Busung Lapar Tanggung Jawab Negara!

Berulang-ulang berbagai media nasional memberitakan terjadinya kasus busung lapar di salah satu provinsi di timur Indonesia: Nusa Tenggara Timur. Kompas, Kamis tanggal 14 Desember 2006: Mereka Makan Sekali Sehari, Fokus Kompas, Sabtu tanggal 23 Desember 2006: Busung Lapar di NTT: Mereka Hanyalah Korban. Suara Pembaruan, Kamis tanggal 6 Maret 2008: Lima Pasien busung Lapar Meninggal di Rote. Suara Pembaruan, Sabtu tanggal 8 Maret 2008: Korban Busung Lapar Berjatuhan: Pemkab Rote Tidak Peduli. Apa yang diberitakan sejumlah media ini hanya sebagian kecil dari banyak berita yang miris sekaligus mengerikan dari sudara-sudara setanah air yang ada di NTT.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah; mengapa kejadian ini seperti terus berkepanjangan dan tidak tertangani dengan baik? siapa yang berada di balik bencana ini? Bencana? ya, menurut saya kejadian inilah yang pantas disebut bencana. Bukan bencana buat-buatan para anggota dewan yang terhormat di senayan yang mengatakan Lumpur Lapindo adalah bencana alam. Bayangkan konsekuensinya. Negara harus menanggung biaya atas perbuatan Lapindo. Ironisnya biaya itu harus diambil dari APBN yang nota bene adalah hak rakyat! Coba bayangkan, jika ber-triliun uang yang harus dibayar untuk sebuah ironi perselingkuhan kekuasaan dengan bisnis tingkat tinggi itu dipergunakan untuk membelikan makanan dan obat-obatan bagi saudara-saudara kita di NTT yang tengah bertarung hidup mati itu.

Negara (baca: pemerintah) harus menjadi pihak pertama yang diminta pertanggung jawaban atas apa yang tengah terjadi. Tidak ada alasan untuk tidak memprioritaskan penanganan bagi kemiskinan dan busung lapar. Ini masalah hidup atau mati. Celakalah kita bila selamanya memiliki pemimpin yang mengatakan meninggalnya seorang ibu beserta janinnya yang berusia 7 bulan di Makasar hanya karena diare, dan almarhumah serta si bakal anak tidak ber-KTP Kota Makasar. Sama juga dengan pemerintah yang mengatakan harus menambah mobil baru bagi pejabat karena SUDAH TERLANJUR DIANGGARKAN! padahal rakyatnya menjerit!

Bagi saya ini sudah kejahatan! Kejahatan karena korupsi, dan berselingkuhnya para penguasa politik dan ekonomi sehingga merugikan rakyat. Kejahatan dengan membiarkan sejumlah orang tidak berdaya dan menghadap Tuhan karena kelaparan.

Kepada para pemimpin, mulailah arif dalam membuat kebijakan. Mengertilah tentang skala prioritas. Rakyat anda tengah kelaparan! Sudahilah penderitaan mereka!

HOW DRUGS CONTROL YOUR LIFE AND COMMUNITY: A Criminological Perspective

By Iqrak Sulhin (Criminologist, University of Indonesia)

Paper presented in 17th ASEAN International Federation of Non Government Organization (IFNGO) Workshop on Prevention of Drug and Substance Abuse, December 2-5 2007 in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

Abstract

Drug abuse is one of the most serious problems in the world, starting from illegal drug using, which is not related to medical purpose, until illegal drug trafficking by transnational organized crime. Many people, that ironically are young generation, fall into this problem. When they become illegal drug consumers, other serious problems threat them. Since drug abuse creates a kind of dependency, it gives them very restricted choices. A person with drug dependency will do anything to get it. If there is not enough money to buy, it will lead them to do another serious criminal behavior.

Criminological perspectives consider this problem as a “spiral of evil”. Drug abuse is a milestone to other serious criminal behaviors. Some early theoretical frameworks in Juvenile Delinquency, such as Social Structure and Anomie by Robert Merton (1938) and Differential Opportunity Structure by Cloward and Ohlin (1960), give a simple explanation. Researches conducted by Richard Dembo, et.al (2007) and John Welte, et.al. (2001) confirm the link between Drug Use and Delinquent Behavior.

