MEMAHAMI KEBIJAKAN KRIMINAL: Di Tengah Transformasi Pemikiran Proses Kebijakan

Reformasi pasca krisis ekonomi dan politik tahun 1998 telah mendorong perubahan Indonesia ke arah demokratisasi. Lembaga-lembaga negara di luar eksekutif semakin fungsional dalam mengimbangi kekuasaan eksekutif. Kebebasan berpolitik, berpendapat, berpartisipasi dan berkreasi dijamin dalam bentuk berdirinya banyak partai politik dengan beragam agenda politik, kebebasan pers (media massa), serta berkembangnya organisasi-organisasi masyarakat sipil yang melakukan kontrol terhadap pemerintah sekaligus melakukan pemberdayaan masyarakat. Agenda reformasi juga memasuki ranah pendelegasian kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah dalam bentuk kebijakan desentralisasi. Kekuasaan tidak lagi dipusatkan di tangan pemerintah pusat. Namun sejumlah kewenangan telah didistribusikan kepada pemerintah daerah. Latar belakang kebijakan ini adalah prinsip memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat karena prinsip desentralisasi adalah mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

Salah satu wacana yang mengemuka dan mempengaruhi jalannya reformasi politik dan ekonomi di Indonesia adalah good governance. Wacana ini menekankan pentingnya suatu kepemerintahan kolaboratif yang mengikutsertakan stakeholder di luar negara dalam proses pengambilan kebijakan. Kolaborasi antara negara dengan aktor lain di luarnya ini menjadi sarat bagi efektifitas sebuah kebijakan. Negara tidak akan dapat memahami permasalahan masyarakat dengan tepat tanpa adanya peran aktor lain yang dekat dengan masyarakat sekaligus memahami permasalahannya. Negara dalam kebijakan publik sering dijadikan stakeholder tunggal. Namun dalam wacana governance, proses kebijakan diharapkan selalu melibatkan stakeholder besar, yaitu negara (pemerintah), kalangan swasta, dan masyarakat sipil. Dalam wacana governance, kebijakan tidak lagi menjadi domain negara karena kalangan swasta dan masyarakat sipil pada dasarnya memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas sebuah kebijakan. Selain itu, kalangan swasta dan masyarakat sipil juga dapat mengambil sebuah kebijakan karena ketidakmampuan negara.

Kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik dalam menanggulangi masalah kejahatan tidak dapat lepas dari perubahan wacana dalam proses kebijakan ini. Selama ini kebijakan kriminal dipahami sebagai ranah Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang merupakan representasi dari negara. Selain itu, kebijakan kriminal juga lebih dipahami sebagai upaya penegakan hukum saja. Dengan semakin meningkat, rumit dan variatifnya masalah kejahatan, SPP tidak lagi dapat dijadikan satu-satunya stakeholder dalam kebijakan kriminal. Khususnya dalam upaya pencegahan kejahatan. Lembaga-lembaga negara yang difungsikan untuk melakukan pencegahan kejahatan harus melakukan kolaborasi yang terlembagakan dengan masyarakat sipil dan kalangan swasta.

Selain sebagai sebuah proses kebijakan kolaboratif, governance juga merupakan sebuah upaya mendekatkan pengambil kebijakan dengan masyarakat berikut masalahnya. Sehingga salah satu agenda kelembagaan dalam governance adalah melakukan reorganisasi hingga ke level terbawah masyarakat negara. Seperti kebijakan desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Prinsip desentralisasi sangat memungkinkan pengambilan kebijakan yang efektif karena pengambil kebijakan sangat dekat dengan level terbawah masyarakat berikut masalah-masalah yang mereka hadapi. Prinsip ini mengkritik kebijakan sentralistik yang pernah dipraktekkan di Indonesia pada masa Orde Baru. Kebijakan sentralistik relatif rendah dalam efektivitas karena pengambil kebijakan berada di pusat. Selain karena jauhnya jarak dengan masalah masyarakat, juga karena begitu banyaknya masalah yang ditangani pusat sehingga sulit memberikan konsentrasi terhadap masalah spesifik. Pemerintahan Orde Baru memberikan gambaran tentang konsekuensi sebuah kebijakan yang hanya diambil oleh satu pihak saja tanpa keterlibatan stakeholder lain di luar pemerintah. Pemerintah sangat dominan dalam menentukan apa yang menjadi prioritas kebijakan meskipun tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam konteks kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik untuk menanggulangi masalah kejahatan, praktek selama ini belum mengikutsertakan secara terlembaga aktor-aktor non SPP. Kebijakan kriminal pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua tahap. Pertama adalah kebijakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Kedua adalah kebijakan penegakan hukum (reaktif formal) setelah kejahatan terjadi. Ranah kebijakan kriminal kedua memang menjadi kewenangan penuh Sistem Peradilan Pidana. Hanya SPP yang dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan memberikan pidana kepada pelaku kejahatan. Selain adanya aturan hukum formal yang mendasari kewenangan penuh tersebut, keikutsertaan masyarakat dalam reaksi formal sangat berpotensi memunculkan anarki. Namun demikian, dalam kebijakan kriminal pencegahan, lembaga-lembaga negara dalam SPP tidak dapat lagi mendominasi. Aktor-aktor di masyarakat justru merupakan sumber daya yang menentukan efektivitas kebijakan. Aktor-aktor di masyarakatlah yang lebih mengetahui realitas kejahatan karena masalah tersebut merupakan bagian dari kehidupannya.

Pelembagaan governance dalam kebijakan kriminal pencegahan kejahatan dengan demikian perlu dilakukan. Dengan menggunakan konsep Dwiyanto (2004) tentang governance bodies, format reorganisasi dalam pencegahan kejahatan sangat mungkin dilakukan dan tidak semata-mata domain Sistem Peradilan Pidana, khususnya kepolisian.

