SEKALI LAGI, ADA APA DENGAN LAPAS?

Oleh Iqrak Sulhin

Desember lalu, dalam sebuah kesempatan saya bertemu dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan. Pertemuan itu hanya satu dari rangkaian evaluasi penerapan sebuah prosedur tetap di Lembaga Pemasyarakatan. Itu kali keempat saya ke Nusakambangan, namun kali pertamanya saya bertemu beliau. Tentunya pertemuan itu sangat menyenangkan, selain beliau sendiri adalah pribadi yang terbuka. Namun satu hal mungkin perlu direnungkan, terkait apa yang sempat disampaikan beliau kepada saya; Pemasyarakatan masih menghadapi kendala yang cukup pelik.

Kontan saya terkejut saat membaca dan mendengar berita mengenai dugaan keterlibatan beliau dalam bisnis narkoba di Lapas yang beliau pimpin sendiri. Sesuatu yang mustahil menurut saya karena pertemuan terakhir itu memberikan gambaran mengenai kesulitan yang beliau hadapi dan bagaimana beliau bekerja keras, berinisiatif untuk menemukan jalan keluar. Sebuah upaya yang mulia di tengah minimnya sumber daya yang tersedia. Saya tidak berharap dugaan keterlibatan beliau itu benar, namun bila kenyataan bicara lain, saya kira beliau patut bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Pertanyaannya, mengapa penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan adalah cerita lama dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan itu saya tidak ingin mengungkit lagi keterbatasan keuangan, sumber daya manusia, atau persoalan struktural di tubuh Departemen Hukum dan HAM. Meskipun saya akui, faktor-faktor ini sangat menyulitkan posisi Pemasyarakatan sebagai bagian yang seharusnya sejajar dengan sub sistem peradilan pidana lainnya. Tetapi ada hal lain yang perlu dipahami dalam konteks penjara itu sebagai sebuah masyarakat. Argumen bahwa penjara adalah miniatur masyarakat tidak sepenuhnya dapat diterima, namun bahwa penjara adalah sebuah komunitas dengan kultur yang khusus tidak dapat dipungkiri.

Menurut saya, justru di sinilah persoalan dimulai, dan darinya pula celah penanggulangan dapat ditemukan. Antara masalah makro-struktural (finansial, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan pengawasan) yang selama ini dianggap paling berpengaruh terhadap munculnya masalah di dalam pelaksanaan Pemasyarakatan tidak ada hubungan langsung dengan dinamika masyarakat dan kultur penjara. Hal ini perlu diluruskan karena saya khawatir bila dinamika budaya penjara dianggap sebagai dampak dari persoalan struktural tersebut, maka akan selalu muncul pembenaran terhadap segala persoalan. Saya melihat kecenderungan ini selama turut bekerja dalam proses reformasi sistem Pemasyarakatan. Sekali lagi, saya tidak memungkiri adanya persoalan makro struktural tersebut, namun bukan di sana duduk persoalan intinya.

Perlu disadari bahwa penjara (yang di Indonesia disebut Lembaga Pemasyarakatan) adalah sebuah asosiasi, dengan keanggotaan yang terbuka, namun dengan identitas yang kuat. Penjara memiliki sistem pemaksa pembentukan ide, perilaku, dan identitas tunggal terhadap siapapun yang ada di dalamnya, termasuk petugas penjara. Bahkan petugas juga merasa terpenjara. Bukan karena ia ditugaskan di pulau seperti Nusakambangan, namun karena keberadaannya juga dibatasi, pola perilakunya mengikuti time table penjara, intensitas interaksi yang tinggi dengan narapidana, bahkan berbahasa yang sama dengan narapidana. Meski disebut sebagai institusi dengan kuasa disiplin, penjara justru tidak mampu membentuk “kedisiplinan” yang diharapkan. Yang terjadi adalah proses pembentukan manusia sebagai seseorang yang lain, baik ia narapidana ataupun petugas.

