“Disintegrate Shaming” untuk Koruptor?

Oleh Iqrak Sulhin
Analisis Kriminalitas Suara Pembaruan, 20 Agustus 2008

Dalam kajian reaksi terhadap kejahatan ada satu penjelasan teoritik tentang peran membuat malu pada pelaku kejahatan untuk tujuan mengintegrasikan kembali dirinya dengan masyarakat. Penjelasan teoritik tersebut disebut Reintegrative Shaming. Pelaku kejahatan cukup dibuat malu namun ditujukan untuk membuat dirinya dan masyarakat sadar atas kesalahan yang telah dilakukan. Dalam konteks tipologi kejahatan, memang tidak semua jenis kejahatan dapat dipulihkan dengan cara ini.

Hal ini karena beberapa jenis kejahatan memerlukan upaya pemulihan lebih jauh, baik dalam pemenuhan rasa keadilan maupun pemulihan dalam konteks restitusi dan kompensasi terhadap korban. Namun syarat utama bagi efektivitas reintegrative shaming adalah kerelaan masyarakat untuk memaafkan setelah dipermalukan dan menerima kembali pelaku kejahatan.

Berkebalikan dengan reintegrative shaming, ada pula upaya membuat malu yang tidak ditujukan untuk reintegrasi pelaku, yaitu stigmatisasi. Dalam hal ini pelaku kejahatan cukup hanya dibuat malu dan lebih jauh dari itu juga menciptakan “rasa sakit” secara psikologis. Stigmatisasi secara simbolik juga memperlihatkan penolakan masyarakat bagi pelaku kejahatan.

Diskusi tentang shaming (membuat malu) pelaku kejahatan ini menjadi menarik diangkat di tengah usul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didukung organisasi masyarakat sipil (seperti Indonesian Corruption Watch/ ICW) untuk mengenakan simbol-simbol berupa pakaian khusus bagi tersangka pelaku korupsi. Hal ini semakin menarik ketika ICW secara khusus mengusulkan sejumlah rancangan pakaian khusus bagi koruptor tersebut. Bahkan salah satu stasiun televisi swasta nasional mengajak pemirsa memilih desain yang paling “menarik”.

Terhadap usul ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selain hanya mengikuti arus kuat membuat malu para koruptor. Meskipun perlu penulis tegaskan sebelumnya, bahwa tulisan ini jangan diartikan sebagai pembelaan terhadap koruptor yang telah merugikan masyarakat jauh lebih parah ketimbang pembunuhan jamak yang dilakukan seorang Ryan. Penulis hanya ingin publik mendapatkan sejumlah pertimbangan secara kriminologis terhadap reaksi berlebihan yang potensial kontraproduktif.

Bila coba melihat latar munculnya reaksi berupa pakaian khusus tahanan korupsi ini, sangat kuat indikasi bahwa ini terkait dengan lemahnya penegakan hukum terhadap korupsi sebagai salah satu kejahatan yang menciptakan kerugian masif. Bahkan harapan publik dikhianati sendiri oleh institusi penegak hukum dengan terlibatnya beberapa personel mereka dalam korupsi itu sendiri. Kita dapat melihat bagaimana dalamnya luka hati publik ketika diperdengarkan percakapan memalukan antara Jaksa Urip dengan Artalyta. Kondisi inilah yang memicu publik “emosional” terhadap koruptor dan penegak hukum yang korup, sehingga munculnya ide pakaian khusus bagi koruptor ini sangat didukung oleh publik.

Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana ide pakaian khusus koruptor ini sejalan dengan filosofi penghukuman reintegrasi sosial di Indonesia. Filosofi ini menjelaskan bahwa kejahatan pada hakikatnya adalah konflik yang terjadi antara pelaku kejahatan dengan masyarakat. Penghukuman dalam bentuk pemasyarakatan ditujukan untuk memulihkan konflik tersebut dan mengintegrasikan kembali pelaku kejahatan dengan masyarakatnya. Berangkat dari filosofi ini, ide “pakaian khusus koruptor” sangat jauh dari upaya reintegrasi.

Sulit untuk melihat bahwa shaming dalam bentuk “pakaian khusus koruptor” masuk dalam reintegrative shaming. Tujuannya lebih pada membuat malu itu sendiri dan sebagian berpendapat untuk membuat jera. Perlu dipahami bahwa keinginan untuk membuat malu dan jera lebih melihat pada aspek kesalahan dari pelaku atau tidak melihat pada sejauh mana shaming bermanfaat untuk memulihan konflik.

