“Retool” Pemasyarakatan

Tulisan ini dimuat dalam Rubrik Opini Suara Pembaruan 28 April 2008

Oleh Iqrak Sulhin

Bila mengikuti perkembangan penologi (ilmu penghukuman), filosofi integratif yang dianut Indonesia jauh lebih maju bila dibandingkan dengan filosofi pemenjaraan yang masih banyak dianut oleh berbagai negara maju di dunia.

Tanggal 27 April tahun ini Pemasyarakatan memperingati ulang tahun yang ke-44. Momentum kemunculan Pemasyarakatan ini adalah diselenggarakannya Konferensi Nasional Kepenjaraan di Lembang, Bandung, 27 April- 7 Mei 1964. Sebelumnya, juga terjadi momentum besar ketika pertama sekali Sahardjo SH, Menteri Kehakiman RI, saat itu, memperkenalkan istilah Pemasyarakatan dalam forum resmi nasional. Tepatnya pada saat kepadanya diberikan gelar doktor honoris causa oleh Universitas Indonesia di Istana Negara, 5 Juli 1963. Dalam pidatonya Sahardjo menjelaskan bahwa tujuan pidana penjara sebagai berikut; di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Secara ringkas tujuan ini disebutnya sebagai pemasyarakatan.

Dalam pembukaan Konferensi Nasional Kepenjaraan 27 April tersebut, Presiden Soekarno menegaskan bahwa apa yang dulu dinamakan sebagai Kepenjaraan telah di-retool dan di-reshape menjadi Pemasyarakatan. Bahwa dengan menyadari setiap manusia adalah makhluk Tuhan yang hidup bermasyarakat maka dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia para narapidana diintegrasikan dengan masyarakat dan diikutsertakan dalam pembangunan ekonomi negara secara aktif….

Masih di dalam konferensi, seiring dengan amanat Presiden, Bahrudin Suryobroto sebagai Wakil Kepala Direktorat Pemasyarakatan, saat itu menjelaskan lebih jauh bahwa pemasyarakatan bukanlah hanya tujuan pidana penjara, juga sebuah proses yang bertujuan memulihkan kesatuan hubungan (integrasi) antara individu terpidana dengan masyarakat. Inilah ringkas historis munculnya pemasyarakatan sebagai tujuan dan proses pemidanaan di Indonesia.

Pemikiran sekaligus tuntutan untuk berubah pada periode 1963-1964 tersebut seakan-akan belum tuntas saat ini. Setelah Pemasyarakatan berusia 44 tahun masih jelas terdengar suara publik yang mengatakan Lembaga Pemasyarakatan tidak ubahnya seperti penjara. Penghuni yang melebihi kapasitas daya tampung, kematian narapidana, buruknya kualitas kesehatan, kekerasan hingga kerusuhan, serta perilaku koruptif oknum pelaksana Pemasyarakatan hanyalah sebagian kecil dari kompleksnya masalah dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia sekarang ini. Prinsip bahwa satu-satunya hak yang diambil dari terpidana hanyalah kebebasan bergerak sangat jauh dari kenyataan.

Rupanya waktu lebih dari empat dekade terlihat belum cukup untuk mewujudkan apa yang telah diformulasi oleh Sahardjo, Bahrudin Suryobroto, serta tokoh-tokoh awal pemasyarakatan. Namun, tidak berarti peluang untuk berubah tertutup sama sekali. Jika Orde Baru dianggap gagal, maka adalah rugi mempertahankan status quo di tengah Indonesia yang kembali menciptakan sendiri momentum perubahan. Reformasi Mei 1998 disadari atau tidak telah berpengaruh besar dalam mengubah corak politik, ekonomi, dan kehidupan sosial budaya. Termasuk dalam proses penegakan hukum. Pemisahan Kehakiman dari eksekutif memberikan peluang besar bagi hukum yang benar-benar suprematif. Demikian pula Kejaksaan dan Kepolisian yang berupaya untuk semakin adaptif dengan tuntutan ke arah supremasi hukum yang bersih.

