujuannya. Tujuan kejahatan terorisme bukan meledakkan tempat atau membunuh korban, namun dampak yang muncul setelah itu, yaitu ketakutan yang muncul di masyarakat.
Penyebaran foto, termasuk terlalu berlebihan memberitakan kejadian justru mengamplifikasi ketakutan yang semestinya dapat ditahan.

Ada kebiasaan setelah usai aksi teror akan muncul klaim yang dibuat oleh mereka yang menyebut dirinya pelaku yang bertanggung jawab. Tujuannya adalah, selain menegaskan eksistensi, mereka juga ingin meningkatkan level kekhawatiran di masyarakat. Dalam skala tertentu akan berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, politik secara makro.

Saya menyarankan agar kita tidak justru “membantu” pelaku mencapai tujuannya dengan mengamplifikasi ketakutan

Iqrak Sulhin
Kriminolog UI

Sulitnya Mengungkap Teror Terhadap Novel

Cukup lama setelah Novel Baswedan, penyidik KPK, disiram air keras di pagi subuh, polisi belum kunjung berhasil mengungkap pelaku dan motifnya. Dalam pandangan saya, beberapa sebab polisi sulit mengungkap kasus ini. Pertama, polisi kekurangan petunjuk. Petunjuk biasanya diperoleh dari keterangan saksi-saksi, termasuk saksi korban. Dalam kasus Novel, saksi mungkin tidak bisa memberikan deskripsi yang jelas mengenai ciri pelaku, termasuk atribut lain yang menempel pada saksi, seperti kendaraan, pakaian, atau simbol-simbol tertentu. Saksi korban pun saya duga memiliki kesulitan yang sama. Situasi yang masih gelap pada saat kejadian semakin menyulitkan. Rekaman CCTV di daerah di sekitar tempat tinggal Novel juga tidak memberikan petunjuk yang jelas.

Kedua, air keras merupakan bahan yang sangat mudah diperoleh di toko kimia. Di Indonesia, untuk bahan-bahan yang selama ini sering digunakan di dalam kekerasan, sudah semestinya di dalam pembelian dilakukan pendataan. Karena penggunaan air keras bisa dianggap bukan untuk keperluan keseharian. Untuk pembelian besar yang dilakukan korporasi, mungkin tercatat, namun tidak untuk pembelian skala kecil. Hal ini turut mempersulit pelacakan.

Dalam banyak penelitian kriminologi, kejahatan kekerasan, hingga pembunuhan, biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki hubungan dengan korban. Baik dalam konteks keluarga, pertemanan, rekan kerja, atau tetangga. Biasanya dipicu oleh sesuatu yang kemudian memunculkan dendam atau sakit hati. Oleh karenanya, bila kekerasan (seperti pembunuhan) terjadi, polisi akan mengembangkan teori bahwa pelaku adalah mereka yang dikenal oleh korban. Pelacakan bisanya dilakukan melalui keterangan saksi hingga rekam komunikasi terakhir, seperti SMS, chat, atau email.

Kasus Novel saya kira tidak berkaitan dengan motif interpersonal tersebut di atas. Namun dilatarbelakangi oleh sesuatu yang lebih besar. Patut diduga kekerasan yang dialaminya berkaitan dengan statusnya sebagai penyidik di KPK yang tengah memproses kasus-kasus besar. Pelaku yang menyiramkan air keras patut diduga adalah orang suruhan, bukan pelaku sebenarnya yang memiliki motif.

Beban saat ini ada di kepolisian, karena bila tidak terungkap, maka ini akan jadi preseden yang tidak baik bagi penegakan hukum di Indonesia

Iqrak

POLISI DALAM PEMILU

(Dimuat di Majalah Kompolnas, edisi Juli 2013)

Judul tulisan ini sebenarnya ingin memberi pemaknaan yang jamak mengenai posisi kepolisian di dalam tahun politik, yaitu periode menjelang, saat, dan pasca pemilihan umum hingga terbentuknya kekuasaan legislatif baru atau terpilihnya presiden baru. Berbagai artikel telah menjelaskan kompleksitas relasi antara pemilu dengan fungsi kepolisian. Tidak hanya dipandang sebagai kekuatan yang difungsikan untuk pengamanan penyelenggaraan pemilu itu sendiri, namun lebih dari itu, kepolisian dapat menjadi subjek yang masuk dalam pusaran agenda politik itu sendiri.