Kedua, korupsi pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) bila dilihat pada konversi kerugian yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Dapat dibayangkan manfaat uang korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang bernilai ratusan triliun rupiah tersebut bila digunakan untuk menanggulangi kemiskinan. Tanpa bermaksud menihilkan penderitaan keluarga korban kasus Ryan, dampak kejahatan korupsi jauh lebih mengerikan akibat penelantaran kesejahteraan berjuta orang. Oleh karenanya cukup beralasan bila reaksi yang diberikan publik kepada pelaku korupsi sangatlah keras.

Namun, hal ini tidak sekaligus berarti reaksi yang diberikan justru melanggar hak-hak dari para pelaku koruptor. Terlebih lagi bila para koruptor yang dimaksud masih berstatus sebagai tersangka. Sederhananya, reaksi tetap harus melindungi hak tersangka untuk diduga tidak bersalah. Bila ini kembali dilihat dengan filosofi pemasyarakatan jelas tidak mendukung semangat memberikan reaksi formal yang manusiawi dan melindungi HAM.

Ketiga, perlu pula diperhatikan apakah shaming berupa “pakaian khusus koruptor” tersebut justru kontraproduktif terhadap upaya memperbaiki perilaku koruptor bila memang itu yang diharapkan. Secara kriminologis, stigmatisasi justru potensial untuk menciptakan secondary deviation atau karier kriminal. “Label” sebagai koruptor yang diperlihatkan oleh pakaian khusus akan menjauhkan jarak pelaku dengan masyarakat. Dengan kata lain, label yang diberikan dapat dibaca sebagai keinginan untuk membuang jauh koruptor sebagai “sampah masyarakat”. Bila ini yang terjadi, internalisasi stigma ini akan kontraproduktif ketika para koruptor berpikir untuk apa lagi menjadi warga negara yang insaf ketika masyarakat justru ingin mencampakkan.

Ketiga pertimbangan ini perlu diperhatikan dengan baik bila tujuan akhir dari setiap reaksi formal terhadap kejahatan adalah “meluruskan” kesalahan pelaku dan membuatnya diterima kembali di masyarakat. Ide “pakaian khusus koruptor” dalam hal ini masih terlalu jauh dari bermanfaat bagi upaya memerangi korupsi di negeri ini.

Alih-alih memberikan shaming yang justru mengarah ke stigma, perang terhadap korupsi lebih baik diarahkan pada pengawasan yang ketat terhadap jalannya proses pengadilan. Selain juga mulai memperbaiki mekanisme birokrasi yang justru memfasilitasi penyimpangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini ada baiknya lebih memfokuskan pada penindakan seperti yang selama ini berjalan dengan relatif baik. Selama ini KPK telah memberikan kesan positif dan angin perubahan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK tidak perlu membuang sumber daya dan pemikiran dalam mendorong reaksi yang justru bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dan kontraproduktif bagi pemulihan hubungan koruptor dengan masyarakat pasca penghukuman.

Bila dikembalikan pada perkiraan apa yang menjadi latar munculnya reaksi berupa “pakaian khusus koruptor” tersebut, perlu dijamin adanya proses peradilan yang bersih, independen, konsisten, dan berkeadilan dalam penjatuhan hukuman pada pelaku korupsi. Kejaksaan Agung harus tegas dan konsisten dalam melakukan perbaikan internal agar jaksa-jaksa yang menuntut kasus korupsi tidak lagi melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan yang melukai rasa keadilan masyarakat. Demikian pula dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan.

Dalam teori penghukuman, hukuman yang berat bagi koruptor (seperti hukuman mati di Tiongkok atau penjatuhan hukuman maksimal seumur hidup) di satu sisi dipandang dapat menimbulkan efek jera. Namun teori lainnya menjelaskan bahwa hukuman yang berat tidak serta-merta mampu menciptakan efek jera.