In a capitalist society, where everything becomes commodity, committing crime is a kind of social adaptation for illegal drug users. Crime is considered as a result of systematic losing in capitalist competition in order to get legal access to the economic power. This is the first stage of the “spiral of evil”, when illegal drug user enters the more serious criminal subculture. Merton named the step as innovation. Although the criminal subculture gives the chance to get more money and pleasure for drug abuse, not all the members have the same opportunity. Cloward and Ohlin in this context explain that some members of the criminal subculture which do not have the same opportunity to get illegal success will take a worse kind of social adaptation. This condition leads to the worse stage in the “spiral of evil”, named conflict and retreatist adaptation. In retreatist adaptation, drug abuse becomes the main purpose of life. The members do not think about anything that can make their life better in term of community values and legal system.

That is how drugs control our life. When someone starts to use drugs illegally, he or she is entering the first stage of the “spiral of evil”. There is no way out if he or she does not stop immediately. This “spiral of evil” never ends. Regarding the structural causes, poverty eradication is one important policy, beside the socialization agents that always try to make better association.

Continue reading “HOW DRUGS CONTROL YOUR LIFE AND COMMUNITY: A Criminological Perspective”

BULLYING: Antara Permainan dan Relasi Kuasa

Oleh Iqrak Sulhin

Kebiasaan kita atau masyarakat secara keseluruhan adalah membicarakan sesuatu secara serius ketika sesuatu itu sudah berada pada titik kronis. Bullying bukanlah fenomena baru karena dalam kenyataannya tindakan atau perilaku yang disebut bullying ini telah dipraktekkan lama. Sejarah bangsa ini juga memperlihatkan terjadinya “massive bullying” yang dilakukan penjajah terhadap anak-anak bangsa. Pemerintah kolonial melakukannya hampir di semua aspek kehidupan. Dari aspek sosial, pribumi diposisikan sebagai kelas masyarakat ketiga yang harus disingkirkan dari aktivitas perekonomian dan politik serta lebih tepat diposisikan hanya sebagai buruh. Secara psikologis, berulang kali dilakukan intimadasi. Secara fisik, penjajah melakukan kekerasan hingga berjatuhan korban jiwa yang jumlahnya tak terhitung dengan baik oleh sejarah. Kesemua tindakan itu dilakukan oleh pemerintah kolonial dengan satu tujuan utama; kekuasaan atas Indonesia.

Namun demikian, sebelum membahas lebih jauh masalah bullying ini, perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa penggunaan terminologi (istilah) secara tidak tepat untuk sebuah peristiwa dapat membuat kesalahan dalam memahami peristiwa tersebut serta upaya penanggulangannya jika peristiwa itu merupakan sebuah masalah. Sebagai contoh, penggunaan istilah kejahatan untuk setiap perbuatan pelanggaran terhadap hukum pidana. Secara sosiologis, kejahatan belum tentu perbuatan pidana, namun perbuatan pidana sudah tentu kejahatan. Lantas apa hubungannya ketepatan dalam penggunaan terminologi ini perlu dalam kasus Bullying?

Dalam kenyataannya, pemahaman masyarakat bahkan yang telah terdokumentasi dengan baik dalam bentuk tulisan sangat beragam, meskipun terlihat adanya konsensus (kesepakatan). Menurut batasan yang ditemukan di http://www.bullying.org (diakses 31/01/08), bullying adalah (suatu kondisi) di mana seseorang atau kelompok menyakiti atau mengendalikan orang lain dalam cara yang berbahaya. Masih menurut batasan ini, bullying memiliki tiga aspek yang terkait. Pertama, adanya perbedaan kekuasaan antara mereka yang melakukan dengan mereka yang menjadi penderita. Kedua bullying adalah perilaku menyakitkan yang selalu diulang-ulang. Ketiga bullying bersifat disengaja. Beberapa bentuk bullying yang dimaksud batasan ini adalah memukul, menendang, mendorong dengan kuat, atau memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak ingin ia lakukan. Selain dalam bentuk tindakan fisik, bullying juga berbentuk verbal, seperti memanggil seseorang dengan istilah yang tidak menyenangkan, atau membicarakan sesuatu yang buruk dibelakang seseorang. Lebih jauh lagi, bullying juga menyentuh aspek psikis, ketika tindakan tersebut membuat seseorang merasa tidak aman, ketakutan, atau membuat seseorang merasa dirinya tidak penting. Dari batasan ini dapat dilihat bahwa bullying adalah tindakan yang menyentuh tiga aspek sekaligus, yaitu verbal, fisik, dan sosial psikologis.