Terlepas dari sejumlah kasus yang justru menciptakan skeptisisme publik, dalam bentuk masih terindikasi jelasnya mafia peradilan dan oknum jaksa yang koruptif, perubahan-perubahan yang tengah dilakukan patut didukung penuh.

Menyambut ulang tahun Pemasyarakatan 27 April ini ada baiknya publik menyadari bahwa ada satu wilayah lain dalam sistem peradilan pidana kita yang tengah berupaya untuk berubah dan membutuhkan dukungan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemasyarakatan tidak bedanya dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan kekuasaan Kehakiman, selalu mendapat sorotan. Namun, untuk Pemasyarakatan yang hanya dianggap pengujung sistem peradilan pidana ini minim dukungan, tidak semarak dukungan yang diberikan pada upaya transformasi lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman.

Dalam kenyataannya, kompleksitas masalah dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan hingga mandulnya fungsi balai pemasyarakatan telah mendapat perhatian sangat luas. Hanya ironis lebih banyak berhenti pada tingkat rekomendasi yang tidak implementatif. Tulisan ini tidak bermaksud menafikan sama sekali perubahan dan kesuksesan yang telah dicapai. Namun, begitu sulitnya melakukan tranformasi yang signifikan justru mengundang pertanyaan.

Hambatan Struktural

Terkait hal ini dua hipotesis dapat diajukan. Pertama, tidak adanya kemauan internal Pemasyarakatan sendiri untuk berubah. Kedua, adanya hambatan struktural untuk perubahan yang dimaksud.

Rasanya sulit untuk mempercayai hipotesis yang pertama. Tokoh-tokoh awal Pemasyarakatan, para penerusnya, seperti Baharudin Lopa (alm), Adi Sujatno, dan banyak lainnya, hingga para tokoh terkini, seperti, Untung Sugiyono dan Didin Sudirman, memiliki visi jelas tentang arah Pemasyarakatan yang sangat berbeda dengan pemenjaraan. Terlebih momentum reformasi yang telah berumur 10 tahun ini telah memberikan pengaruh pada perubahan mindset para pengambil kebijakan. Minimal dalam bentuk kekhawatiran untuk dianggap tidak reformis, sehingga cenderung mendukung ide-ide perubahan proses kebijakan ke arah yang lebih demokratis.

Sebagaimana disinggung sebelumnya adalah rugi bila momentum reformasi ini tidak dimanfaatkan untuk melakukan perubahan. Dengan argumentasi ini, hipotesis kedua justru terlihat sangat dominan. Berbagai penelitian memperlihatkan akar permasalahan yang membuat sulitnya perubahan signifikan dilakukan adalah adanya hambatan struktural. Kentalnya kultur perencanaan dan penganggaran yang sentralistik menyulitkan perubahan. Terlebih perubahan yang dicoba diinisiasi oleh Direktorat Pemasyarakatan, terlebih lagi oleh unit pelaksana teknis yang menjadi pengujung dari gemuk, kompleks, serta terputusnya struktur dan alur kebijakan dalam tubuh departemen. Kepada Direktorat Pemasyarakatan sebagai stakeholder utama dalam proses Pemasyarakatan hanya diberikan kewenangan teknis fungsional dalam hubungannya dengan LP atau Rutan sebagai unit pelaksana teknis.

Idealnya, semakin luas pilihan-pilihan kebijakan di lingkup Direktorat dan unit pelaksana teknis akan memberikan peluang yang lebih besar bagi perubahan yang cepat dan efektif. Cepat karena tidak lagi berbenturan dengan struktur departemen yang gemuk, kompleks dan terputus. Efektif karena pengambil kebijakan (direktorat dan unit pelaksana teknis) adalah pihak yang paling mengetahui realitas permasalahan dalam proses Pemasyarakatan.

Meminjam istilah Presiden Soekarno dalam amanatnya saat Konferensi Nasional Kepenjaraan 27 April 1964, sekarang ini Pemasyarakatan perlu di-retool dan di-reshape. Perdebatan tentang filosofis pemidanaan Indonesia telah jelas dan tegas dinyatakan dalam konferensi itu. Bila mengikuti perkembangan penologi (ilmu penghukuman), filosofi integratif yang dianut Indonesia jauh lebih maju bila dibandingkan dengan filosofi pemenjaraan yang masih banyak dianut oleh berbagai negara maju di dunia. Oleh karena itu, hal yang sekarang harus di-retool dan di-reshape adalah aspek struktural yang sangat berpengaruh bagi terwujud atau tidaknya apa yang dicita-citakan oleh tokoh-tokoh awal Pemasyarakatan.

