Struktur Kekerasan

Dimuat di Rubrik Analisis Kriminalitas Suara Pembaruan, Rabu 11 Februari 2009

Pandangan kriminologi terhadap asal muasal kekerasan memang beragam. Di satu sisi dapat dilihat secara individual, di sisi lain dapat pula dilihat dalam konteks kolektif. Individu yang melakukan kekerasan, seperti penganiayaan dan pembunuhan, dapat dilihat sebagai individu yang terprovokasi. Ada peran korban dalam munculnya kekerasan. Sementara kekerasan secara kolektif lebih merupakan larutnya individu dalam kerumunan, sehingga menjadi tidak lagi memiliki kesadaran individual atau hilang rasionalitas. Kerusuhan sepak bola mungkin contoh yang tepat untuk kekerasan yang satu ini. Selain juga “penghakiman massa” terhadap maling.

Namun membicarakan sebab musabab kekerasan seperti kurang menarik bila melihat fenomena kekerasan yang berkembang dewasa ini di Indonesia. Baik yang dilakukan individual maupun kolektif. Setidaknya pasca reformasi politik 1998. Mulai dari kasus kerusuhan Mei 1998, sejumlah kekerasan saat pemilihan umum (pemilu) 1999, penghakiman massa periode 1999-2002, pembunuhan Munir tahun 2004, penganiayaan di sekolah kedinasan, kerusuhan dan konflik horizontal pada proses pemilihan kepala daerah (pilkada), penyiksaan dalam proses penahanan, sejumlah insiden kekerasan oleh anggota Kepolisian dan TNI serta antar mereka sendiri, bullying di sekolah dan kampus, hingga terakhir yang menghebohkan demonstrasi anarkis menuntut pemekaran wilayah yang berujung tewasnya Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kasus-kasus ini memperlihatkan adanya inter-play sehingga secara keseluruhan berbentuk struktur kekerasan dalam kekerasan struktural.

Reformasi 1998 jelas berbiaya sangat mahal karena harus diwarnai kekerasan. Kerusuhan Mei pada tahun tersebut dapat dianggap sebagai indikator awal dari struktur kekerasan ini. Bergeraknya massa yang kemudian anarkis dengan sentimen SARA adalah puncak pelampiasan atas terkekangnya kebabasan pada pemerintahan Orde Baru. Kebijakan represif telah menjadi hambatan struktural bagi perubahan sehingga negara yang menjadi “lemah” merubah manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Argumen ini dalam beberapa aspek didukung oleh sejumlah teori. Kekerasan kolektif, meski membutuhkan pemicu (seperti gejolak ekonomi dan tewasnya mahasiswa Mei 1998), dilatarbelakangi oleh structural strain (dalam bentuk otoritarianisme negara).

Munculnya “Orde Reformasi” dengan momentum Pemilu demokratis tahun 1999 pada dasarnya membuka kran berekspresi secara demokratis. Namun pertanyaanya kemudian mengapa demokratisasi seperti tidak berkorelasi secara positif terhadap menurunnya tindakan kekerasan? Pemilu 1999 tidak pula lepas dari kekerasan. Utamanya terhadap partai yang dianggap representasi Orde Baru. Kekerasan massa justru meningkat pasca reformasi. Hingga dibunuhnya Munir tahun 2004. Serta banyak kasus lainnya.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa tekanan struktural yang hilang pasca reformasi tidak secara otomatis menghilangkan kekerasan sebagai alternatif dalam penyelesaian masalah. Namun mengapa justru ada? Atas pertanyaan tersebut, tulisan ini memberikan argumen asumtif. Ini tidak terlapas dari pengaruh yang justru diberikan secara struktural. Bila pada periode Orde Baru, struktur yang menjadi pelaku. Maka pada periode reformasi, setidaknya hingga peristiwa terakhir di DPRD Sumatera Utara, strukturlah yang memelihara kekerasan.

Sebelum lebih jauh, struktur kekerasan yang dimaksud oleh tulisan ringkas ini adalah keterkaitan antara domain makro hingga mikro dari fenomena kekerasan, serta mencakup pula relasi aktor dari level teratas struktur sosial ekonomi dan politik hingga grass root.