Satu tahun ke depan Indonesia akan disibukkan dengan agenda politik besar pemilihan umum. Bahkan sebelum itupun, hampir setiap tahun dilakukan pemilihan kepala daerah/gubernur yang juga menyerap energi publik, tidak terkecuali kepolisian. Dalam setiap pemilihan tersebut, tuntutan terhadap maksimalisasi kinerja kepolisian meningkat. Terutama di dalam menjaga keamanan masyarakat dari ekskalasi tensi politik elit yang sering menjalar ke akar rumput. Sangat jamak, bahkan seakan telah menjadi tradisi politik lokal, dalam setiap proses pemilihan kepala daerah selalu diwarnai oleh letupan-letupan kecil maupun besar yang mengiringi persaingan elit dalam perebutan kekuasaan. Bahkan tidak jarang pula berujung pada munculnya korban materi maupun jiwa.

Pengendalian situasi ini tentu tidak hanya menjadi beban kepolisian, karena pada dasarnya adab dalam politik hakikinya adalah damai dan sepenuhnya merupakan pilihan-pilihan yang beretika dari elit dan massa. Menggunakan pemikiran Jurgen Habermas, politik seharusnya persaingan sehat pada ranah publik, dengan kebebasan berekspresi, namun beretika, tidak memaksakan kehendak, terlebih kekerasan. Kesadaran elit dan massa karenanya merupakan kunci demokrasi yang sehat, selain ditunjang pula oleh aturan main atau administrasi yang jelas dan adil. Kepolisian karenanya adalah agen yang berada di luar arena, yang murni bertindak dalam pengamanan, mengawal mekanisme administratif pemilihan itu sendiri.

Namun, kenyataan politik di Indonesia belum sepenuhnya memperlihatkan kedewasaan berdemokrasi. Hal yang membuat kepolisian tidak hanya disibukkan dengan pengerahan kekuatan untuk pengendalian massa atau mendeteksi potensi gangguan keamanan. Namun juga berpotensi diseret dalam pusaran politik itu sendiri. Walker dan Waterman (2008) menjelaskan, situasi politik, khususnya pemilihan umum, dapat mempengaruhi sikap publik terhadap polisi, sekaligus mempengaruhi perilaku polisi itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang mereka lakukan di Costa Rica, Mexico, dan Amerika Serikat, diketahui bahwa pemolisian dapat menjadi agenda politik (dipolitisasi) karena persoalan penegakan hukum masuk dalam kampanye partai. Pada titik inilah muncul tuntutan terhadap netralitas dan profesionalitas kepolisian di dalam proses politik pemilihan umum. Walker dan Waterman juga memberikan analisasi bahwa, perkembangan demokrasi di sebuah negara turut pula mempengaruhi performa kepolisian, yang kemudian dapat berimplikasi terhadap sikap kepolisian itu sendiri dalam politik. Performa kepolisian di sebuah negara demokrasi baru sering merupakan cerminan dari belum terkonsolidasinya manajemen negara secara keseluruhan.

Belum berjalan maksimalnya prinsip-prinsip demokrasi dan kepemerintahan yang baik dalam sebuah negara sangat rentang membawa institusi kepolisian yang seharusnya imparsial masuk ke dalam arus politik dan berpihak. Situasi yang seharusnya tidak boleh terjadi untuk menciptakan masyarakat yang aman dan terlindunginya kepentingan banyak pihak. Keberpihakan institusi negara seperti kepolisian tentu akan menjauhkan realita dari mimpi demokrasi.
Analisa Walker dan Waterman ini memberi ruang analisa yang lebih luas dari sekedar bagaimana polisi berperan dalam pengamanan pemilihan umum. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, diskusi tentang polisi dan pemilu memiliki makna yang jamak. Meskipun bila direduksi mengerucut pada dua isu besar, yaitu profesionalitas dan netralitas. Profesionalitas tentunya terkait dengan fungsi pemolisian di dalam pemilu, sedangkan netralitas terkait dengan jarak politik lembaga kepolisian dengan aktor-aktor politik yang bertarung di dalam pemilihan umum, termasuk jarak kepolisian itu sendiri dengan proses politik.

Pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil jelas merupakan indikator negara demokratis yang dewasa. Oleh karenanya, untuk menjamin kebebasan, kejujuran, dan keadilan tersebut diperlukan perangkat administrasi dan hukum yang dapat menjamin keamanan setiap tahapan proses pemilihan umum. Salah satunya adalah peran kepolisian dalam menjamin keamanan dan menindak pelanggaran yang berunsur pidana sesuai undang-undang. Di negara-negara demokratis maju sekalipun, pemilihan umum bukanlah proses yang dapat bebas 100% dari permasalahan, penyimpangan, hingga yang memiliki unsur pidana.

Penelitian Topo Santoso, et.al (2006) mencatat sejumlah tindak pidana yang terjadi dalam pemilihan umum tahun 2004, di antaranya adalah; dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih, pemalsuan ijazah calon, penghinaan terhadap calon lain, politik uang, penghasutan dan adu domba, penyalahgunaan kartu pemilih, hingga mengubah hasil rekapitulasi hasil suara. Dalam analisanya, pelanggaran-pelanggaran seperti ini masih terjadi pada tahun 2009 dan juga berpotensi terjadi pada tahun 2014. Dalam pengalaman pemilihan kepala daerah yang hampir setiap tahun dilakukan di Indonesia, jenis pelanggaran tersebut kerap terjadi dan menjadi faktor yang dapat meningkatkan ekskalasi konflik antar elit yang menjalar ke massa. Pengalaman pemilihan umum di Indonesia sejak 1999 termasuk pemilihan-pemilihan kepala daerah cukup memberi preseden yang seakan menjalar dari satu waktu dan tempat ke waktu dan tempat yang lain. Di sini, peran kepolisian menjadi sangat penting dan sentral.

Administrasi dan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak akan dapat bekerja maksimal tanpa peran kepolisian dalam mencegah dan melakukan penindakan terhadap tindak pidana pemilu. Nota Kesepahaman antara POLRI dengan KPU untuk pengamanan penyelenggaraan pemilu pada Jaruani 2013 lalu adalah bukti pentingnya kerjasama tersebut. KPU dan POLRI menyadari bahwa setiap tahanan pemilu selalu memiliki potensi gangguan keamanan. Profesionalitas kepolisian, melalui peran bimbingan masyarakat dan intelijen, diperlukan untuk menyusun langkah antisipasi dan deteksi dini.
Namun demikian, profesionalitas pada dasarnya memerlukan netralitas. Walker dan Waterman telah memberikan analisa bagaimana rentannya institusi kepolisian dalam momen pemilihan umum untuk masuk ke dalam pusaran arus politik itu sendiri. Sebagai institusi penegak hukum, profesionalitas kepolisian diperlukan untuk menjamin pemilu yang bebas, jujur, adil. Selain memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan penindakan, kemampuan personil kepolisian dalam deteksi dini dan penyadaran masyarakat agar konformis terhadap hukum merupakan modal yang menentukan kesuksesan pesta demokrasi untuk menghasilkan legislator dan pemimpin baru. Namun, profesionalitas tidak akan kontributif bila tidak disertai dengan netralitas.

Netralitas dalam hal ini dimaknai sebagai jarak yang tegas dari kepolisian dengan aktor-aktor yang bertarung dalam pemilu dan tentunya jarak dengan proses politik itu sendiri. Netralitas ini ditandai dengan tidak bertindak diskriminatif dan menjalankan tugas dengan proporsional. Seperti meneruskan pemeriksaan dugaan-dugaan pelanggaran yang telah diidentifikasi sebelumnya oleh bawaslu. Pada hari ulang tahun POLRI ke-67, 1 Juli 2013 lalu, presiden menekankan kembali agar POLRI menjunjung tinggi kode etik dalam tugas serta memberikan pelayanan publik yang lebih responsif dan profesional. Instruksi ini tentu bukan tanpa alasan mengingat masih banyaknya kasus pelanggaran etika anggota kepolisian yang kasat mata bagi publik. Hal yang tentu dikhawatirkan dapat mempengaruhi profesionalitas dan netralitas kepolisian di dalam momen besar pemilihan umum. Dalam kerangka berfikir Evans, et.al (1992), profesionalisme dan netralitas kepolisian ini dapat ditandai dengan sikap yang responsif, tidak pasif. Tidak hanya dalam penindakan yang tidak membedakan kasus per kasus atau kelompok per kelompok, namun juga dalam langkah antisipasi terhadap potensi-potensi gangguan keamanan.