Sebagai masyarakat, struktur yang hirarkis akomodatif tidak hanya milik narapidana saja, namun merupakan struktur tunggal yang didalamnya juga terdapat otoritas penjara dan petugas. Keberadaan tamping, pemuka, atau kepala kamar, adalah gambaran bagaimana struktur masyarakat penjara adalah struktur yang tunggal, tidak terpisah antara struktur petugas dan struktur narapidana. Di dalam struktur dikembangkan pola interaksi, yang mengatur bagaimana hubungan antara kepala lapas, petugas, tamping, pemuka, narapidana kelas atas, kelas bawah. Meski pola hubungan ini tidak pernah tercatat apalagi dilegalkan. Tidak mengherankan bila kemudian ditemukan ada tahanan/narapidana yang bisa mendapatkan fasilitas sedikit mewah, karena pola hubungan tersebut memfasilitasinya. Termasuk terjadinya pungutan liar atau bisnis terlarang di dalam Lapas. Siapa yang menjalankannya? Tidak mungkin hanya narapidana. Ironisnya, dalam banyak kasus, petugas justru yang diatur oleh narapidana yang kebetulan beruang banyak.

Dalam pandangan saya, proses reformasi Pemasyarakatan yang dilakukan saat ini sangat bersifat birokratis, karena agenda yang didorong berputar pada perubahan struktur, otonomisasi perencanaan dan penganggaran, perbaikan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, atau perbaikan mekanisme pengawasan internal. Padahal, tidak ada jaminan bahwa perubahan pada aspek makro struktural tersebut akan mengatasi persoalan penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan di dalam Lapas. Lagi pula, keduanya berada pada ranah yang berbeda dan tidak berhubungan secara langsung. Bila pendekatan birokratis ini belum terlihat keberhasilannya, ke depan, Pemasyarakatan perlu memikirkan perubahan pendekatan.

Pemasyarakatan perlu menyadari bahwa saat ini, kehidupan penjara adalah kehidupan narapidana dan petugas yang tak terbedakan. Mungkin argumen bahwa diskresi dalam penegakan disiplin di dalam lapas bertujuan untuk menurunkan potensi kerusuhan sebagian dapat diterima. Namun apakah sama sekali tidak ada celah lain? Dalam pandangan saya, dugaan keterlibatan Kepala Lapas Narkotika Nusakambangan dalam bisnis narkoba di dalam lapas, serta banyak kasus lainnya yang telah terjadi di masa lalu, secara mendasar disebabkan oleh tidak terpisahnya kultur petugas dan kultur narapidana.

Pertanyaannya, bagaimana bentuk teknis perubahan pendekatan yang dimaksud? Menurut saya, yang perlu dilakukan adalah meniadakan “pengistimewaan” narapidana tertentu, seperti tamping, pemuka, si A yang kaya, si B yang tokoh, karena hanya akan memfasilitasi jejaring yang kuat antara petugas dengan narapidana. Selain juga karena keberadaannya justru memperbesar struktur di antara narapidana sendiri, sehingga potensi pemerasan dan kekerasan oleh dan terhadap narapidana semakin besar. Termasuk mempekerjakan narapidana tertentu untuk urusan rumah tangga, seperti menyediakan air minum untuk tamu di kantor kepala Lapas. Pengistimewaan, mempekerjakan, bahkan mengistimewakan narapidana tertentu karena ia tokoh, pejabat, orang kaya, atau telah membelikan LCD TV di kantor Lapas, hanya akan menyatukan kultur petugas dengan narapidana yang seharusnya berbeda, dalam konteks penjara adalah pelaksana pidana. Pengawasan yang dibantu oleh narapidana adalah mekanisme yang alamiah, karena dalam komunitas akan selalu ada orang kuat dan berpengaruh yang mengatur. Dan ini tidak perlu pendelegasian apalagi formalisasi.

Teman saya di Nusakambangan, seorang pejabat pengamanan Lapas, seorang yang sederhana namun berkomitmen tinggi, pernah mengeluh tentang pola promosi. Bila sudah di daerah atau di pulau, pusat cenderung lupa. Saya khawatir, bila keluhan ini dipadu dengan kultur tunggal penjara, penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan tetap akan menjadi berita yang (tidak) mengejutkan di masa depan.