Advertisements

Memperjuangkan identitas yang tidak jelas

Monitor Depok, 8 April 2008

Belakangan, aksi tawuran antarpelajar kembali marak di Depok.
Bahkan hingga sampai memakan korban jiwa. Dua pelajar dari sekolah yang berbeda telah tewas dalam kurun waktu dua pekan ini.

Kriminolog UI, Iqrak Sulhin, mengatakan, tawuran merupakan gejala sosial sempat menghilang. Meskipun ada, tapi akumulasi gesekannya terbilang kecil. Beda dengan yang dulu-dulu.

“Saya kaget, kok di Depok tiba-tiba saja marak kembali. Sampai makan dua korban jiwa lagi,” katanya kepada Monde.

Menurut dia, tawuran merupakan perilaku kolektif yang disebabkan dua hal. Pertama, tawuran seketika. Seperti misalnya, sekelompok siswa yang tengah jalan-jalan bergerombol di mal. Lalu tiba-tiba bersinggungan dengan kelompok siswa lainnya.

“Meskipun dua kelompok ini tidak pernah ada gesekan sebelumnya, hal ini bisa saja memicu pecahnya tawuran,” ujarnya.

Kedua, tawuran karena ada hal yang terpendam. Yakni dua kelompok sekolah yang sebelumnya pernah berkonflik kemudian kembali pecah karena dipicu satu dan lain hal. “Pemicu ini mengeskalasi apa yang selama ini terpendam.” Jika kedua hal tersebut terkait namanya triges.

Pelaku kekerasan usia remaja, kata dia, rentan dengan upaya mencari jatidiri. Mereka cenderung mempertahankan identitas tanpa alasan yang jelas.

Seperti wilayah kekuasaan yang dilanggar, identitas harga diri dilecehkan. “Padahal nggak tahu sebenarnya identitas yang diperjuangkan itu apa.”

Lebih lanjut, dia menjelaskan, faktor utama tawuran diawali siswa yang bergerombol.

“Tawuran selalu dimulai saat sejumlah siswa bergerombol. Tentunya untuk mengantisipasi itu, pihak kepolisian atau siapapun harus mulai mencegah. Dengan menyuruh mereka bubar,” tuturnya.

Proaktif sekolah, lanjut dia, terutama pihak guru juga harus lebih ditingkatkan.

“Guru, kita sama-sama tahulah, para murid-kan lebih takut sama gurunya daripada sama polisi… mereka takut nggak luluslah takut nggak naik kelas-lah,” katanya.

Kemudian, dia juga menilai media [tontonan], seperti tayangan sinetron yang akhir-akhir ini sangat diminati kaum palajar namun kurang memberikan pendidikan edukatif.

“Di berbagai sinetron, terlihat siswa dalam menyelesaikan masalah dengan rasa kebencian… ini faktor lebih makro. Yang peling penting tadi itu. Peran guru di sekolah, dan kesigapan aparat kepolisian untuk bersikap jika melihat adanya siswa yang bergerombol,” paparnya.(Wenri Wanhar)

