Baju Tahanan KPK: Tepatkah?

Diskusi tentang baju tahanan kembali muncul setelah KPK membuat baju khusus untuk tahanan-tahanannya, termasuk untuk pelaku korupsi. Pertanyaannya, apakah sudah sesuai dengan standar minimum perlakuan terhadap tahanan yang harus dilindungi dari stigma? Bagaimana menurut anda?

BAJU KORUPTOR DIBERLAKUKAN

Tuesday, 02 December 2008
JAKARTA(SINDO) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberlakukan kewajiban pemakaian seragam bagi tahanan. Pemakaiannya sementara hanya diwajibkan saat di rumah tahanan (rutan).

Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan, ketentuan tersebut berlaku efektif sejak keluarnya surat Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja pada 1 September 2008. Surat itu ditujukan kepada para pengelola rutan yang menjadi tempat penitipan tahanan KPK.

Rutan yang selama ini menjadi penitipan tahanan KPK adalah Rutan Bareskrim Mabes Polri,Rutan Polda Metro Jaya,Rutan Polres Jakarta Selatan, Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, Rutan Metro Jakarta Barat, Rutan Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat,dan Rutan Wanita Pondok Bambu.

Surat bernomor B-40/20/ XI/2008 itu pada intinya menegaskan bahwa setiap tahanan KPK wajib mengenakan baju seragam selama berada dalam rutan.”Jadi, sejak dua bulan lalu sudah kami terapkan,” ujar Antasari di Gedung KPK,Jakarta,kemarin. Antasari meyakinkan penerapan aturan itu dengan menunjukkan foto empat orang model yang mengenakan contoh baju tahanan KPK. Baju berwarna biru itu di bagian belakangnya bertuliskan ”Tahanan KPK”.

Sementara kerah dan ujung lengan baju berwarna kuning. Setiap tahanan laki-laki masing-masing diberi dua potong baju, sedangkan perempuan diberi jatah tiga potong. Antasari yang didampingi Ade Rahardja meminta masyarakat agar melapor ke KPK jika pada kenyataan di lapangan melihat tahanan tidak mengenakan seragam.Jika kondisi itu benar, KPK akan mempertanyakan tahanan.

”Tentu dengan alasanalasan apa,”ujarnya. Wacana penggunaan baju tahanan atau dikenal baju koruptor berawal dari rapat pimpinan KPK pada Agustus lalu. Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin merupakan orang yang pertama kali melontarkan rencana yang disambut baik oleh masyarakat.

Penggunaan baju seragam didasari semangat pemberantasan korupsi. Salah satunya supaya menimbulkan efek jera dan malu untuk melakukan korupsi. Namun, kewajiban menggunakan seragam dipastikan tidak melanggar asas praduga tak bersalah dan ketentuan hukum lain. Antasari mengakui,empat tahanan KPK yang merupakan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI),yakni Aulia Tantowi Pohan, Aslim Tajuddin, Maman H Soemantri, serta Bunbunan Hutapea belum mengenakan baju seragam.

Para tersangka kasus aliran dana BI sebesar Rp100 miliar ini belum mendapat baju tahanan sejak ditahan,Kamis (27/11) lalu.Tetapi,Antasari menegaskan akan segera mengirimkan baju seragam bagi keempat tahanan tersebut.

Mengenai penggunaan seragam tahanan saat diperiksa di Gedung KPK dan menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menurut Antasari, masih dipertimbangkan. Hal itu akan dikaji lebih jauh agar tidak bertentangan dengan hukum. M Jasin menambahkan, sebelumnya KPK memang menerima banyak usulan desain baju tahanan dari masyarakat. Namun,pada akhirnya desain yang digunakan adalah hasil kesepakatan KPK. (rijan irnando purba)