“Setahun” Penegakan Hukum

Tulisan ini ingin meramaikan diskusi tentang “setahun” Kabinet SBY Jilid II, khususnya dalam penegakan hukum. Pada dasarnya satu tahun bukanlah periode yang cukup untuk mengevaluasi berhasil atau tidaknya sebuah pemerintahan. Ini pula yang menyebabkan banyak kebijakan dalam “setahun” pemerintahan (terlebih 100 hari) berada pada area wacana dan simbol. Menteri Hukum dan HAM sepertinya telah dibuat repot dengan evaluasi setahun ini. Seharusnya demikian pula dengan Kepala POLRI dan Jaksa Agung.

Penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia setahun ini dapat dikatakan jalan di tempat. Hal ini terlihat pada dua aspek sekaligus, yaitu reformasi struktural organisasional, dan fungsional. Pada aspek struktur dan organisasi, agenda reformasi Kepolisian dan Kejaksaan masih seperti mengisap jempol. Menang di simbolisasi dan wacana tapi tidak banyak berubah pada kenyataannya. Banyak kasus yang dapat mengindikasikan hal ini. Masih lemahnya aspek pengawasan berupa banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan adalah salah indikasi, seperti adanya dugaan kuat keterlibatan polisi dan jaksa dalam kasus penggelapan pajak oleh Gayus Tambunan.

Reformasi organisasi di Pemasyarakatan pun tidak kalah sulitnya. Penyimpangan seperti bagian dari keseharian dan “normal”. Pengawasan dan penindakan sangat sulit dilakukan, padahal sudah menjadi rahasia umum di banyak penjara ada pungli, bisnis seks, bisnis narkoba, dan banyak lainnya. Bahkan selalu ada upaya untuk menutup-nutupi. Seorang kolega mengirimkan email minggu lalu, tentang adanya kekecewaan redaksi sebuah media yang terpaksa membatalkan penayangan investigasi jurnalistik tentang bisnis seks di penjara, hanya karena adanya “tekanan” dari kementerian Hukum dan HAM kepada pemilik media. Tentang yang terakhir ini tentu amat sangat disayangkan.

Menteri Hukum dan HAM kabinet SBY Jilid II memang memperlihatkan komitmen yang besar dalam perubahan di Pemasyarakatan. Namun sejauh yang dapat diamati, semangat ini lebih banyak berhenti di tingkat wacana. Dalam reformasi perencanaan dan penganggaran misalnya, Kementerian Hukum dan HAM masih sangat enggan merombak struktur menjadi lebih akomodatif terhadap fungsi. Model organisasi yang integrated saat ini telah membuat rancu model pengawasan dan tidak akomodatif terhadap fasilitasi fungsi. Saya tidak ingin mengatakan bahwa model organisasi yang lebih otonom (holding) adalah lebih baik. Tanpa ketegasan dan konsistensi pengawasan serta penindakan, model organisasi apapun tidak akan mampu merubah keadaan.

Pada aspek fungsi, kelemahan dapat dilihat dengan ketidakmampuan dilakukannya penegakan hukum secara proporsional. Publik banyak yang menyalahkan Pemasyarakatan yang memberikan remisi atau pembebasan bersyarat pada koruptor, padahal itu sudah kewajibannya sesuai undang-undang dan peraturan di bawahnya. Inti persoalannya justru ada pada tidak mampunya penyidik dan hakim menemukan kesalahan yang sebenarnya dan jumlah kerugian negara yang seharusnya. Bila kemudian secara fungsional penyidik dan hakim tidak mampu membuktikan dengan proporsional, adalah aneh bila memaksa fungsi pelaksana pidana (di Pemasyarakatan) untuk “menambah” hukuman untuk koruptor. Hal ini bahkan melanggar hak-hak terpidana. Dalam kerancuan berfikir ini, tampak bahwa fungsi-fungsi penegakan hukum belum mampu berjalan sebagaimana seharusnya. Ironisnya, Kepolisian dan Kejaksaan dapat dengan sangat cepat dan efektif dalam memerangi kejahatan oleh orang-orang kecil.