Perbaikan Pengawasan Departemen

Tulisan ini dimuat dalam Rubrik Opini Harian Suara Pembaruan, 4 April 2008

Minggu ini beberapa departemen dan badan pemerintahan mendapat sentilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan dalam bentuk ditangkapnya lagi pejabat pemerintah, namun hasil survei KPK yang menyatakan buruknya kinerja pelayanan publik di beberapa departemen. Salah satu departemen yang dimaksud adalah Departemen Hukum dan HAM (Dephukham), khususnya pelayanan yang diberikan oleh lingkup Direktorat Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kita perlu menyambut baik apa yang telah dilakukan oleh KPK, meskipun sebagian pihak mungkin akan mempertanyakan aspek metodologinya. Sebagaimana data survei Transparansi Internasional yang memperlihatkan peringkat Indonesia sebagai negara terkorup, yang tidak juga kunjung membaik secara signifikan, kenyataannya diperoleh dari persepsi masyarakat akan korupsi di sebuah lembaga, bukan kenyataan bahwa personel dalam lembaga itu memang melakukan korupsi. Sehingga Polri, yang menurut hasil survei Transparansi Internasional termasuk salah satu lembaga yang koruptif, harusnya menanggapi secara baik hasil survei karena memperlihatkan bagaimana masyarakat memandang personel dan lembaga Polri, terlepas dari kenyataan ada atau tidaknya korupsi di lembaga tersebut.

Sekretaris Jenderal Dephukham telah memperlihatkan sikap positif terhadap hasil survei ini dengan mengatakan akan lebih berkonsentrasi pada upaya perbaikan kinerja kelembagaan.

Ada beberapa catatan menarik yang dapat diberikan atas survei KPK ini dan bagaimana upaya perbaikan dalam aspek pengawasan kelembagaan. Potret buruknya pelayanan publik, sebagaimana yang ditemukan oleh survei di Dephukham, menurut KPK, sangat terkait dengan perilaku koruptif dari para penyelenggara negara. Perilaku sejumlah oknum petugas dalam pengurusan paspor mungkin menjadi alasan utama mengapa masyarakat berpandangan sinis terhadap Kantor Imigrasi.

Demikian pula halnya dengan perilaku oknum petugas di lembaga pemasyarakatan (lapas). Untuk sesuatu yang sudah menjadi hak narapidana dan keluarganya, seperti besuk, sejumlah oknum petugas justru meminta uang sebagai akses masuk. Belum lagi bila bicara tentang pemenuhan hak-hak narapidana lainnya di dalam lapas. Tanpa perilaku oknum petugas yang koruptif seperti itu masyarakat tidak akan berpandangan negatif terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Lebih Buruk

Perlu disadari bahwa terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh sejumlah oknum petugas bukanlah hal baru. Perilaku koruptif di Indonesia bahkan lebih buruk semasa pemerintahan yang sentralistik dan minimnya kemampuan masyarakat sipil untuk memantau jalannya pemerintahan.

Munculnya reformasi seharusnya menjadi momentum bagi perbaikan kelembagaan dengan berkurang atau bahkan hilangnya perilaku koruptif penyelenggara negara. Dalam kenyataannya, reformasi tidak mampu berhadapan dengan “mekanisme” atau “sistem” koruptif, yang telah berurat-akar di banyak departemen dan badan pemerintah.

Pertanyaannya kemudian adalah apa penyebab perilaku koruptif sejumlah oknum yang telah “tersistematisasi” bertahan hingga saat ini, sementara momentum politik memberikan peluang untuk perubahan? Bila ditelusuri dengan frame berpikir birokrasi, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah mekanisme pengawasan internal lembaga-lembaga pemerintah, seperti inspektorat jenderal di departemen dan mekanisme pengawasan melekat oleh atasan langsung.

Tetap bertahannya perila- ku koruptif dalam pelayanan publik terkait dengan ketidakberdayaan mekanisme pengawasan internal itu sendiri. Bagaimana mungkin perilaku yang telah bertahan bertahun-tahun tidak diketahui sama sekali oleh atasan dalam konteks pengawasan melekat.

Seperti kepala kantor imigrasi dan kepala lapas. Sangat tidak mungkin bila keduanya tidak mengetahui perilaku oknum petugas di lingkungannya, terlebih lagi bila perilaku tersebut sudah bertahan bertahun-tahun. Inilah mengapa lebih tepat dikatakan sebuah ketidakberdayaan mekanisme pengawasan internal ketimbang tidak berjalannya mekanisme tersebut. Hal ini menarik dibahas lebih jauh.

Mekanisme pengawasan internal telah dijalankan. Namun, jelas terlihat tidak berdaya dengan rendahnya tingkat penindakan, bahkan terhadap petugas yang nyata-nyata melakukan pelanggaran berat. Terlebih lagi bila atasan serta inspektur, yang seharusnya melakukan pengawasan, turut terjebak dalam “sistem” yang koruptif.