Hal yang jauh lebih penting dalam menimbulkan penjeraan ini adalah kepastian bahwa proses hukum berjalan bagi siapapun yang melakukan korupsi dan kepastian bahwa hakim akan memberikan hukuman yang mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Adanya indikasi “perlindungan” karena aspek politis yang diberikan pada pejabat publik di eksekutif atau di legislatif yang melakukan korupsi yang diduga terjadi di Indonesia sekarang ini adalah contoh ketidakpastian, inkonsistensi, dan tidak berkeadilan dalam memerangi korupsi di Indonesia

Membaca Kasus Ryan secara Proporsional

Tulisan ini dimuat di Rubrik Analisis Kriminalitas Suara Pembaruan, 6 Agustus 2008

Hingga saat ini publik terus mengikuti dengan saksama perkembangan kasus pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Ryan. Menurut penulis, ada beberapa hal yang membuat publik begitu tertarik terhadap kasus ini. Pertama, kenyataannya bahwa pembunuhan yang disertai dengan mutilasi bukanlah kasus kejahatan yang banyak terjadi di masyarakat. Kedua, sifat sadis dari kasus ini. Di satu sisi, pembunuhan adalah kejahatan yang sangat diperhatikan publik, sehingga pembunuhan yang disertai oleh mutilasi korban akan menambah “kengerian” kasus serta menambah keingintahuan publik.

Ketiga, secara berkebetulan pelaku dari pembunuhan dengan mutilasi ini adalah seorang homoseksual. Keempat, secara mengejutkan kasus ini terus berkembang hingga ditemukannya “kuburan massal” 10 korban lainnya yang diduga telah dibunuh sebelumnya, di Jombang, kampung halaman pelaku. Inipun masih menyimpan misteri karena beberapa melaporkan kehilangan anggota keluarga dan diduga terkait dengan kasus Ryan.

Dari sekian faktor yang membuat kasus ini menarik perhatian publik, beberapa catatan lain muncul tentang bagaimana seharusnya publik dan khususnya media massa menempatkan kasus ini secara proporsional. Sekarang ini ada beberapa kecenderungan media yang justru menjurus pada viktimisasi terhadap Ryan sebagai pelaku.

Perlu diakui bahwa kasus ini memang sangat mengejutkan karena memperlihatkan sisi gelap manusia dengan amat mengerikan. Jumlah korban yang banyak, di antaranya dimutilasi, dan banyak lainnya di kubur massal setelah dibunuh dengan kejam, memperlihatkan bahwa kasus ini bukan kasus pembunuhan biasa. Namun, permasalahan pertama muncul ketika media massa dengan yakin menyatakan bahwa ini adalah serial killer (pembunuhan berantai).

Dalam sebuah wawancara dengan harian ini, penulis menyampaikan bahwa kasus ini masih jauh bila dikategorikan sebagai pembunuhan berantai. Bila hanya mengandalkan pola dari aspek jumlah korban dan interval waktu bahwa pembunuhan terhadap para korban tidak dilakukan dalam satu waktu, secara sederhana kasus ini memang dapat dilihat demikian. Namun, bila didalami lebih jauh banyak aspek lain yang harus “dipenuhi” untuk mengatakan kasus ini sebagai pembunuhan berantai.

Tulisan James Alan Fox dan Jack Levin, 1998 berjudul Multiple Homicide: Patterns of serial and mass murder, dapat dijadikan rujukan. Dalam tulisan ini memang dijelaskan, bahwa serial murder melibatkan pertalian 4 (empat) atau lebih pembunuhan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa pelaku yang memiliki jarak/jangka waktu dalam hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Namun, Fox dan Levin juga menekankan perlunya melihat aspek motivasi di balik pembunuhan ketimbang hanya menekankan pada aspek jumlah korban dan interval waktu.

Dengan mengacu pada Skrapec (1996), Fox dan Levin menjelaskan, bawah power and control adalah motif paling kuat di balik serial murder. Yaitu sifat menggetarkan, kepuasan seksual atau dominasi yang diperoleh melalui kontrol terhadap kehidupan dan kematian dari korban. Pelaku (umumnya) “mengikat” korban untuk melihat mereka kesakitan, diperkosa, dimutilasi, disodomi, dan melakukan tindakan degradatif lainnya kepada korban agar pelaku merasakan superioritas. Dengan kata lain, pelaku tidak hanya menikmati tindakan membunuh itu sendiri, namun juga merasakan “kegembiraan” ketika korban menjerit dan meminta ampun. Oleh karena itu, pembunuhan dalam hal ini merupakan bentuk dari “ekspresi” dan tidak berbentuk instrumental (seperti pembunuhan yang dilakukan dalam perampokan).

