MoU HELSINKI DAN MASA DEPAN ACEH

(Suatu Tinjauan Kriminologi Kesejahteraan)
Oleh Iqrak Sulhin

Konflik adalah penghujung dari tidak berfungsinya mekanisme konvensional dalam penyelesaian masalah sosial. Ketika berbagai masalah tidak dapat terselesaikan secara memuaskan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Mekanisme konvensional yang dimaksud dalam hal ini salah satunya adalah kebijakan publik, baik yang dilakukan oleh negara (pemerintah) atau stakeholder lainnya di luar negara. Aceh adalah satu dari sekian konflik yang terjadi di Indonesia. Konflik ini bahkan berlangsung selama tiga dekade.

Konflik Aceh bersifat multidimensi karena juga berakar dari berbagai macam faktor penyebab. Mulai dari faktor historis, kultur (identitas), dan politik. Tulisan ringkas ini hanya akan melihat konflik Aceh dari perpektif kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini munculnya “perlawanan” masyarakat Aceh salah satunya disebabkan oleh kemiskinan, marjinalisasi, atau keterpinggiran rakyat Aceh oleh kebijakan pemerintah pusat. Selama pemerintahan Orde Baru, Aceh adalah salah satu wilayah kaya sumber daya, namun miskin. Penguasaan minyak dan gas, seperti di bagian utara Aceh, oleh perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional justru tidak berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat Aceh sendiri. Hasil kekayaan Aceh “melayang” ke pemerintah pusat, dan kemudian dirubah identitasnya menjadi “Jawa”.
Continue reading “MoU HELSINKI DAN MASA DEPAN ACEH”

REFORMASI PERADILAN PIDANA: SEGERA!

(Tulisan ini dimuat di Opini SUARA PEMBARUAN, 2 Agustus 2007)

Sepertinya kenyataan memaksa kita tidak habis-habisnya membicarakan masalah lapas (lembaga pemasyarakatan) di Indonesia. Belum selesai diskusi tentang ratusan narapidana yang meninggal di dalam lapas, sekarang kembali muncul kerusuhan. Untuk kesekian kalinya terjadi di dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Peristiwa kerusuhan terakhir di lapas Cipinang yang terjadi selasa 31 Juli 2007 bahkan mengakibatkan dua narapidana tewas.

Sudah terlalu banyak diskusi, seminar, dan opini yang membahas persoalan lapas ini. Namun sepertinya berlalu begitu saja tanpa ada upaya signifikan untuk merubah kondisi yang sudah terlalu parah tersebut. Bahkan tidak pula dilakukan oleh otoritas yang paling bertanggung jawab dalam manajemen penjara di Indonesia (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan). Dengan alasan yang “konsisten” dari dahulu, seperti keterbatasan dana dan sumber daya manusia.
Continue reading “REFORMASI PERADILAN PIDANA: SEGERA!”

Rebutan “Lahan” di Balik Kerusuhan Cipinang

SUARA PEMBARUAN, 1 Agustus 2007

Penjara laksana sebuah negara bagi para narapidana (napi) yang menghuninya. Jabatan presiden di dalam negara, setara dengan jabatan “lurah” di penjara. Juga ada faksi-faksi yang sebangun dengan partai politik (parpol). Pun ada yang mirip jabatan menteri. Kekuatan-kekuatan informal tersebut, di samping struktur formal, pengaruhnya sangat terasa dalam kebijakan organisasi penjara.

Kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klasifikasi (Klas) I Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (31/7), menjadi menarik, karena Sukamat (yang lebih dikenal sebagai Cak Munte) adalah “lurah” di Cipinang. Lahir di Surabaya 15 Desember 1965, Munte adalah sosok yang dihormati, menjadi “lurah” bagi ke-28 vorman (pemuka blok) di Cipinang.

Munte dihukum 12 tahun, setelah pada Januari 2003 terlibat dalam pembunuhan dan perampokan istri mantan Sekjen Depkeu Agus Haryanto. Ia mulai menghuni LP Cipinang 25 April 2003.

Dengan Cak Munte sebagai korban, banyak hal tersembunyi di balik kejadian itu. Apakah ada perebutan jabatan “lurah”? Apakah ada “kudeta” agar jabatan itu menjadi kosong dan diisi figur baru? Apakah ada vorman yang terlibat? Apakah ada faksi tertentu yang merasa perlu menghabisi lawan atau saingan? Di balik semua versi yang muncul toh adalah kepentingan ekonomi.

Korban tewas lainnya adalah Syamsul Hidayat (lebih dikenal sebagai Slamet), kelahiran Purworejo. Dia masuk LP pada 9 November 2006 (dipindahkan dari Rutan Salemba karena di sana menjadi perusuh), setelah dihukum empat tahun dengan tuduhan perampokan.