Wikipedia.com (diakses 31/01/08) memberikan batasan yang relatif tidak terlalu berbeda dengan sebelumnya. Dalam hal ini Bullying dipahami sebagai tindakan yang secara sengaja menyebabkan bahaya kepada orang lain melalui kekerasan verbal, fisik, serta bentuk-bentuk yang halus dari koersi seperti manipulasi. Bullying ini umumnya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan/dominasi. Salah satu aspek menarik dari batasan ini adalah adanya penjelasan tentang konteks di mana bullying dapat terjadi, yaitu di sekolah, di tempat kerja, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat.

Beberapa batasan lain yang juga perlu untuk disampaikan adalah dari Besag (1989), yaitu tindakan berbentuk perilaku agresif yang berulang-ulang yang secara sengaja ditujukan untuk menyakiti orang lain, dengan karakteristik (utama) untuk mendapatkan kekuasaan atas seseorang. Menurut Carey (2003) serta Whitted dan Dupper (2005) bullying termasuk tindakan penamaan yang tidak menyenangkan, kekerasan verbal atau tertulis, kekerasan fisik, serta dipinggirkan dari aktivitas (pergaulan) termasuk dari institusi-institusi sosial. Sementara Crothers dan Levinson (2004) mengatakan bullying dilakukan (salah satunya) untuk mendapatkan popularitas atau perhatian.

Pertanyaannya kemudian, apa perbedaan antara bullying dengan kejahatan kekerasan (violent crimes). Bukankah aspek-aspek dari Bullying sebagian besar juga terkait dengan aspek-aspek kejahatan kekerasan? Secara kriminologis, kekerasan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dapat terjadi dalam tiga aspek sekaligus, yaitu fisik, psikologis dan sosial. Jika dilihat dari definisi-definisi di atas antara bullying dengan kekerasan memiliki perbedaan yang sangat tipis. Salah satu tujuan dari tulisan ini adalah mencoba memilah dengan jelas kapan kita menganggap sesuatu itu sebagai bullying atau sebagai kejahatan kekerasan, agar upaya preventif terhadap tindakan ini dilakukan dengan tepat dan tidak membuat masalah menjadi semakin buruk.

Harian Kompas (11 November 2007) memberitakan terjadinya penyiksaan terhadap siswa junior oleh para seniornya di Sekolah Menengah Atas 34 Pondok Labu, Jakarta Selatan. Penyiksaan ini juga dilakukan oleh geng Gesper bentukan ratusan siswa SMA 34 tersebut yang memaksakan keanggotaan baru. Para korban hingga menderita patah tulang. Selain dalam bentuk fisik, para korban juga mengalami teror mental. Kekerasan demi kekerasan bahkan menjadi “ritus”. Kasus yang terjadi di SMU 34 ini secara sepintas dapat disebut sebagai kejahatan kekerasan karena unsur pelaku, tindakan, dan korbannya jelas. Bahkan lebih jauh sudah masuk ke area perbuatan pidana. Namun kenyataanya media massa dan juga masyarakat umumnya hanya melihat kasus ini sebagai “bullying”. Penulis sendiri beranggapan kasus di SMU 34, lebih tepat disebut sebagai bullying. Lantas pertanyaannya, kapan sebuah tindakan “bullying” yang selama ini kita pahami lebih tepat dikategorisasi sebagai kejahatan kekerasan dan kapan lebih tepat sebagai ‘bullying’?

Etiologi (Latar Belakang)

Untuk mendapatkan jawaban yang tepat atas pertanyaan tersebut, ada baiknya didiskusikan terlebih dahulu tentang apa saja yang menjadi faktor penyebab bullying. Dalam pemahaman penulis, bullying adalah sebuah tindakan yang berada di antara domain “permainan (game)” dan “relasi kekuasaan”.

