PRISONS CONDITION IN INDONESIA

by Iqrak Sulhin (Criminologist, University of Indonesia)

The fact that prison as a place to incarcerate criminals it does not mean it can violate other principle rights of the prisoners. In fact, much of national mass media, based on Indonesia’s Directorate of Correction (Dirjen Pemasyarakatan) early April 2007 release data about 813 inmate die in Indonesian prisons during year 2006. Meanwhile, during January until February 2007, there are 62 inmate die in prisons. These news also give an information that the death of the prisoners related to the worse conditions of prisons it self and the health of the prisoners.

The death of prisoners is not the only problem we find in Indonesia’s prison. Prison also have other problems like violent among inmate (which is include violent by the prison officer), riots, and prison escape. About the death of the prisoners, there are some analytical argument we can give. The exist of that problem cannot be released from problem that always happen in prisons as a people processing organization.
Continue reading “PRISONS CONDITION IN INDONESIA”

Swastanisasi Penjara?: Sebuah Alternatif (2)

(Iqrak Sulhin)

Diskusi tentang sejumlah masalah penjara (lembaga pemasyarakatan) di Indonesia yang kembali mengemuka sebulan terakhir ini seharusnya dapat diakhiri dari dahulu bila pemerintah memikirkan secara serius alternatif pemecahannya. Nyatanya, masalah ini kembali muncul dan semakin memprihatinkan. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, seperti kebakaran jenggot dengan maraknya kembali masalah tersebut. Terlebih media massa memberitakannya secara lebih intens.

Pada dasarnya banyak alternatif bagi penyelesaian masalah tersebut. Dalam tulisan saya sebelumnya dalam blog ini, salah satu alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mulai membuka proses kebijakan pemasyarakatan di Indonesia bagi keterlibatan stakeholder lain selain pemerintah melalui Dep Hum HAM, khususnya Dirjen Pemasyarakatan. Mengacu pada praktek di Amerika Serikat dan Australis, bentuk konkret dari ide ini adalah dibentuknya lembaga Ombudsman Penjara. Lembaga ini bersifat independen, lepas dari struktur Departemen dan Dirjen.
Continue reading “Swastanisasi Penjara?: Sebuah Alternatif (2)”

Perlukah Ombudsman Penjara?: Sebuah Alternatif (1)

(Iqrak Sulhin)

Sejumlah masalah yang muncul di berbagai lembaga pemasyarakatan (penjara) di Indonesia terakhir ini perlu mendapatkan perhatian serius. Menyerahkan upaya penyelesaian masalah ini sepenuhnya kepada Departemen Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tidak akan berdampak maksimal. Ini sudah dibuktikan dengan tidak pernah terselesaikannya begitu banyak masalah dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia sejak dulu.

Mungkin kini diperlukan suatu alternatif penyelesaian multistakeholder, yang tidak hanya melibatkan Dep Hum HAM dengan Dirjen Pemasyarakatannya. Lebih dari itu, upaya penyelesaian harus mengikutsertakan stakeholder lain di luar pemerintah seperti organisasi masyarakat sipil (LSM) dan mungkin juga kalangan swasta. Ide ini mengacu pada pengembangan proses governance dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan dalam bidang pemasyarakatan.
Continue reading “Perlukah Ombudsman Penjara?: Sebuah Alternatif (1)”