Menurut penuturan seorang penghuni LP Cipinang kepada SP, peristiwa yang merenggut nyawa Cak Munte dan Slamet, tergolong canggih, mirip tontonan di film. Mungkin ini hanya bisa terjadi di penjara, karena teknik yang digunakan membutuhkan banyak orang sebagai barikade, sehingga sulit mengetahui siapa yang menjadi pelaku (eksekutor).

Pukul 09.30 WIB, ratusan napi bergerak menuju Blok IIF. Slamet yang berada di halaman kamarnya, langsung dikelilingi lebih dari 150 orang. Di tengah, ada eksekutor yang bergerak.

Setelah “membereskan” Slamet, massa langsung membuat barikade di depan Kamar 4 (IIF), kamar Cak Munte. Sama seperti teknik yang digunakan kepada Slamet, begitu mulut Kamar 4 hingga puluhan meter dibarikade oleh napi, eksekutor bergerak menghabisi Cak Munte. Sekujur tubuh Cak Muntu dihujani tusukan, terutama di sekitar perut dan daerah jantung. Cak Munte tewas di tempat. Sedangkan Slamet, masih sempat dicoba diselamatkan ke Klinik LP, tetapi akhirnya meninggal dunia.

Sedangkan Deni Setiawan yang menjadi korve (setara dengan pembantu) di kamar Cak Munte, juga turut menjadi korban, sehingga dirawat di rumah sakit. Hanya Deni yang bisa membantu mengungkap siapa pelaku pembunuhan.

Ada beberapa korban lain yang cukup parah, yang menjadi korban balas dendam. Isu yang beredar tak terkendali, sehingga mendorong faksi-faksi untuk membalas dendam.

Tiga Versi

Terkait peristiwa itu, menurut sejumlah napi, ada tiga versi yang cukup mengemuka. Pertama, isu suku Batak (lazim disebut Korea Utara), Palembang, dan Ambon, bersatu melawan kelompok Arek (Jawa Timur). Kebetulan, selain sebagai “lurah”, Cak Munte adalah orang yang dituakan di kalangan Arek.

Versi kedua, ada perseteruan dengan napi “aktivis” Jakarta Timur (Jaktim). Jaktim minta perlindungan kepada Cak Munte. Karena diduga melindungi orang yang dicari, Cak Munte yang menjadi korban. Versi ketiga, terjadi perebutan “lahan” yang tentu saja berkaitan langsung dengan rezeki di dalam LP.

Dari ketiga versi itu, yang paling mungkin adalah versi terakhir, yaitu soal perebutan “lahan”. Jadi bukan bermotif suku dan sejenisnya.

Di Cipinang, napi yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur sekitar 2.000 orang, Palembang di atas 600 orang, dan Batak sedikitnya 500 orang. Dengan latar belakang demikian, napi cenderung mengelompok berdasarkan suku. Sedikit gesekan saja, bisa menyedot ratusan “penonton”. Emosi napi mudah meletup. Rebutan uang Rp 1.000 saja, bisa memicu perkelahian yang melibatkan puluhan napi.

Menurut Iqrak Sulhin, Sekretaris Jurusan Kriminologi Fisip Universitas Indonesia (UI), gesekan antarnapi di penjara di Indonesia sekarang ini sangat mudah terjadi karena sudah terlalu padat. Jadi tak perlu heran kalau hal yang sama terulang lagi dalam skala yang lebih besar.

“Sehari-hari napi sudah merasa ditindas oleh petugas. Perkelahian dengan sesama napi menjadi penyaluran emosi,” ujarnya. “Tak ada kata lain, paradigama memelihara napi selama mungkin di penjara, harus segera diakhiri,” tandasnya.

Pernyataan Iqrak sejalan dengan kondisi LP. LP Klas I Cipinang yang berkapasitas 900 orang, nyatanya sudah dihuni 4.000 napi. Luar biasa!

Ketika dibangun Hindia Belanda tahun 1918, kapasitas Cipinang memang 1.500 orang, dengan areal seluas 12 hektare. Tetapi areal itu kini sudah jauh berkurang, antara lain digunakan untuk LP Narkoba, Kantor Imigrasi, perumahan karyawan, rumah sakit, sehingga sisanya tak lebih dari 5 hektare. Kelak, LP Cipinang yang sekarang pun akan dibagi dua, menjadi Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan LP. Jadi kapasitasnya akan menyusut lagi.

Dalam kasus ini, pasti tidak mudah mencari siapa yang menjadi perencana dan eksekutor, karena para pelaku dengan saksi-saksi mata mempunyai esprit de corps (semangat satu korps) yang sangat tinggi. Masalah lain, hampir semua napi menganggap penegak hukum sebagai musuh bersama. Hal itu membuat penegak hukum yang masuk penjara selalu menjadi sansak hidup.