Bila menggunakan kerangka berfikir Evans, et.al ini, dapat dimaknai bahwa sikap responsif kepolisian dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi bimbingan dan penyuluhan yang memberi ruang interaksi lebih luas bagi kepolisian untuk tidak hanya menghimbau namun mendialogkan sejumlah persoalan yang nantinya dapat diantisipasi secara bersama dengan masyarakat. Seperti mengajak elit untuk dapat lebih arif dalam berkompetisi sehingga tidak justru menjadi pemicu bentrok yang tidak perlu di tingkat akar rumput, sebagaimana jamak diperlihatkan oleh pemilihan kepada daerah di Indonesia setiap tahunnya. Peran partai politik dan elit sangat krusial dalam tradisi politik patron-klien di Indonesia, sehingga responsifitas kepolisian dapat dimulai jauh sebelum momen pemilihan tersebut berlangsung dengan mengajak elit untuk berkompetisi dengan beretika.

Rentang waktu hingga pertengahan 2014 nanti merupakan waktu yang sangat krusial bagi kepolisian untuk mulai menyusun atau merevisi langkah-langkah strategis untuk mengamankan tahun politik ini. Selain meningkatkan kembali profesionalitas, kepolisian perlu menjalankan strategi-strategi yang tidak hanya bersifat umum dan normatif, namun juga mengoptimalkan peran-peran handal anggota pada tingkat lokal. Walker dan Waterman turut merumuskan pemahaman bahwa kepolisian pada dasarnya institusi yang lokal, non partisan yang hanya melaksanakan fungsi melayani dan melindungi. Dalam kerangka ini, kepolisian akan menjadi institusi yang lebih responsif dan tidak terbawa oleh arus politik.

Perlakuan Teroris

Hari ini, Selasa 20 Desember 2011, mulai jam 10 tadi, Departemen Kriminologi bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan diskusi dengan topik “Mencari Format Perlakuan Narapidana Terorisme”. Narasumber tamu yang diundang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Search for Common Ground Indonesia. Diskusi ini merupakan salah satu rangkaian diskusi dalam Pekan Anti Kekerasan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Kriminologi FISIP UI.

Diskusi ini dapat dikatakan menarik dan penting bila dilihat setidaknya dari tiga latar. Pertama, terorisme tetap menjadi persoalan yang masih mengancam kedamaian hidup di Indonesia. Kedua, dalam kenyataannya, hingga saat ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum memiliki format perlakuan yang jelas terhadap narapidana terorisme. Ketiga, adanya Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2011, meskipun tentang agenda pemberantasan korupsi, namun juga menegaskan perlunya Pemasyarakatan menyusun pola asesment, klasifikasi dan pola perlakuan yang khusus pada narapidana. Salah satunya adalah narapidana terorisme.

Saat ini, Pemasyarakatan memang telah memiliki instrumen yang mengatur bagaimana perlakuan terhadap kategori yang disebut dengan narapidana resiko tinggi. Namun demikian, salah satu kelemahan dari Prosedur Tetap Perlakuan terhadap Narapidana Resiko Tinggi tersebut adalah belum spesifiknya perlakuan tersebut diperuntukkan bagi narapidana terorisme. Selain itu, prosedur tersebut hanya bicara tentang perlakuan dari sisi keamanan. Meskipun di dalamnya juga disinggung tentang proses pembinaan, hanya minus substansi pembinaan.

Salah satu isu yang menarik di dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Kriminologi tersebut adalah tentang deradikalisasi. Bagaimana mensinkronkan program pembinaan yang telah diselenggarakan dengan program deradikalisasi. Petrus Reinhard Golose, menjelaskan, inti dari program deradikalisasi adalah upaya meminimalisasi paham radikal dengan pendekatan multidisiplin. Dan tentunya perlu melibatkan keterlibatan banyak pihak. Namun demikian, isu ini masih menjadi pekerjaan rumah. Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam, justru menolak ide deradikalisasi ini.