Advertisements

PENIPU CANTIK

Oleh Iqrak Sulhin

Selly begitu terkenal. Tidak hanya beberapa minggu terakhir ini tapi juga sudah bertahun. Ketika tertangkap di Bali ia punya identitas baru sebagai penipu cantik, media massa yang memberikan. Sebuah media memberitakan bankir seksi ditangkap. Pertanyaannya, apakah pernah ada penipu ganteng atau koruptor tampan? Saya ragu media pernah menulis itu. Ada apa rupanya bila perempuan melakukan kejahatan? Cantik pula! Apakah jahatnya lebih jahat dari kejahatan laki-laki sehingga perlu disakiti dengan memberikan identitas si cantik tapi penjahat? Bukankah banyak pengguna dan pengedar narkoba laki-laki yang berparas tampan karena memang kebetulan dari keluarga kaya? Atau kita sering melihat gagahnya dan saleh-nya penampilan laki-laki yang membunuh dan menggelapkan uang rakyat?

Saya tidak sedang bicara apa itu cantik atau ganteng. Tapi pelakatan identitas yang sarkastik terhadap perempuan. Kasus penipuan yang diduga dilakukan oleh Selly Yustiawati atau penggelapan uang nasabah sebuah bank swasta yang diduga dilakukan oleh Malinda Dee adalah dua contoh di antara banyak. Terlepas bahwa perbuatan keduanya adalah kejahatan yang perlu dipertanggung jawabkan secara adil. Media massa merasa penting untuk menegaskan bahwa si penipu atau si penggelap itu adalah wanita yang cantik. Media massa sepertinya merasa seorang wanita cantik tidak boleh melakukan kejahatan. Bila si cantik melakukan kejahatan, maka kejahatannya dianggap lebih jahat. Coba bayangkan bila si penipu dan si penggelap itu adalah laki-laki.

Saya melihat ini sebagai kegenitan sekaligus kesadisan media massa. Celakanya, konstruksi ini dapat mempengaruhi persepsi publik lebih luas. Bukan untuk mewaspadai kolega yang cantik atau para perempuan cantik yang bekerja di bank, namun menganggap bahwa perempuan, apalagi cantik (menurut konstruksi iklan pula), seharusnya adalah individu yang harus selalu taat, terhadap norma, hukum formal, dan agama. Sehingga saat kejahatan dilakukan olehnya, diperlukan reaksi yang lebih keras lagi terhadap dirinya. Dengan kata lain, orang cantik tidak boleh jahat, orang cantik harus taat!

Gejala ini mengukuhkan kekuasaan terhadap tubuh perempuan. Sama halnya saat kita melihat iklan produk “kecantikan” yang mengkonstruksi cantik sebagai kulit putih (dan tidak berbulu), rambut lurus panjang, dan ramping. Maknanya jelas, perempuan yang berambut keriting, hitam, berbulu, gemuk, adalah perempuan yang tidak cantik. Apa yang terjadi? Produk yang ditawarkan meningkat penjualannya, sehingga iklan makin gencar. Para perempuan dibuat terpaksa menggunakan produk itu hanya untuk ingin dianggap cantik, sebagaimana iklan contohkan. Inilah bentuk penguasaan terhadap tubuh, yang seharusnya dengan mudah dapat disadari. Hanya sulit karena iklan terlalu kuat, televisi dan majalah wanita terlalu berpengaruh, dan hak eksistensi perempuan bukan bacaan yang menarik.

Media massa perlu menyadari kembali etika dalam pemberitaan. Saya kira setiap tersangka memiliki praduga tidak bersalah. Sehingga identitas perlu diberitakan secara terbatas. Bila tidak inisial, maka perlu disebut si Selly yang diduga menipu. Selain itu, ekspos terhadap wajah harus dibatasi karena pemberitaan yang fulgar ibarat memberikan daging kepada macan. Stigma terhadap pelaku akan menguat dan identitas tunggal sebagai penjahat akan bertahan bertahun-tahun. Terlebih bila dibumbui oleh pelekatan identitas yang sarkastik tersebut.