Untuk mengungkap peristiwa itu dengan jujur, tentu dibutuhkan keberanian penegak hukum, terutama pihak LP Klas I Cipinang. Sebab pertarungan kepentingan di kalangan napi, sebetulnya hanya “perpanjangan” kepentingan kalangan petugas juga. Kadar pengungkapan kasus ini berbanding lurus dengan kadar kesediaan penegak hukum untuk mengutamakan tugas ketimbang yang lainnya. [A-17]

232 Napi Cipinang Dipindahkan

SUARA PEMBARUAN, 1 Agustus 2007

Kerusuhan di LP

[JAKARTA] Kerusuhan sesama narapidana (napi) di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas I Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (31/7) berbuntut pada pemindahan 232 napi. Sebanyak 192 napi dipindah ke LP Khusus Narkotika, yang bersebelahan dengan LP Cipinang, dan sisanya 40 napi dipindahkan ke LP di Cirebon dan Pekalongan. Langkah itu diharapkan meminimalisasi kemungkinan kerusuhan lanjutan, dan mencegah upaya balas dendam dari rekan-rekan korban yang tewas.

Kepala LP Khusus Narkotika, Wibowo Joko Haryono yang dihubungi SP Rabu (1/8), membenarkan pemindahan tersebut, demi keamanan para napi menyusul kerusuhan di LP Cipinang yang menewaskan 2 napi.

Dia mengungkapkan, jumlah napi yang dipindahkan ke LP yang dipimpinnya sebanyak 192 orang, dengan berbagai latar belakang kasus, dan berlangsung sejak Selasa pukul 24.00 hingga Rabu pukul 02.00 WIB. “Mereka ditempatkan di Blok B,” kata Joko.

Informasi yang dihimpun SP menyebutkan, pemindahan napi diperkirakan akan berlanjut hingga beberapa hari ke depan. Napi yang terlibat kerusuhan, terutama dari etnis Batak, menjadi prioritas dipindahkan. Seluruh kepala blok dipindahkan, demikian juga dengan orang-orang yang dituakan di kalangan napi Ambon dan Palembang.

Berdasarkan informasi, tanda-tanda pemindahan napi dalam jumlah besar, terlihat sejak Selasa siang, ketika ratusan napi etnis Batak dikumpulkan di aula kunjungan. Mereka tidak diperbolehkan kembali ke kamar, malah disediakan makan siang atas swadaya seorang napi.

Demikian juga pada Selasa sore hingga malam, belum juga disuruh kembali ke kamar. Mereka disediakan makan malam yang disumbang oleh Yayasan Kairos, yang selama ini mengelola Kebaktian Minggu di LP Cipinang. Selepas makan malam, pemindahan mulai dilaksanakan dan baru berakhir pukul 02.00 Rabu dini hari.

Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalatta ketika berkunjung ke LP Cipinang mengatakan, hal-hal yang berbau etnis harus direduksi. “Sejak siang, administrasi pemindahan sudah disiapkan. Ini adalah perintah dari atas,” ungkap se- orang petugas.

“Untuk sementara semua blok akan dikunci, hingga pemindahan bibit kerusuhan tuntas,” ungkap petugas lain.

Seorang petinggi polisi yang memantau pemindahan mengatakan, jumlah 200-an napi hanya dari kalangan etnis Batak. Jumlah itu belum termasuk 28 kepala blok di LP Cipinang, juga belum termasuk pentolan-pentolan napi beretnis Ambon dan Palembang.

Hingga Rabu siang, semua blok dikunci, sehingga napi tidak bisa keluar dari area blok. Bahkan menurut informasi, pintu kamar yang sebelumnya dibuka mulai pukul 06.00 hingga 18.00 (kecuali sel isolasi), sejak kerusuhan tetap dikunci. Pintu hanya dibuka ketika mengambil jatah makanan. Diperkirakan, sterilisasi dengan penguncian blok akan terus berlanjut. Kunjungan kepada napi pun ditiadakan hingga Minggu (5/8).

Sembilan Tersangka

Terkait kerusuhan yang menewaskan dua napi, Slamet dan Munte, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ketut Untung Yoga mengungkapkan, sembilan napi LP Cipinang ditetapkan sebagai tersangka, dan hingga Rabu (1/8) masih diperiksa tim Polres Jakarta Timur.

Kesembilan tersangka itu diperiksa sesuai fakta di lapangan dan berdasarkan keterangan sejumlah saksi yang melihat langsung aksi keributan berdarah yang berlangsung sekitar dua jam itu.

Reformasi LP

Menanggapi kerusuhan antarnapi, kriminolog dari Universitas Indonesia, Iqrak Sulhin menilai pemerintah tidak memiliki niat untuk mengatasi berbagai masalah di LP. “LP sebagai tempat pembinaan harus mendapat perhatian serius,” pintanya.