Hal inilah yang semakin membuat mekanisme pengawasan internal tidak dapat diharapkan untuk melakukan pencegahan dan perubahan. Sederhananya, sulit untuk mekanisme pengawasan internal membuka kejelekan di lingkungan sendiri.

Pengawasan legislatif sebenarnya telah berperan dengan baik, namun kesenjangan antara level pengawasan legislatif dengan penyimpangan riil di lapangan terlalu besar. Lembaga legislatif hanya akan melihat proses politik mekanisme pengawasan, seperti apakah menteri dan jajaran satu tingkat di bawahnya telah melaksanakan pengawasan dengan baik.

Pengawasan legislatif ini sulit untuk berhadapan dengan “sistem” yang riil terjadi di lapangan. Padahal, yang benar- benar diperlukan adalah mekanisme pengawasan baik pada level atas (proses politiknya) maupun mekanisme pengawasan langsung di lapangan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan eksternal lainnya perlu dilakukan. Banyak alternatif yang dapat digunakan dalam hal ini, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun oleh unsur masyarakat sipil.

Proses reformasi pada dasarnya memberikan momentum untuk perubahan kelembagaan dengan proses good governance-nya. Terlepas dari kritik yang diberikan kepada konsep ini menyangkut keistimewaan yang diberikan kepada swasta (bisnis), proses governance potensial dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dengan penguatan stakeholder masyarakat sipil. Oleh karena itu, pihak departemen seharusnya menyambut baik dan tidak resisten terhadap pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Selain pengawasan eksternal dari unsur masyarakat sipil, mekanisme pengawasan eksternal juga dapat dilakukan oleh sesama lembaga negara. Survei KPK yang mengungkap buruknya pelayanan publik di Depkumham dapat dianggap sebagai pengawasan eksternal oleh sesama lembaga negara.

Selain itu, lembaga negara lainnya yang juga dapat dilibatkan bahkan memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan adalah Komisi Ombudsman Nasional (KON). Hanya KON harus berani mengubah mekanisme yang selama ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 supaya lebih proaktif. Tidak hanya pasif menerima pengaduan dari masyarakat tentang buruknya pelayanan aparatur pemerintah.

Penguatan terhadap pengawasan eksternal harus dipandang bukan sebagai pesaing, namun sebagai pendukung mekanisme internal. Tujuan akhir dari penguatan pengawasan eksternal ini adalah meningkatkan efektivitas pengawasan itu sendiri dan menjaga konsistensi proses penindakan oleh otoritas yang lebih berwenang terhadap segala tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

KEJAHATAN DALAM MASYARAKAT KAPITALIS

Oleh Iqrak Sulhin

Jika masih berakal sehat dan memiliki sensitifitas atas penderitaan sesama manusia, tidak ada yang akan tutup mata atas penderitaan masyarakat korban lumpur Lapindo. Anehnya, secara terbuka terlihat adanya upaya-upaya menghilangkan status Lapindo Brantas sebagai pelaku atas masifnya kerusakan lingkungan sosial dan penderitaan masyarakat. Bahkan upaya tersebut turut dilakukan oleh “wakil-wakil” rakyat di Senayan dengan mengatakan lumpur Lapindo adalah bencana alam, sehingga negaralah yang harus bertanggung jawab lebih besar mengganti rugi. Sebuah ironi “wakil rakyat” yang seharusnya secara politik membela kepentingan rakyat sebagai stakeholder terbesar negara ini.

Entah karena kemampuannya memprediksi demikian jauh, atau memang karena sudah menjadi keniscayaan, argumentasi Richard Quinney (1979) sangatlah tepat dalam menggambarkan apa kejahatan dan siapa yang jahat di tengah masyarakat kapitalis dewasa ini. Inti argumennya adalah kekuasaan untuk mendefinisikan. Meskipun dalam kenyataannya si pembuat definisi adalah pihak yang nyata-nyata menjadi penyebab kerugian. Selain itu, Quinney juga menjelaskan, hukum bukanlah gambaran dari kehendak rakyat, namun karena hukum adalah hasil dari proses politik maka siapa yang memiliki kekuasaan lebih besar dalam proses politik itu, kepada merekalah hukum akan berpihak.