Ada sejumlah indikasi yang dapat digunakan untuk memperkuat asumsi ini. Pertama, indikasi imitatif. Pola penegakan hukum yang represif, seperti pola penanganan demonstrasi setidaknya 5 tahun setelah reformasi dan penyidikan disertai “penyiksaan” secara disadari atau tidak, telah menjadi contoh yang memelihara struktur kekerasan di Indonesia. Termasuk dalam hal ini sejumlah insiden yang melibatkan kekerasan oleh Militer pasca reformasi, yang diperlihatkan di sejumlah daerah konflik, seperti di Aceh. Munculnya kelompok-kelompok paramiliter di masyarakat jelas memperlihatkan adanya pola “mencontoh”. “Premanisme” ala DPR oleh sebagian masyarakat juga sering dijadikan alasan untuk menyelesaikan permasalahan dengan pola kekerasan.

Kedua, indikasi “pemeliharaan”. Hal ini terkait dengan indikasi pertama, hanya bedanya ada unsur kesengajaan dalam memelihara hingga membentuk kekerasan. Terbentuknya sejumlah organisasi paramiliter tidak terlepas dari peran sejumlah tokoh di tingkatan tertinggi struktur ekonomi politik. Termasuk dalam hal ini organisasi paramiliter yang dibentuk dan dipelihara oleh Partai politik. Bahkan pemerintah turut membentuk organisasi yang difungsikan seperti “penegak hukum” yang diberikan “kewenangan” represif, seperti satuan polisi pamong praja. Padahal kewenangan yang dimiliki justru tidak sampai demikian. Kemunculan organisasi-organisasi ini tentu saja memunculkan pertanyaan tentang legitimasi masing-masing dalam melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada kekerasan tersebut.

Selain pada struktur ekonomi politik, struktur lain yang membentuk dan memelihara kekerasan ini adalah sosio kultural. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia sangat terkait dengan struktur patriarki yang lebih memposisikan perempuan sub ordinat dari laki-laki, serta memposisikan anak sebagai “hak milik”. Bullying dan kekerasan yang terjadi di sekolah dan perguruan tinggi, adalah fenomena yang juga dipelihara secara sosial. Bahkan oleh otoritas yang menauingi lembaga pendidikan tersebut.

Ironisnya, indikasi pemeliharaan inilah yang menjadi pokok permasalahan. Penyiksaan yang menjadi “bagian” yang inhern dalam penyidikan, insiden kekerasan militer terhadap sipil di daerah konflik, serta elit-elit yang berkehendak untuk mencapai tujuannya dengan segala cara, meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga, adalah sejumlah kecil dari begitu banyak contoh lainnya yang telah membuat rumitnya pencegahan terjadinya kekerasan di Indonesia.

Kasus penghakiman massa (1999-2003), pembunuhan terhadap Munir (2004), kasus salah tangkap (2008), serta demonstrasi anarkis yang berujung tewasnya ketua DPRD Sumatera Utara (2009) memperlihatkan inter-play dalam struktur. Terbunuhnya Munir dan banyaknya salah tangkap dapat dianggap berada di level teratas dari struktur kekerasan. Penghakiman massa yang dilakukan oleh grass root adalah konsekuensi dari terpeliharanya kekerasan di level tertinggi struktur masyarakat karena imitasi. Sementara kasus demonstrasi anarkis di DPRD Sumut memperlihatkan keterkaitan inter-play akibat sejumlah elit yang memang memelihara kekerasan sebagai cara memaksakan kehendak.

Kasus terakhir ini patut untuk diperhatikan lebih. Di satu sisi, masyarakat sudah terlalu banyak diberikan contoh praktek-praktek kekerasan, baik yang dilakukan oleh level grass root sendiri, terlebih lagi oleh level teratas dalam struktur sosial. Sehingga massa demonstran di DPRD Sumut tidak dapat bertanggung jawab secara “penuh”. Hal yang patut dipersoalkan adalah elit yang berkepentingan, yang membentuk dan memelihara kekerasan sebagai cara untuk memaksakan kehendaknya. Sehingga pertanggungan jawab dalam tewasnya Ketua DPRD Sumut sehubungan demonstrasi anarkis tersebut sangat pantas ditanggung oleh elit yang membentuk dan memelihara.