Dia menambahkan, peran aktif masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tidak pernah diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan di dalam penjara. “Para napi juga seharusnya diberikan peran dalam menentukan formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan di penjara, agar aspirasi narapidana tidak terabaikan,” ujar dia.

Menurut Iqrak, faktor budaya penjara yang terbiasa menyelesaikan persoalan dengan kekerasan harus segera diakhiri. Hal ini dapat membuat para napi semakin merasa terkucilkan disertai perasaan tertekan, sehingga bisa menyulut kerusuhan.

Dia menilai, kerusuhan yang menewaskan dua napi di LP, tidak semata-mata disebabkan oleh faktor fanatisme dan persaingan antarblok seperti, yang dijelaskan oleh Menteri Hukum dan HAM. “Hak-hak napi yang tidak terpenuhi juga dapat memicu terjadinya kekerasan. Minimal pelayanan kesehatan dan informasi harus didapatkan. Bila hal tersebut tidak terpenuhi, kerusuhan yang lebih besar dapat terjadi,” jelas Sekretaris Jurusan Kriminologi Fisip UI itu. [HTS/G-5/128/080]

LP Cipinang Rusuh, 2 Tewas

SUARA PEMBARUAN, 31 Juli 2007

Kapasitas 900, Dihuni 4.000 Napi

[JAKARTA] Kerusuhan yang melibatkan ratusan narapidana (napi) terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (31/7) siang. Akibat kerusuhan itu, dua napi tewas. Hingga pukul 12.00 WIB siang, suasana di LP tersebut masih tegang dan berada dalam pengamanan yang ketat. Pengamanan dilakukan oleh petugas gabungan yang berasal dari Polres Jakarta Timur, Polsek Cipinang, dan petugas LP setempat.

Kepala LP Cipinang, Toro yang dikonfirmasi SP, Selasa siang membenarkan insiden tersebut. “Ya benar, ada keributan di sini. Ada napi yang tewas, namun identitasnya masih diperiksa,” kata Toro.

Diperoleh informasi, korban tewas adalah Slamet dan Munthe, yang keduanya berasal dari Jawa Timur. Adapun Munthe adalah adik dari Pakde, terpidana pembunuhan peragawati Dietje Budimulyono, pada tahun 1980-an. Munthe selama ini dikenal sebagai pemimpin informal dari seluruh napi yang menghuni 28 blok di LP Cipinang.

Kerusuhan melibatkan dua kelompok besar, yakni napi kelompok Jawa Timur yang berhadapan dengan kelompok Ambon, Batak, dan Palembang.

Saat berita ini diturunkan, pe- tugas masih berkonsentrasi mengevakuasi korban tewas dan luka-luka, seka-ligus mengamankan LP sampai kondisi kondusif.

Korban tewas dibawa ke RSCM untuk diautopsi, sedangkan yang luka dilarikan RS Persahabatan, Jakarta Timur.

Dipicu Kesalahpahaman

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ketut Untung Yoga membenarkan, pengamanan situasi di LP dan sekitarnya telah dimaksimalkan, terutama agar jangan sampai terjadi provokasi di tengah situasi yang masih tegang.

Informasi yang dihimpun SP di lapangan menyebutkan, peristiwa tersebut, dipicu kesalahapahaman napi antarblok, sehingga memancing emosi, hingga menyulut tawuran massal. Kondisi makin parah karena tak sedikit pengunjung yang terlibat dalam tawuran.

Akibatnya, petugas LP kewalahan mengatasinya. Polisi yang membantu pengamanan pun sempat mengalami kendala karena keributan berlangsung sangat cepat dan melibatkan ratusan napi.

Menurut seorang penghuni LP yang dihubungi SP, kerusuhan itu merupakan dampak terlalu penuhnya narapidana yang menghuni LP Cipinang. “Kejadian ini akibat akumulasi friksi-friksi kecil. Kapasitas LP yang seharusnya diisi 900 orang, kenyataanya dihuni sekitar 4.000 orang,” katanya.

Akibat kerusuhan di LP Cipinang, keluarga dilarang membesuk napi.

Konsep Pembinaan

Menanggapi kerusuhan tersebut, kriminolog dari Universitas Indonesia, Iqrak Sulhin mengatakan, kejadian ini merupakan akumulasi dari metode yang diterapkan di LP.

Metode itu terkait dengan pembinaan di LP tidak memiliki konsep tidak jelas dan tidak efektif. Kontrol sosial yang selama ini dilakukan bersifat represif dan tidak adanya hukuman dan insentif terhadap narapidana.

“Kerusuhan terkait dengan otonomi LP, dan perbaikan-perbaikan di LP itu sendiri tidak mengalami kemajuan. Sementara lembaga yang mengelola LP seolah tidak mau tahu akan kondisi yang terjadi sebenarnya,” kata Sulhin. [G-5/HTS/A-17]