Dalam memahami bullying sebagai “permainan”, penulis tidak ingin mengatakan bahwa tindakan ini adalah tindakan yang tidak memiliki konsekuensi buruk. Namun perlu dipahami, bahwa bullying yang terjadi umumnya di sekolah (mulai dari dasar, pertama hingga menengah atas) tidak benar-benar dimaksudkan untuk menyakiti korban. Argumentasi ini berangkat dari prinsip dasar dalam perkembangan manusia, bahwa dalam usia anak (0-18 tahun) kecenderungan manusia belum dapat memahami secara baik apakah perbuatan atau tindakan yang dilakukannya itu benar atau salah secara sosial. Tindakan yang dilakukan oleh usia anak tersebut adalah bagian dari “permainan” mereka.

Dalam kasus smack down misalnya, penulis berpandangan kekerasan yang dilakukan anak hanyalah bagian dari permainan mereka dan bersifat alamiah pada usia anak. Dalam kasus SMU 34, status pelaku sebagai anak membuat dirinya menanggung kasalahan yang “lebih ringan” bila tindakan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, karena secara psikologis perkembangan mereka pada usia tersebut belum dapat memahami secara tepat sesuatu perbuatan adalah salah atau benar. Lantas siapa yang harus disalahkan dalam konteks ini? Dalam pandangan penulis, ada faktor lain yang lebih makro sifatnya yang memaksa usia anak melakukan tindakan-tindakan yang jika dilakukan oleh orang dewasa jelas disebut sebagai kejahatan kekerasan. Faktor tersebut adalah faktor sosialisasi anak. Terutama peer group dewasa dan media massa.

Dalam kenyataannya, kasus bullying yang dilakukan oleh siswa SMP/SMU tidak terlepas dari pengaruh “pewarisan ideologi” dari para lulusan. Faktor ini juga sangat berpengaruh terhadap pewarisan tradisi siapa “kawan” dan siapa “lawan” dalam tawuran. Media massa juga memberikan edukasi yang antisosial, khususnya dalam sejumlah sinetron atau film remaja yang berisi “kebencian” hanya karena alasan kelompok kaya atau miskin, kelompok cantik atau jelek, kelompok gaul atau cupu. Meskipun sinetron atau film hanyalah fiksi, namun secara tidak langsung memberikan model bagi usia anak untuk berperilaku. Ironisnya, kecenderungan ini juga diterjadi untuk segmentasi usia anak sekolah dasar.

Pada level yang lebih serius, bullying memang lebih tepat disebut sebagai kekerasan. Sebagaimana yang telah saya singgung di awal tulisan ini, bullying telah dilakukan lama jauh sebelum Indonesia merdeka. Ketika pemerintah kolonial melakukan kekerasan fisik, psikologis, dan sosial terhadap pribumi. Dalam konteks yang lebih serius tujuan utamanya adalah dominasi atau kekuasaan, sehingga memudahkan terjadinya pengambilan aset dan penyingkiran secara sosial, ekonomi hingga politik. Faktor utama yang menjadi penyebab adalah perbedaan dalam relasi kekuasaan. Pribumi menjadi korban karena secara politik berada pada posisi yang lemah di hadapan pemerintah kolonial.

Kekerasan atau Bullying?

Menurut penulis, faktor utama yang dapat digunakan untuk membedakan antara bullying dengan kekerasan secara terminologis adalah pelakunya sendiri. Meskipun kembali ditekankan bahwa antara keduanya memiliki perbedaan yang sangat tipis. Dari sejumlah definisi yang telah disinggung di atas, tidak satupun yang secara jelas melihat siapa yang menjadi pelaku. Terlebih lagi konteks usianya. Tujuan utama membedakan antara keduanya dengan melihat konteks usia pelaku adalah untuk menemukan bentuk perlakuan atau tindakan yang tepat bagi si pelaku. Atau untuk menemukan upaya pencegahan yang lebih baik dengan tidak membuat masalah menjadi semakin parah.