Sulit untuk menerima argumen bahwa sarkasme media terhadap perempuan adalah cara untuk menarik perhatian publik sehingga wajar dilakukan. Terlebih alasan bahwa itu cara media bekerja. Penguasaan patriarki terhadap perempuan melalui media bukanlah sebuah ketidaksengajaan. Namun ia kesadaran produktif dari sebuah mekanisme. Michel Foucault, seorang filosof, melihat kekuasaan seperti mekanisme, yang tidak melekat pada subjek atau institusi. Kekuasaan bukan lagi pengaruh kelas borjuis terhadap proletar, tetapi produk dari mekanisme yang konsisten. Cara bekerja media yang konsisten melanggar kepentingan perempuan dalam pemberitaan adalah mekanisme yang produktif untuk menguasai (viktimisasi) perempuan.

Dalam banyak kejahatan yang dilakukan oleh perempuan, terdapat pengaruh kuat dari lingkungan yang patriarkis. Perempuan yang tertangkap menyeludupkan narkoba bila kasusnya ditelusuri lebih jauh dipengaruhi bahkan dipaksa oleh laki-laki pasangannya (pacar atau suami). Pembunuhan yang dilakukan istri terhadap anak atau suami, tidak dapat dilihat sebagai kejahatan pada dirinya sendiri. Pendalaman sering memperlihatkan bahwa kejahatan sebenarnya justru dilakukan oleh suami. Dalam banyak kasus, media massa cenderung tidak tepat dalam memberitakan. Tanpa disadari, pola pemberitaan yang tidak sensitif, justru mempertahankan bahkan memperbesar penguasaan terhadap perempuan.

Susan Brownmiller, seorang feminis Amerika, memberikan telaah penting dalam hubungan antara ketimpangan kekuasaan gender (gender power disparity/GPD) dengan viktimisasi perempuan (female victimization/FV). Dari sini kita dapat melihat bagaimana media massa dalam batas tertentu tidak ubahnya seperti kejahatan. Menurutnya, hubungan GPD dengan FV seperti spiral. GPD yang mendapat modal dari ideologi patriarki di masyarakat membuat perempuan memiliki rentan riil mengalami viktimisasi. Selanjutnya, viktimisasi yang terjadi terhadap perempuan adalah pengukuhan terhadap ketimpangan kekuasaan tersebut.

Kegenitan media terhadap perempuan seperti mekanisme konsisten pencipta penguasaan, sebagaimana dijelaskan Foucault. Mekanisme ini membentuk perempuan dengan identitas tunggal, sebagai cantik, seksi, atau yang taat, serta kehilangan hak eksistensinya dalam batas tertentu. Pada saat yang sama terjaga ketimpangan kekuasaan antara laki-laki, yang menguasai media, dengan perempuan.

Dalam pemberitaan, Selly, si penipu cantik atau Malinda, si bankir seksi menurut media itu, akan mengalami viktimisasi. Identitasnya yang seharusnya beragam, diubah menjadi tunggal dan tinggal menunggu “penghakiman massa” dalam bentuk stigma dan kebencian. Hal ini semakin memprihatinkan bila sesaat mengingat bagaimana media memberitakan dikejar-kejarnya pekerja seks komersial atau rekonstruksi mutilasi suami oleh istrinya.

Bagaimana kalau si genteng yang membunuh atau si tampan yang menipu? Tertarikkah media membuatnya menjadi headline? Saya ragu media pernah melakukan eksploitasi terhadap identitas ganteng atau tampan yang dilekatkan pada laki-laki yang melakukan kejahatan. Sepintas terasa menggelikan bila membaca si penjahat gagah, ganteng, atau tampan. Sederhananya, justru itulah indikasi laki-laki yang menguasai media. Apa judul besar koran tertentu bila memberitakan perkosaan? Wanita digagahi, mungkin inilah yang umum. Bahkan dalam hal kekerasan seksual laki-laki terhadap perempuan, media merasa perlu menegaskan bahwa laki-laki-lah yang berkuasa terhadap tubuh perempuan.

Kesadaran bahwa media adalah mekanisme penguasaan patut membuat semua kita lebih sensitif. Tidak hanya terhadap perempuan, sebagaimana yang disinggung oleh tulisan ini, namun juga terhadap kepentingan anak, kelompok minoritas dan marjinal. Termasuk berhati-hati untuk ikut dalam pusaran spekulasi tentang siapa dalang di balik banyak teror.