SISWA “ANARKI” ??

Aksi pengeroyokan wartawan oleh siswa SMU 6, senin 19 September lalu masih hangat dibicarakan. Wajar bila publik mengutarakan keprihatinan terhadap aksi siswa tersebut. Namun ada hal yang terlupakan oleh media dan publik.

Bahwa ada keinginan untuk meneruskan persoalan ini pada ranah hukum adalah sebuah kewajaran, mengingat korban berhak atas reaksi seperti itu. Hanya saja, menurut hemat saya, ada upaya dramatisasi yang dilakukan oleh media massa. Media seperti paham betul bahwa mereka memiliki kuasa dalam penggiringan opini publik, sehingga hampir setiap hari kejadian tersebut dibahas, disertai oleh penayangan gambar “keberingasan” siswa pada peristiwa itu.

Kita harusnya paham, bahwa dramatisasi tindakan yang memang salah dari siswa itu justru kontraproduktif terhadap penyelesaian masalah ke depan. Yang potensial muncul di publik adalah semakin menguatnya stigma bahwa siswa sekolah tersebut adalah siswa yang anarkis dan brutal. Terlebih publik diberitahu berulang-ulang mengenai riwayat para siswanya yang sering melakukan tawuran dengan sekolah tetangganya.

Bila stigma ini menguat, para siswa bisa meresponnya dalam bentuk yang justru negatif. Yaitu menginternalisasi anggapan atau stigma sebagai siswa yang bringas tersebut dan menganggap dirinya sebagai pribadi-pribadi yang sudah sewajarnya selalu berbuat demikian karena sudah kepalang tanggung. Inilah yang berbahaya. Stigma akan menciptakan image diri yang negatif, yang pada akhirnya memperbesar kemungkinan siswa untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih serius daripada apa yang mereka perlihatkan Jumat dan senin lalu itu.

Semoga kawan-kawan wartawan bisa menahan diri dan mulai menurunkan pemberitaan yang justru menyejukkan suasana. Bila proses hukum diteruskan, saya berharap sebaiknya dilakukan dengan jalan di luar peradilan pidana saja. Perilaku pelanggaran oleh anak/remaja adalah bagian dari upaya mereka membentuk dan menunjukkan identitas. Dalam bahasa umumnya, adalah upaya mereka mencari jati diri. Sehingga tindakan mereka itu lebih baik dianggap sebagai sesuatu yang belum mereka pahami seutuhnya dari sisi rasionalitas dan konsekuensinya.

Semoga menjadi pelajaran bagi semua.

Advertisements

TEORI KONSPIRASI, HIDUP DI ANTARA DUGAAN DAN KENYATAAN

Majalah INTISARI, Februari 2010
Oleh Tjahjo Widyasmoro

Ketika masyarakat tidak puas dengan kenyataan yang mereka saksikan, mereka cenderung membuat penjelasan-penjelasan sendiri sesuai pemikiran masing-masing. Lahirlah teori konspirasi, yang meyakini suatu peristiwa ganjil pasti dilatar belakangi persekongkolan kuat di belakangnya. Tapi harus berhati-hati, karena tidak selalu apa yang kita pikirkan itu benar.

Hanya satu jam, setelah Presiden Amerika Serikat ke-35, John F. Kennedy, mati terbunuh, 22 November 1963, polisi berhasil menangkap pelakunya. Lee Harvey Oswald, demikian nama pria 24 tahun yang dituduh menembakkan senjata laras panjang dari lantai enam sebuah gedung di Dallas, Texas. Dua peluru menembus leher dan kepala belakang Kennedy yang kala itu sedang berada di sebuah mobil atap terbuka.

Benarkah dia pelakunya? Tak ada jawaban pasti, lantaran Oswald juga mati terbunuh dua hari kemudian. Ketika akan dipindahkan dari kantor polisi ke penjara, Jack Ruby, seorang pemilik klab malam yang mengaku marah atas kematian Kennedy, menembak Oswald. Pembunuhan terjadi di hadapan puluhan polisi dan disaksikan jutaan pemirsa karena disiarkan langsung oleh televisi.

Kelanjutan kisah dari peristiwa pembunuhan Presiden AS paling menghebohkan itu kemudian mirip film-film spionase. Pemerintah AS sempat dianggap tidak serius menanganinya. Apalagi tersiar kabar burung tentang saksi-saksi yang meninggal atau hilang. Termasuk “Babushka Lady”, julukan sesosok wanita misterius berjas panjang warna coklat dengan scarf di kepala (babushka – dalam bahasa Rusia berarti nenek-nenek yang biasa memakai scarf) yang terlihat terus memotret di lokasi.