Saya sendiri berpendapat, pembinaan memang perlu dilakukan dalam konteks deradikalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa terorisme adalah kejahatan yang sangat ideologis, sehingga upaya menanggulanginya juga perlu dilakukan dalam kerangka ideologis. Meskipun ini juga tidak mudah. Dalam diskusi ini, Search for Common Ground memberikan ilustrasi bagaimana sangat tertutupnya cara pandang narapidana teroris dalam diskusi tentang ajaran Islam. Pada sisi inilah sisi radikal itu terlihat. Radikal yang dimaksud dapat terlihat pada sisi eksklusifitas dan cenderung stigmatisasi “kafir” terhadap orang-orang yang tidak sejalan dengan ideologi mereka.

Di sinilah penolakan terhadap deradikalisasi terorisme salah alamat dan justru kontraproduktif. Yang ingin disasar oleh program deradikalisasi adalah upaya membuat pemahaman yang lebih inklusif, mau menerima perbedaan, dan tidak bermaksud sama sekali melakukan apa yang dikhawatirkan oleh sejumlah ormas dengan “pendangkalan akidah”.

Diskusi ini masih terlalu ambisius. Mencari format perlakuan ini adalah proses yang tidak mudah, dan ini menjadi PR banyak pihak

Tentang Remisi

Saya pada prinsipnya mendukung gebrakan kementerian hukum dan HAM dalam moratorium (atau dalam bahasa lain sering disebut dengan pengetatan remisi). Namun yang bermasalah adalah belum ada payung hukum yang kuat untuk kebijakan tersebut. Pantas saja anggota DPR pada akhirnya berniat melakukan hak interpelasi.

Hanya saja, semua pihak perlu menyadari bahwa salah satu cara untuk memberikan “keadilan bagi masyarakat” adalah dengan memperketat pemberian remisi, pembebasan bersyarat, bahkan cuti kepada narapidana kejahatan luar biasa, seperti korupsi, terorisme dan pengedar narkoba. Kunci awalnya memang ada di hukum pidana. Bila ingin keadilan itu ditegakkan, hemat saya seharusnya pidana bagi narapidana kejahatan luar biasa ada batas minimumnya. Tidak serta merta diberikan pada hati nurani hakim, yang hingga saat inipun banyak yang diragukan oleh publik. Upaya pengetatan ini tidak bisa dipahami sebagai upaya membuat jera. Pemahaman ini salah karena pembuktian ilmiah memperlihatkan, berat/ringan pidana tidak ada hubungannya dengan takut atau tidaknya seseorang untuk melakukan perbuatan pidana. Bilapun ada hubungan, itu berlaku temporer, bahkan tidak jarang itu hanya seperti “tiarapnya” penjahat untuk waktu tertentu dan kemudian beraksi kembali karena pada saat itu mereka sudah mengetahui bagaimana cara “beradaptasi” terhadap hukum pidana baru tersebut.

Satu hal lain yang penting untuk dipahami. Dalam perlakuan narapidana di penjara, harus dibedakan antara apa yang disebut dengan “hak” dan apa yang disebut dengan “privilege (hak istimewa”. Yang dimaksud dengan hak, yang kemudian diatur secara internasional dengan standar minimum, adalah sesuatu yang bersifat harus diberikan, tidak mempertimbangkan apakah seseorang narapidana bersikap baik atau tidak selama pemenjaraan. Misalnya, hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan makanan, air bersih, hak atas lingkungan sel yang sehat, hak untuk informasi, dan lainnya.

Sementara privilege adalah “hak” yang diberikan dengan syarat. Yaitu bila seorang narapidana berkelakuan baik. Dengan kata lain, adalah salah bila mengatakan pengetatan atau moratorium remisi adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Karena remisi bukanlah hak, namun privilege. Masalahnya, UU Nomor 12 Tahun 1995 telah secara salah memahami remisi sebagai hak. Menurut saya, dalam perubahan undang-undang ini ke depan, tentang remisi tidak lagi dipahami sebagai hak.