Mengapa demikian? Argumen Richard Quinney (1979) dapat dipinjam dalam hal ini. Sederhananya, pendefinisian jahat dan tidak jahat, dan bagaimana hukum kemudian harus bekerja terhadap kejahatan adalah ranah penguasa. Bukan hanya penguasa politik (termasuk hukum), namun juga ekonomi dan kultural. Inilah mengapa kita tidak perlu heran dengan berlarut-larutnya penyelesaian kasus Century. Konon kata DPR, telah ada unsur kesalahan dalam kasus tersebut. Demikian pula dengan agak “mengerucutnya” kasus Gayus pada Gayus itu sendiri.

Lalu bagaimana dan kemana arah perubahan seharusnya? Tulisan ini jelas tidak mampu memberikan potret yang komprehensif. Apalagi menyangkut apa yang telah dan belum dilakukan oleh pemerintahan SBY Jilid II selama setahun ini. Namun pada dasarnya, publik telah memberikan indikator-indikator yang prioritas dalam agenda penegakan hukum. Sebut saja harapan untuk tuntasnya kasus Century, dilawannya upaya pelemahan KPK, tegasnya dan konsistennya pemberantasan korupsi, serta terciptanya keamanan dari terorisme dan kekerasan. Ke depan, bila raport penegakan hukum di Indonesia ingin berwarna “biru” sangat tepat bila dimulai dengan menyelesaikan kasus-kasus besar yang telah menguras energi publik tersebut.

Penegakan hukum bukan memerangi “orang miskin dan lemah”. Kepastian hukum dapat diwujudkan bukan hanya dengan menangkap pencuri kelas teri atau preman di terminal, namun dengan konsisten menindak kasus-kasus besar, meskipun harus berhadapan dengan penguasa. Argumen ini terlalu moralistik, namun bukankah demikian yang seharusnya dilakukan secara fungsional oleh organisasi-organisasi penegak hukum? Publik menunggu kepastian, dan Menteri-pun ingin tidur dengan lebih tenang.

“MENGGANTANG ASAP” PREMANISME

Pepatah mengatakan, tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak ada gerombolan ber-parang dan ber-senjata api di PN Jakarta Selatan kalau tidak ada kelompok preman. Tidak ada bom tanpa ada yang memicu. Tidak ada konflik kalau tidak ada yang memprovokatori atau yang memanfaatkan. Memang terasa reduksionis, namun dalam banyak kasus memang demikian kenyataannya.

Sebagai warga, yang menginginkan kedamaian dan keamanan, saya dan pasti banyak warga yang lain sangat berharap dengan ketegasan negara, khususnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan menindak aksi-aksi anarkis kolektif. Terlebih yang disebabkan oleh sub kultur kekerasan yang dipegang oleh kelompok-kelompok tertentu. Dalam banyak aksi kekerasan kolektif yang berbau premanisme, seperti yang banyak terjadi di Jakarta, Kepolisian seharusnya mampu mengantisipasi dan mengidentifikasi pihak-pihak yang menjadi aktor-aktor utama. Terlebih lagi dalam penindakan. Saya kira Kepolisian pasti dapat mengidentifikasi dengan jelas siapa-siapa saja orang yang membawa senjata saat bentrok di PN Jakarta Selatan.

Terjadinya kekerasan kolektif memang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang beragam. Beberapa disebabkan oleh kesenjangan sosial ekonomi, informasi asimitrik antar etnik dan agama, dan yang terkait dengan faktor politik. Perbedaan ini menuntut perbedaan penanganan. Namun dalam banyak kasus, kekerasan kolektif, baik yang dilakukan secara tunggal oleh kelompok tertentu terhadap objek fisik maupun kelompok lain yang pasif, maupun dalam bentuk bentrok antar kelompok yang aktif, disebabkan oleh dianutnya sub kultur kekerasan oleh kelompok-kelompok tersebut. Dalam konteks ini, langkah antisipasi dan penindakan justru difokuskan dengan penegakan hukum oleh negara, khususnya Kepolisian.