Dari sini mulai muncul dugaan bahwa pasti ada “sesuatu” di balik pembunuhan Kennedy. Ada yang berteori, peristiwa ini adalah buah persekongkolan di pemerintahan AS sendiri. Kemudian Uni Soviet, lalu Mafia Italia, malah belakangan Kuba sempat disebut-sebut mendalanginya. Tapi ada juga yang percaya, ehem jangan tertawa, Kennedy tidak mati. Melainkan dibawa oleh makhluk luar angkasa. Jadi, ada apa sesungguhnya?

Berawal dari dugaan
Wajar jika segala misteri di balik pembunuhan Kennedy kemudian memunculkan penjelasan-penjelasan, lebih tepatnya dugaan-dugaan, tentang segala kemungkinan di balik semua itu. Penjelasan yang dalam istilah populer sekarang disebut teori konspirasi itu, sekilas terkesan ilmiah. Masuk akal karena masyarakat melihat keping-keping kebenaran di dalamnya.

Situs internet Wikipedia, menjelaskan bahwa teori konspirasi adalah upaya-upaya untuk menjelaskan bahwa penyebab utama dari satu atau rangkaian peristiwa sebenarnya sudah direncanakan diam-diam oleh orang-orang, kelompok atau organisasi yang sangat berpengaruh. Biasanya terkait peristiwa-peristiwa politik, sosial, atau sejarah.

Negeri kita juga bertabur peristiwa besar atau kecil yang kemudian melahirkan teori-teori itu. Seperti misalnya peristiwa G30S (1965), Malari (1975), Tanjung Priok (1984), serta beraneka konflik seperti di Ambon, Poso, atau kerusuhan Mei 1998. Meski ada penjelasan dari pemerintah atau para pelakunya sudah masuk penjara, tapi di masyarakat tetap beredar versi tidak resmi. Kisah ini malah lebih seru karena komplit dengan bermacam bumbu.

Iqrak Sulhin, pengajar di Departemen kriminologi FISIP Universitas Indonesia, mengakui teori konspirasi sangat menarik disimak karena bisa menjelaskan apa saja. Secara metodologis, teori ini juga bisa menghubungkan banyak faktor. Ketika dihubung-hubungkan, faktor-faktor itu terasa begitu logis dan seakan-akan layak dipercaya. Orang Jawa punya istilah: uthak athik gathuk, artinya setelah diutak-atik ternyata pas. “Karena itu masyarakat menyukainya,” katanya tentang teori yang sifatnya tidak akademis ini.

Untuk membuktikan teori konspirasi tidaklah mudah, kalau memang tidak bisa dikatakan tidak mungkin. Sebab rujukannya hanyalah rumor-rumor yang beredar di masyarakat juga. Perkiraan-perkiraan ini tidak jelas dasarnya. Lebih parah lagi jika sumbernya berupa ramalan-ramalan dari mulut seseorang yang melakoni kehidupan klenik alias paranormal.

Rumit jadi sederhana
Teori konspirasi menjadi pembicaraan serius tatkala AS kecolongan oleh serangan teroris, 11 September 2001, yang merobohkan dua gedung kembar WTC di New York. Peristiwanya cuma beberapa menit, tapi dampak masih terasa sampai hari ini, setelah Presiden George W. Bush menggali kapak perang dan memburu kalangan yang disebutnya “teroris”. Perang yang berlangsung di hampir seluruh belahan bumi itu (termasuk Indonesia) malah menyulut munculnya teori konspirasi bahwa Bush mencari pembenaran dari peristiwa 9/11 untuk menjalankan agendanya sendiri.

Teori ini menjadi pembahasan serius setelah Mathias Brockers, seorang jurnalis dan editor dari Jerman menulis buku Conspiracies, Conspiracy Theories and the Secrets of 9/11 (2001). Meski tidak hadir dari kalangan akademisi, pemikiran Brockers sempat menjadi perdebatan sengit kala itu. Sebagai seorang wartawan, ia memang memiliki idealisme bahwa jika tidak ada bukti yang definitif, maka kebenaran harus diuji berulang-ulang.

Dipicu pemikiran Brockers, masyarakat AS mendengar suatu informasi liar.Konon, saat terjadinya serangan teroris, banyak pekerja yang terlambat datang ke kantor atau malah tidak masuk kerja. Beberapa agenda pertemuan penting di WTC juga ditunda. Ternyata hal itu telah menyelamatkan mereka dari serangan. Apalagi dibumbui bahwa mereka berhubungan langsung dengan kepentingan Yahudi di AS. Jadinya, warga keturunan Yahudi dicurigai.