Mengacu pada Dietz (1986) Fox dan Levin juga menjelaskan bahwa atas pembunuhan yang dilakukannya, pelaku juga memerlukan dan menikmati publikasi. Ini sekaligus menjadi instrumen bagi pelaku untuk memperkuat kekuasaan dan kontrol. Dengan melihat latar motivasi ini, umumnya ahli mengatakan bahwa pembunuhan berantai sebagai gejala psikiatrik yang dilakukan oleh individual yang menderita gangguan kejiwaan (psikopatik).

Statistik

Pertanyaannya, apakah ini terjadi pada Ryan? Dalam hal ini penulis menggarisbawahi beberapa hal. Pertama, analisis yang dilakukan oleh para ahli (psikiater, kriminolog, dan banyak lainnya) tidaklah salah karena melihat pada pola. Fox dan Levin juga menekankan perlunya kajian kuantitatif (yang berujung pada pola) dalam analisis serial killer. Inilah mengapa Hickey (1997) memaparkan sejumlah statistik yang kemudian dijadikan banyak orang sebagai referensi ketika membicarakan serial killer.

Menurutnya, 84 persen pelaku serial killer adalah laki-laki, dan umur rata-rata saat pertama kali melakukan pembunuhan adalah 27,5 tahun. Sebanyak 61 persen serial killer menargetkan secara eksklusif pada orang asing, 15 persen setidaknya 1 (satu) orang asing dari daftar korban. 14 persen pelaku beroperasi pada lokasi spesifik (seperti kantor atau rumah), 52 persen pada area yang sedikit lebih luas (seperti kota), dan 34 persen berkelana (nomadic serial killer).

Hickey juga menjelaskan, bahwa male serial killer (pelaku laki-laki), umumnya menyeleksi korban berdasarkan pada sejumlah fantasi seksual, sementara bagi female serial killer (pelaku perempuan) umumnya membunuh korban yang memiliki hubungan ketergantungan padanya (seperti pembunuhan terhadap anak, atau pembunuhan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial terhadap klien).

Kedua, meski pola tersebut dapat digunakan secara asumtif di Indonesia (karena konteks penelitian Fox dan Levin serta Hickey berbeda), publik dan para ahli juga perlu melihat kekhususan dari kasus Ryan. Tekanannya adalah perlu pendalaman lebih jauh, single case study, terhadap pelaku untuk kemudian dapat diperoleh informasi yang valid. Termasuk untuk memperjelas apakah kejahatan yang dilakukan oleh Ryan termasuk dalam psychopathic serial killer, yang umum dipersepsikan media dan publik sekarang ini.

Selain kehati-hatian dalam menggolongkan kasus Ryan ke dalam psychopathic serial killer, hal lain yang perlu diperhatikan adalah keterkaitan orientasi seksual dengan pembunuhan sadis yang dilakukan pelaku. Sejumlah analisis yang melihat secara asumtif bahwa polemik dalam hubungan sesama jenis pelaku merupakan salah satu konteks yang lain dalam kasus ini, tidaklah salah terkait dengan argumentasi forensik yang memperlihatkan mutilasi korban lebih memperlihatkan aspek kemarahan daripada hanya menghilangkan jejak. Namun, publik dalam hal ini harus memahami bahwa tidak secara otomatis berarti homoseksual selalu potensial pelaku kejahatan sadis.

Hal lain yang harus diperhatikan untuk melihat kasus Ryan secara proporsional adalah individualisasi reaksi terhadap kejahatan. Polisi hingga kini masih terus mengembangkan kasus ini hingga dapat menjawab teka-teki mungkinnya keterlibatan pihak lain dalam kejahatan ini. Hal ini tidak berarti publik, media massa khususnya, boleh mengembangkan kasus ini dengan “versi” sendiri. Ulasan media tentang latar belakang keluarga pelaku sangat mungkin menggiring publik turut menyalahkan keluarganya dalam keseluruhan episode kejahatan yang dilakukan Ryan.

Terakhir, meski tidak sepenuhnya terkait, media massa jangan sampai berlarut-larut dalam kasus Ryan. Dugaan korupsi “berjemaah” di Dewan Perwakilan Rakyat atau kasus Jaksa Urip-Artalyta yang mengakibatkan korban dan kerugian yang jauh lebih parah dari seorang Ryan justru memerlukan peliputan dan pengawasan yang lebih luas lagi.