Premanisme secara kriminologis tidak dapat dijelaskan lagi sebagai persoalan pilihan ekonomis, di mana pemalakan, penjamretan, dan tindak kriminalitas lainnya dilakukan sebagai alternatif mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pelaku-pelaku premanisme sudah mengejar tujuan-tujuan yang dianggap “normal” dalam dunia kriminalitas itu sendiri. Dengan kata lain, tujuan yang diperjuangkan adalah tujuan-tujuan dalam sub kultur kriminal. Seperti eksistensi sebagai kelompok yang paling ditakuti, kelompok penguasa wilayah, atau kelompok yang paling “makmur”. Aspek ekonomi dari kejahatan bukan lagi bermakna alternatif untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun untuk tujuan kemewahan dan simbol-simbol eksistensi kelompok. Dalam tipologi ini, premanisme termasuk aksi-aksi main hakim sendiri (vigilantisme) oleh kelompok-kelompok dengan “legitimasi” primordial. Oleh karenanya, sekali lagi ditegaskan, bahwa aksi-aksi kekerasan kolektif oleh kelompok-kelompok preman menuntut konsistensi penegakan hukum, alias ketegasan negara dalam melindungi kedamaian dan keamanan warga negara.

Pertanyaannya kemudian, apa yang sudah dilakukan oleh Kepolisian terhadap kelompok preman? Apakah sudah dilakukan penindakan hukum? Kalau pun sudah, seberapa serius itu dilakukan mengingat peristiwa-peristiwa semacam ini sudah sering terjadi dan Kepolisian pun berulang kali menegaskan bahwa mereka sudah melakukan penindakan secara tegas? Pengangkatan Irjen Sutarman sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Komjen Timur Pradopo juga menjanjikan penindakan yang tegas terhadap aksi-aksi premanisme. Publik sekali lagi diminta menunggu aksi nyata dari Kepolisian.

Mengambangnya penindakan hukum, yang kemudian berdampak pada tetap maraknya aksi-aksi premanisme akan menimbulkan sejumlah dugaan yang logis. Dalam kasus kekerasan kelompok dengan “legitimasi” primordial, Kepolisian seakan tidak berdaya. Hanya karena perbedaan pandangan dengan “mayoritas” (baca: pandangan kelompok itu sendiri) kekerasan tanpa rasa bersalah dengan mudah dilakukan, namun Kepolisian tetap tidak jelas bersikap. Termasuk terhadap bentrok berdarah yang terjadi di PN Jakarta Selatan. Pertanyaannya, mengapa Kepolisian seakan lemah? Apakah memang Kepolisian sudah tidak berdaya? Atau apakah kelompok-kelompok tersebut sudah sedemikian kuatnya?

Menjawab pertanyaan ini saya yakin Kepolisian membantah telah menjadi tidak berdaya atau bahkan takut karena semakin kuatnya kelompok-kelompok tersebut. Namun, apakah ketidakjelasan penegakan hukum karena ada yang mendapat manfaat dari aksi-aksi kelompok-kelompok tersebut? Untuk pertanyaan terakhir ini, Kepolisian harus mampu membuat publik percaya dengan membuktikan bahwa bukan polisi-lah yang mandapat “manfaat”. Satu hal yang pasti, kecurigaan publik cukup beralasan dan logis.

Dalam penegakan hukum, memang diperlukan simbolisasi dan terapi kejut, sebelum upaya represif dilakukan. Setiap Kepala Kepolisian yang baru diangkat pasti selalu memberikan warning bahwa dirinya akan melakukan penegakan hukum yang tegas, termasuk terhadap premanisme. Setiap Kepala Kepolisian juga sering menggelar operasi penindakan, yang secara substantif dapat bermakna menciptakan efek jera, meski sangat bersifat temporer. Celakanya bila pernyataan, gelar operasi dan program-program tidak lebih sekedar berkirim simbol kepada masyarakat tentang Kepolisian yang peduli dan tegas.

Publik menunggu. Penegakan hukum bukan urusan image atau simbolisasi, yang berdampak seperti “menggantang asap”. Tetapi sebuah konsistensi, meskipun dilakukan dengan cara-cara yang simpatik non represif, sehingga yang digantang bukan lagi asap, tetapi memadamkan apinya.