Untuk tujuan pencegahan, ke depan, pihak-pihak yang berada di level teratas struktur sosial harus dapat memberikan contoh tindakan yang etis dan pro sosial. Termasuk de-militerisasi kebijakan. Elit di pemerintahan memang menjadi pokok perhatian karena dinamika dan kompleksitas kepentingan, serta sumber daya lebih tersentralisasi pada tingkatan ini. Namun willingness saja tidak cukup untuk mencegah. Ke depan, aparat penegak hukum, termasuk instrumen pengawasan di pemerintahan, harus pula secara konsisten melakukan antisipasi, hingga ke arah penindakan, terhadap sejumlah pihak yang memanfaatkan struktur dan memelihara tradisi kekerasan.

AGRESI ISRAEL, Sebuah Logika Yang Jungkir Balik

Situasi dari hari ke hari di Jalur Gaza, Palestina, benar-benar membuat pikiran rasional sudah tidak lagi dapat memahami logika-logika yang seharusnya dapat berjalan secara sederhana. Dunia yang seakan bungkam terhadap pembunuhan demi pembunuhan, lembaga dunia yang tidak berdaya, dan Israel yang seakan tanpa rasa takut terhadap tekanan dan instrumentasi Hak Asasi Manusia Internasional adalah sebuah logika yang terjungkir balik. Mengapa sejarah eksistensi sebuah negara kecil bernama Israel tidak lepas dari air mata dan darah dapat didiamkan begitu saja oleh dunia. Bahkan oleh bangsa-bangsa Arab yang harusnya lebih memiliki kedekatan emosional dengan bangsa Palestina.

Mengapa lembaga internasional bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyerahkan kuasanya pada segelintir negara pemilik veto yang dapat semena-mena tanpa alasan yang logis “mematikan” kebijakan yang didukung oleh sebagian besar anggotanya. Sebuah ketidakadilan yang terlembagakan hanya karena segelintir pemegang kuasa tersebut adalah pemenang dalam perang dunia dan shareholder terbesar.

Logika yang terjungkir balik ini semakin parah dengan ketidakadilan diskursus global tentang siapa penjahat dan siapa pahlawan. Hamas, organisasi yang mendapatkan legitimasi secara demokratis melalui pemilihan umum justru dianggap sebagai teroris. Sementara serangan membabi buta Israel, dengan dukungan Amerika Serikat sebagai sekutu utamanya, dianggap sebagai tindakan bela diri terhadap teror Hamas. Adalah sebuah logika sederhana bila bangsa yang tertindas melakukan perlawanan. Terlebih ketika sebuah upaya politik yang kompromistis tidak mampu memperjuangkan hak-hak dasar Palestina sebagai sebuah bangsa yang seharusnya merdeka.

Bila didalami dengan perspektif apapun, pikiran rasional semakin tidak mampu memahami mengapa Israel berani berbuat brutal. Instrumen internasional mengatur dengan jelas bahwa pembunuhan secara sistematis terhadap sebuah bangsa adalah bentuk dari genosida yang dapat ditindak dengan mekanisme peradilan internasional. Selain itu, dalam kerangka kemanusiaan seharusnya pembunuhan demi pembunuhan terhadap anak-anak Palestina adalah suatu peristiwa yang menyayat hati dan mengerikan. Bukankah para tentara Israel juga manusia yang seharusnya memiliki rasa kemanusiaan?

Di dalam negara logika ini semakin jungkir balik dengan skeptisisme dan kecurigaan sejumlah orang yang mengklaim diri sebagai punggawa demokrasi yang coba adil dalam pikiran dan tindakan. Demonstrasi Solidaritas Palestina dianggap sebagai sebuah komoditas politik menjelang pemilihan umum. Selain juga mengatakan banyak persoalan bangsa lain yang perlu diperhatikan ketimbang berlarut-larut dengan semangat anti Israel. Dengan kata lain, kematian yang tidak lagi berderet hitung di Palestina adalah ibarat konflik selebriti berebut anak. Tidak penting!

Hampir tiga minggu sejak akhir Desember 2008 lalu, Jalur Gaza berada di bawah agresi militer Israel. Catatan terakhir Republika, Senin 12 Januari 2009, sudah 879 jiwa melayang akibat penggunaan alat-alat perang canggih dan sangat mematikan secara masif milik Israel. Lebih dari seperempat dari jumlah korban adalah anak-anak. Di pihak lain, Hamas sebagai organisasi perlawanan bangsa Palestina, yang berbeda pilihan perjuangan dengan faksi Fatah, tetap melakukan serangan balasan, termasuk meluncurkan roket ke segelintir wilayah selatan Israel.