Logika Quinney sangatlah sederhana. Namun implikasi dari apa yang digambarkannya itu akan sangat merugikan rakyat sebagai stakeholder terlemah dalam relasi kekuasaan. Celakanya, karena hukum adalah proses politik yang sangat dipengaruhi kekuasaan, pihak terlemah cenderung didefinisikan sebagai penjahat. Dalam bahasa yang halus sering disebut pengancam ketertiban umum.

Kasus Lapindo memberikan gambaran yang jelas tentang hal ini. Kita mungkin ingat bagaimana para demonstran yang menuntut hak ganti rugi atas penderitaan lahir batin diperlakukan seperti penjahat potensial yang mengancam ketertiban umum. Bahkan ketika mereka berkeinginan berdemonstrasi ke Jakarta, di stasiun mereka dirazia oleh aparat penegak hukum seperti buronan. Posisi penegak hukum ini semakin memperdalam ironi sebuah bangsa yang seharusnya mendahulukan kepentingan rakyat dari pada untung rugi segelintir korporasi. Posisi media massa pun memperparah kondisi. Bukannya mencoba berempati atas apa yang diderita oleh korban, media justru turut mengukuhkan korban menjadi “pengacau ketertiban”. Banyak berita demonstrasi masyarakat korban Lapindo justru menekankan aspek “kerugian” yang disebabkan oleh demonstrasi tersebut. Seperti para supir angkutan yang kehilangan setoran, para anak sekolah dan ibu rumah tangga yang harus berjalan kaki karena transportasi umum terhambat, dan “kerugian-kerugian” lainnya. Tidak ada yang salah dengan berita seperti ini, karena memang kenyataannya demikian. Namun bila setiap berita lebih banyak melihat pada sudut ini rasanya tidak adil bila dibandingkan dengan penderitaan para korban yang menuntut hak.

Lain kasus Lapindo, lain pula kasus pembalakan liar, serta yang terakhir dan kontroversial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pendapatan Bukan Pajak Pemerintah dari Kegiatan Produksi non Kehutanan. Namun keduanya masih bertalian dalam kerangka Quinney. Sejumlah masalah dalam kebijakan kehutanan ini sangat memperlihatkan keberpihakan kebijakan negara pada pelaku bisnis. Tren pembangunan dunia dewasa ini seperti memaksa semua kebijakan negara harus ditujukan pada penyediaan “iklim kondusif” bagi bisnis. Munculnya PP Nomor 2 Tahun 2008 ini, terlepas dari sejumlah pembenaran yang diberikan pemerintah, sangat jelas berpihak pada bisnis dan melupakan komitmen pada upaya perbaikan ekologi, khususnya hutan, yang nyata-nyata telah berwajah carut marut.

Sederhananya, bila memang pemerintah menganggap bahwa PP tersebut tidak akan membahayakan upaya memperbaiki kondisi hutan di Indonesia, pemerintah seharusnya berani melakukan dan memperlihatkan secara terbuka hasil evaluasi terhadap sejumlah perusahaan yang telah melakukan proses produksinya di tengah hutan sekarang ini. Pemerintah dalam konteks ini tidak dapat serta merta membuat payung hukum baru bagi bisnis di tengah hutan tanpa ada evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan selama ini. Di sini ironi kembali terlihat. Siapa yang jahat? Yang berkuasa dalam konteks politik dan ekonomi tidak akan pernah melihat kebijakannya telah atau berpotensi menciptakan kerugian masif bagi lingkungan dan masyarakat umumnya dalam bentuk bencana alam. Sama saja dengan pertanyaan, siapa pelaku yang telah membuat penderitaan masif di Sidoarjo?