Bentuk dan sifat kejahatan juga menjadi dasar reorganisasi atau reformasi kelembagaan dalam kebijakan kriminal pencegahan kejahatan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sebagai contoh, merupakan kejahatan yang bersifat kompleks. Kompleksitas masalah dimulai dari pelaku, modus, hingga korban. Pelaku kejahatan ini terdiri dari individu dan kelompok yang terorganisir dengan rapi. Organisasi kejahatan peredaran gelap narkotika tidak hanya terbatas di dalam negeri saja, namun membentuk jaringan kejahatan terorganisir di level internasional. Kompleksitas pelaku (baik individu maupun organisasi) menyebabkan kompleksitas modus yang digunakan. Kecanggihan dan “kreativitas” modus yang digunakan membuat kejahatan ini menjadi sangat sulit diidentifikasi. Pada akhirnya, kompleksitas pelaku dan modus menyebabkan kompleksitas korban. Jangkauan pelaku dan modus terhadap korban sering lebih luas dari pada jangkauan upaya pencegahan dan penegakan hukum dari sistem peradilan pidana. Inilah yang menyebabkan korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya terbatas pada level masyarakat tertentu. Namun telah lintas strata dan lintas generasi.

Kompleksitas masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menuntut kompleksitas kebijakan kriminal pencegahannya. Salah satunya adalah dengan melakukan reorganisasi lembaga yang telah ditunjuk sebagai pengambil kebijakan. Reorganisasi ini melembagakan kolaborasi antara lembaga negara dengan swasta dan masyarakat sipil. Pelembagaan ini dapat diistilahkan dengan governance bodies dalam kebijakan kriminal pencegahan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selain itu, reorganisasi juga ditujukan untuk mencapai level terbawah masyarakat dalam bentuk lembaga di tingkat provinsi atau kabupaten.

September 2007

“Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar dan tingkat rendah. Pendidikan dasar harus bersifat wajib. Pendidikan teknik dan profesi harus tersedia secara umum dan pendidikan yang lebih tinggi harus sama-sama dapat dimasuki oleh orang berdasarkan kemampuan” (Deklarasi HAM Universal, ps.26)

Pro Kontra Hukuman Mati (1)

Filosofi penghukuman di Indonesia adalah Reintegrasi Sosial. Kejahatan pada hakekatnya adalah konflik yang terjadi antara pelaku kejahatan dengan masyarakatnya, sehingga bentuk hukuman yang tepat untuk setiap kejahatan adalah reintegrasi. Di dalam perkembangan penologi (ilmu penghukuman) dikenal setidaknya lima mazhab atau filosofi penghukuman. Pertama, retributif; mashab yang menekankan penghukuman adalah sebuah pembalasan dendam yang setimpal dengan atas kejahatan. Kedua, deterrence (penjeraan); penghukuman adalah untuk membuat jera pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang berpotensi melakukan kejahatan.

Ketiga, rehabilitasi; kejahatan pada hakekatnya adalah sakit yang diderita seseorang secara fisik, psikis, maupun sosial. Penghukuman ditujukan untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Keempat, resosialisasi; kejahatan adalah ketidaktahuan terhadap nilai dan norma. Penghukuman ditujukan untuk menanamkan kembali nilai dan norma agar pelaku kejahatan kembali konformis. Kelima, reintegrasi sosial.

Hukuman mati adalah bentuk hukuman dengan mashab retributif dan deterrence (penjeraan). Kedua mashab ini di dalam mencapai tujuannya lebih mengedepankan bentuk-bentuk hukuman yang keras, pedih, dan (sebagian literatur menyebutnya) tidak manusiawi. Kedua mashab yang dianggap mashab klasik ini dipraktekkan secara luas di abad pertengahan eropa, dalam bentuk pancung, mutilasi, gantung, cambuk, dan lainnya.

Pertanyaannya kemudian adalah seberapa efektif bentuk-bentuk hukuman yang (dianggap) tidak manusiawi tersebut. Sebuah catatan kecil memberikan ilustrasi menarik. Pada saat seorang pencuri akan di gantung di sebuah lapangan di sebuah kota Eropa abad pertengahan, banyak penduduk kota berkumpul. Pelaksanaan hukuman yang terbuka ini dianggap lebih memberikan dampak penjeraan yang luas. Namun ironisnya, kerumunan ini justru menjadi ajang bagi pencopet untuk melancarkan aksinya. Dengan kata lain, pelaksanaan hukuman tersebut justru tidak memberikan rasa takut sedikitpun.

Penelitian dalam penologi selama ini memang belum memperlihatkan efektifitas hukuman mati. Jikapun ada dampaknya hanya jangka pendek, sekitar 1-2 bulan setelah hukuman itu dipraktekkan pertama kalinya. Penelitian justru memperlihatkan bahwa efektivitas hukuman tidak bergantung pada berat ringannya hukuman. Namun lebih kepada kepastian sistem untuk menjatuhkan hukuman setiap terjadi pelanggaran, meskipun hukumannya ringan.

Di sebuah negara, meludah atau membuang sampah sembarangan saja pasti akan dihukum. Dengan kata lain sistemnya bekerja dengan baik. Permasalahannya sekarang, sistem hukum di Indonesia jauh dari bekerja dengan baik dan cenderung korup. Di kasus tertentu mencuri ayam dihukum 6 bulan, sementara korupsi uang negara puluhan juta juga dihukum 6 bulan. Sangat ironis, ketika kita bertanya “di mana keadilan”? Bahkan sampai kini masih banyak koruptor (terutama pelaku pencurian uang BLBI) yang melanggang bebas dan hidup “terhormat”, bahkan diberikan karpet merah ketika ke istana.