Di tengah resolusi 1860 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Israel bahkan berencana melancarkan serangan lanjutan dengan kekuatan total. Diduga selama agresi ini Israel menggunakan senjata yang telah dilarang secara internasional. Mengapa Israel seperti tidak punya rasa takut sama sekali terhadap tekanan dunia internasional ini? Berbagai analisis bermuara pada posisi tawar Israel sendiri dalam ekonomi politik global, serta “dukungan” baik langsung maupun tidak dari sekutu utamanya; Amerika Serikat. Setidaknya ini diperlihatkan dengan sikap abstain AS terhadap resolusi tersebut.

Terlepas dari klaim agama-agama samawi terhadap tanah Palestina, khususnya Yerussalem, yang dianggap cikal bakal konflik ini, ada baiknya dipahami bahwa apa yang telah dilakukan Israel dengan kekuatan militernya adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan. Israel dalam hal ini tidak ada bedanya dengan Nazi Jerman yang justru dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan besar-besaran bangsa Yahudi selama perang dunia. Kenyataan di Gaza tidak ubahnya seperti pembunuhan masif yang dilakukan secara perlahan. Tidak ada lagi rasa aman di Gaza, tidak ada makanan yang cukup, demikian pula air, obat-obatan, listrik, dan lainnya. Seharusnya kondisi membuka mata dunia bahwa ini bukanlah murni persoalan agama. Namun sebuah keangkuhan dari negara yang pendiriannya “dikawal” oleh ketidakadilan negara pemenang perang, termasuk oleh ketidakberdayaan lembaga internasional bernama PBB. Dalam logika sederhana, bangsa-bangsa di dunia seharusnya mengecam dan menindak dengan tegas dengan mekanisme yang telah diatur secara internasional.

Bila dianggap antara Hamas dengan Israel adalah dua kekuatan yang sedang berperang, meski sulit untuk dipahami bahwa apa yang sedang terjadi adalah peperangan karena kekuatan yang tidak berimbang, agresi Israel jelas merupakan kejahatan perang, sebagaimana dijelaskan dalam Statuta Roma (1998). Kenyataannya, agresi Israel tergolong sebagai tindakan genosida. Dalam pasal 2 Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (berlaku 1951), dan pasal 6 Statuta Roma, dijelaskan, bahwa Genosida adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti (a) membunuh anggota kelompok tersebut, (b) menimbulkan luka fisik atau mental yang serius…(c) secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian….

Dalam situasi ketidakadilan, sangat mungkin kekerasan akan menjadi satu-satunya jalan dalam penyelesaian konflik. Dengan kata lain, perlawanan Hamas akan berlanjut lintas generasi. Oleh karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu membuat kebijakan yang lebih adil terhadap bangsa Palestina. Eksistensi PBB-pun bukanlah harga mati yang harus dipertahankan terus menerus. Dengan banyaknya kebijakan yang tidak adil, sebagaimana diperlihatkan dalam penyelesaian masalah Palestina dan nuklir Iran, bangsa-bangsa di dunia perlu melakukan reformulasi PBB ke arah yang benar-benar menjadi mekanisme global yang adil.

Di Indonesia, terhadap apa yang terjadi di Palestina beberapa hal perlu dilakukan. Pertama, hilangkan kecurigaan bahwa solidaritas Palestina adalah komoditas politik. Berfikirlah dengan sederhana bahwa setiap saat manusia meregang nyawa di Gaza sekarang ini. Menjelang pemilihan umum ataupun tidak, solidaritas seperti ini adalah sebuah gerakan kemanusiaan yang naluriah. Kedua, pemerintah Indonesia perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam penyelesaian agresi Israel. Tidak cukup hanya mengecam dengan penilaian bahwa tindakan Israel adalah “sesuatu yang berlebihan”. Indonesia, sebagai citra muslim yang moderat dan demokratis, dapat bertindak sebagai motor penggerak bagi mediasi yang lebih efektif di tengah “dilemahkannya” PBB.