Istilah bullying dengan demikian hanyalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh usia anak. Meskipun kembali ditekankan bahwa tindakan tersebut pada hakekatnya adalah kekerasan. Namun pelakunya adalah usia anak yang belum dapat memahami secara baik apakah tindakan yang dilakukannya benar atau salah. Dalam konteks yang lebih luas, usia anak belum bisa melakukan pertimbangan yang rasional atas tindakannya. Oleh karenanya, upaya pencegahan yang sebaiknya dilakukan adalah memutus rantai pewarisan ideologi dan memberikan sosialisasi yang pro sosial. Dalam hal seorang anak yang melakukan bullying mengakibatkan korban jiwa, maka penyelesaian kasus sebaiknya dilakukan secara kekeluargaan, dengan pertimbangan utama menjauhkan anak dari penjara. Bagaimana dengan bullying oleh pelaku dewasa? Jelas kekerasan dan konsekuensi pidana utuh dapat diberikan kepada pelakunya.

FAKULTAS HUKUM DI CIPINANG

Oleh Iqrak Sulhin (Kriminolog UI)

Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Kelas I Cipinang, mulai pertengahan Desember 2007 lalu memberikan gambaran berbeda tentang kehidupan lembaga pemasyarakatan. Puluhan warga binaan dan petugas menjadi mahasiswa program studi hukum yang diselenggarakan sebuah universitas swasta di dalam Lapas Cipinang. Selain atas inisiatif dari narapidana sendiri, terselenggaranya program ini juga tidak terlepas dari peran Direktorat Pemasyarakatan sendiri, dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jakarta.

Ada beberapa catatan menarik dari terselenggaranya program studi hukum di Lapas Cipinang ini. Khususnya ketika dipandang dari aspek proses pembinaan dan proses kebijakan pemasyarakatan. Pertama, dari segi pembinaan, program pendidikan formal yang diselenggarakan di dalam lapas dapat membantu meningkatkan kualitas pengetahuan dari warga binaan. Program yang selama ini umum dilakukan hanyalah penyelenggaraan pendidikan setara sekolah dasar hingga menengah atas. Kehadiran pendidikan tinggi secara langsung menambah akses warga binaan untuk melanjutkan pendidikannya.

Namun demikian tingkat partisipasi dalam program ini sangat ditentukan oleh kemampuan secara finansial. Kebanyakan warga binaan yang berpartisipasi adalah mereka yang dapat dikategorikan sebagai “elit” dalam konteks masyarakat penjara. Terkait dengan adanya faktor ketidakmampuan ini, muncul pandangan skeptis sejauh mana program tersebut akan berpengaruh banyak pada peningkatan kualitas pembinaan. Hal ini karena kebanyakan dari para elit tersebut juga merupakan orang-orang yang telah well educated. Sementara mayoritas dari warga binaan adalah mereka yang secara sosial dan ekonomi kurang beruntung dan justru yang paling membutuhkan program-program pembinaan semacam ini, bahkan untuk jenjang yang lebih rendah.

Terlepas dari skeptisisme tersebut, program ini jelas merupakan suatu terobosan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Selama ini salah satu penyumbang bagi kompleksitas masalah dalam lapas adalah minimnya insiatif dari unsur masyarakat untuk terlibat dalam proses pembinaan. Idealnya, proses pembinaan atau sistem pemasyarakatan secara keseluruhan mengharuskan keterlibatan aktif dan konsisten dari institusi-institusi seperti Departemen Pendidikan Nasional, untuk pembinaan dalam bentuk pendidikan setara sekolah umum bagi warga binaan. Terlebih dari bagi warga binaan yang sebelum masuk lembaga tidak bersekolah atau putus sekolah, serta bagi Anak Didik Pemasyarakatan. Demikian pula dengan keharusan terlibatnya Departemen Tenaga Kerja dalam pembinaan bermuatan keterampilan, serta Departemen Sosial untuk membantu proses asimilasi, pembebasan bersyarat dan terutama setelah bebas. Di tengah minimnya keterlibatan lembaga-lembaga yang diharapkan, program pendidikan tinggi ilmu hukum di Cipinang ini layak mendapat apresiasi.