Banyak kasus lain yang juga memperlihatkan lebih berpihaknya negara pada bisnis sehingga mengaburkan setiap kerugian dan potensi kerugian yang muncul dari aktivitas bisnis tersebut. Jika lebih sensitif terhadap perkembangan kota dewasa ini, seharusnya kita dapat melihat secara kritis maraknya pembangunan pasar-pasar modern oleh pemerintah ketimbang memelihara dan memperbaiki kondisi pasar tradisional agar lebih kompetitif. Dalam kenyataannya, carefour lebih penting dari pasar Kramat Jati di Cililitan atau Kemiri Muka di Depok.

Demikianlah realitas kejahatan dalam masyarakat kapitalis. Ketika frame pembangunan hanya untuk pertumbuhan ekonomi dengan prinsip komodifikasi, maka setiap kebijakan yang menyediakan “iklim kondusif” bagi bisnis akan selalu dibenarkan. Meskipun nyata-nyata telah menciptakan kerugian dan potensial untuk membuatnya lebih parah di masa depan. Dalam konteks ini, pelaku kejahatan potensial justru adalah setiap pihak yang memiliki pandangan serta kebijakan yang tidak berpihak pada upaya penciptaan “iklim kondusif” tersebut. Meskipun konteks yang berbeda, dipidananya seorang jurnalis kritis di Depok karena mengkritik kebijakan aparat penegak hukum adalah indikasi jelas lebih senangnya negara melakukan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang tidak berkuasa.

Tulisan ini memang tidak dalam kapasitas mampu memberikan solusi yang operasional terhadap persoalan ini. Namun setidaknya ingin memberikan penggambaran bahwa di tengah masyarakat yang sangat kapitalistik dewasa ini terdapat potensi besar bagi pengkaburan terhadap realitas kejahatan, penjahat dan korbannya. Potensi tersebut terletak pada proses kebijakan yang korporatokratis. Di mana politik dan bisnis berselingkuh mengkhianati rakyat.

Quinney memang tidak memberikan solusi yang operasional terhadap masalah ini karena yang harus dilakukan menurutnya adalah menciptakan struktur masyarakat yang lebih adil. Dalam pandangan idealis, yang harus dilakukan pertama adalah memisahkan secara ketat antara kepentingan politik dengan bisnis. Dalam praktek hal ini memang sulit dilakukan. Dalam kasus Lapindo, antara kepentingan politik dan bisnis bercampur baur karena kedua domain ini dikuasai oleh stakeholder yang sama. Berharap para aturan yang memisahkan keduanya juga terkendala dengan hakekat dasar aturan dan hukum sebagai hasil dari proses politik yang melibatkan kekuasaan. Oleh karenanya, yang diperlukan adalah penguatan pihak ketiga dari unsur masyarakat sendiri sebagai pengawas. Dalam tesisnya, Dimpos Manalu (2006) berargumen bahwa kuatnya unsur pengawasan masyarakat (baca: gerakan sosial) telah berpengaruh besar terhadap perubahan kebijakan pemerintah dalam kasus PT Inti Indo Rayon di Porsea, Sumatera Utara.

Kedua, penegak hukum harus dapat menghilangkan apa yang oleh Quinney disebut dengan sindroma criminal justice industrial complex. Kondisi di mana sistem peradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang cenderung berkolaborasi dengan dunia bisnis karena keuntungan materiil yang akan diperoleh. Sindroma ini dapat dihilangkan, selain melalui pengawasan unsur masyarakat, juga dapat dilakukan melalui perbaikan dalam skema kebijakan kesejahteraan aparat penegak hukum itu sendiri. Selain itu, kebijakan pada level pimpinan aparatur penegak hukum harus selalu melihat masyarakat sebagai pihak yang dilindungi, bukan sebagai musuh potensial.

Terakhir, pada level yang lebih luas, negara harus mulai secara konsisten merubah ideologi pembangunan yang hanya menekankan aspek pertumbuhan saja, sehingga cenderung mengenyampingkan aspek-aspek sosiologis. Indikator-indikator keberhasilan pembangunan diperluas hingga mencakup keberlangsungan kehidupan sosial, kultural dan lingkungan hidup. Serta menghilangkan komodifikasi sebagai sifat dasar dari kapitalisme yang selalu melihat segala sesuatu sebagai komoditas yang dapat diperjual belikan untuk keuntungan secara ekonomi.