Catatan menarik kedua dari penyelenggaraan program ini adalah semakin kuatnya komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) dalam membuka proses kebijakan di lingkungannya yang selama ini dipandang sangat tertutup dan jauh dari keterlibatan stakeholder lain di luar Ditjen Pas sendiri. Sebagai unit pelaksana teknis (UPT), Lapas Cipinang tidak akan mampu (baca: diizinkan) menyelenggarakan program ini tanpa adanya restu dari Ditjen Pas serta Kanwil Jakarta. Inisiatif penyelenggaraan program ini tidak berasal dari internal Ditjen sendiri, namun berasal dari perguruan tinggi penyelenggara dan warga binaan. Hal ini sekaligus memberikan gambaran tentang semakin besarnya peluang bagi institusi-institusi lain yang ingin menyumbang pemikiran, tenaga, serta materi dalam sistem pemasyarakatan di masa datang.
Terselenggaranya program ini juga memperlihatkan kesadaran Ditjen Pas akan kelemahan internalnya, khususnya dalam menyelenggarakan sejumlah program pembinaan yang efektif kepada warga binaan akibat kekurangan anggaran dan ketidakmampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana proses pembinaan. Dengan sumber daya riil sekarang ini, Ditjen Pas relatif tidak akan mampu menyelenggarakan proses pembinaan sebagai “kor bisnis” dari lapas dengan efektif tanpa adanya keterlibatan stakeholder lain. Sejumlah penelitian secara konsisten memperlihatkan faktor minimnya kualitas sumber daya manusia termasuk salah satu faktor yang menyumbang kompleksitas permasalahan sistem pemasyarakatan Indonesia.

Namun demikian, terselenggaranya program ini bukan tanpa potensi masalah, sehingga perlu kecermatan seluruh pihak. Pertama, karakteristik “masyarakat penjara” sangat jauh berbeda dengan masyarakat di luar lembaga. Tersedianya program pendidikan tinggi yang hanya dapat diakses oleh segelintir warga binaan berpotensi mengukuhkan segregasi atau pengkotakan warga binaan ke dalam kategori “elit” dan “kebanyakan”. Turut serta dalam kuliah jelas memberikan prestise tersendiri bagi warga binaan. Di lain pihak, kecemburuan dapat saja muncul dari warga binaan yang tidak berkesempatan karena alasan finansial.

Kedua, seiring dengan potensi masalah yang pertama, penyelenggaraan program pendidikan yang bersifat biaya tinggi bagi mayoritas warga binaan di Indonesia ini dapat memberikan kesan diskriminatifnya kebijakan Ditjen Pas. Telah disinggung sebelumnya, para peserta kuliah pada program ini dari kalangan warga binaan adalah mereka yang dapat dikategori sebagai well educated persons. Bahkan ada di antaranya yang tanpa pendidikan sarjana hukum pun telah mampu menduduki jabatan publik pada level nasional. Ironisnya, program-program pembinaan yang seharusnya diberikan kepada seluruh warga binaan (baca: bukan “elit) justru tidak berubah sama sekali, baik kuantitas maupun kualitas.

Di satu sisi, pihak-pihak yang menjalin kerjasama tentu saja akan sama-sama memperoleh keuntungan dari terselenggaranya program ini. Namun jangan sampai ketika program semacam ini prospektif secara finansial justru menjadi prioritas utama di masa datang. Jika ini yang terjadi, peran pemasyarakatan sebagai sistem yang diharapkan membawa keinsyafan warga binaan agar dapat diterima kembali dengan baik di masyarakat akan sulit dicapai. Jangan sampai sistem pemasyarakatan ikut terjebak tren komodifikasi global sejak dekade 80-an yang selalu memandang pelayanan sebagai komoditas yang dapat diperjual belikan.

Sejumlah penelitian secara konsisten memperlihatkan bagaimana macetnya program-program pembinaan, khususnya keterampilan, atau bahkan terhenti hanya karena kekurangan dana. Padahal di lain pihak, jika terprogram, terselenggara, dan terevaluasi dengan baik, kegiatan pembinaan keterampilan tersebut berpotensi memberikan bekal bagi warga binaan ketika kembali ke masyarakat.