Kondisi itu seperti apa yang dikatakan Brockers, bahwa teori konspirasi cenderung membuat masalah yang rumit menjadi lebih sederhana. Karena itu teori konspirasi ideal sekali untuk dipakai sebagai propaganda atau agitasi. Apalagi ada kecenderungan untuk melempar masalah yang rumit dan menyengsarakan merupakan ciri perilaku manusia. Jadi wajar jika ada orang yang percaya bulat-bulat rumor yang beredar, terutama yang di luar jangkauan pemikirannya.

Gugur dan muncul
Teori konspirasi muncul begitu ada sedikit indikasi. Ketika mulai muncul kecurigaan atau ada sedikit saja suatu petunjuk, maka mulailah orang berteori. “Jangan-jangan karena ini… Jangan-jangan karena itu…”

Tapi sifat teori ini tidaklah abadi. Ketika suatu saat ditemukan bukti yang definitif, maka konspirasi akan berakhir. Masalahnya, mendapatkan bukti semacam ini bukan perkara gampang. Paling tidak butuh waktu panjang, bisa puluhan atau ratusan tahun. Itu pun bukan jaminan bahwa persoalannya akan menjadi terang benderang. Malah mungkin akan melahirkan teori konspirasi baru.

Semasa Orde Baru, masyarakat umumnya percaya, peristiwa G-30S 1965 terjadi karena Partai Komunis Indonesia (PKI) hendak merebut kekuasaan sebelum Bung Karno menjadi berhalangan tetap karena sakit. Setelah Soeharto tidak berkuasa, lebih dari 32 tahun kemudian, masyarakat mulai mendapat alternatif pemikiran bahwa PKI mungkin bukan satu-satunya pemain kala itu. Andai penjelasan resmi pemerintah adalah sebuah konspirasi, maka ia telah gugur, dan lahir teori konspirasi baru.

Kita tahu tidak mudah melaku verivikasi terhadap bukti-bukti adanya konspirasi. Kecuali mereka yang berada di lingkaran dalam pada saat peristiwa itu terjadi. Dalam peristiwa G-30S itu misalnya, mereka adalah para pelaku sejarah, yakni pihak politisi dan militer. Itu pun kalau mereka mau berbicara terus terang.

Jika kita menariknya dalam skala mikro, ilmu kriminologi menyatakan bahwa seorang pelaku kejahatan akan selalu berlaku rasional. Iqrak Sulhin menjelaskan, mulai dari penjahat white collar sampai tingkat “maling ayam”, pelaku kejahatan pasti akan berpikir agar kejahatan yang dilakukannya berlangsung lancar sesuai harapan. Ia juga akan berusaha menghindari dari penegak hukum dan membuat alibi agar tidak mudah terlacak.

Pelaku kejahatan membuat alibi agar dirinya berada sejauh mungkin dari peristiwa kejahatan. Misalnya, ia tidak akan melakukan pembunuhan sendiri, tapi menyewa orang bayaran. “Biasanya jarak antara pemesan dengan eksekutor ini sangat jauh,” kata Iqrak.

Orang yang mampu mendesain secara rapi dan menyusun alibi yang kuat umumnya terkait dengan kekuasaan yang dimiliki. Kekuasaan, seperti dikatakan Iqrak, tidak melulu soal jabatan atau kekuasaan politik, tapi juga soal uang. Bisa saja ia memiliki relasi ke penegak hukum atau kejahatan terorganisir. Dengan kekuasaannya, pelaku akan membuat dirinya aman. Bukan semata-mata karena intelektualitas. Dia bisa saja tidak pintar, tapi kekuasaannya besar.

Suara Tuhan?
Negara sebenarnya memiliki “penjelasan” resmi terhadap suatu permasalahan. Sistem peradilan misalnya, adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah hukum. Di sanalah berbagai fakta dan temuan diungkap kepada publik, berdasarkan hasil penyidikan aparat penegak hukum. Jika pengadilan memutuskan seorang terdakwa terbukti bersalah atau sebaliknya, maka demikianlah sikap negara terhadap kasus itu.

Sayangnya, pengadilan tidak selalu dapat memuaskan rasa keadilan masyarakat. Dalam kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, misalnya, masyarakat meyakini ada suatu kekuatan besar yang berkonspirasi di balik peristiwa itu. Kenyataannya, pengadilan hanya dapat menghukum Pollycarpus Budihari Priyanto, pelaku yang divonis 20 tahun penjara. Terdakwa lain dalam kasus ini, mantan pejabat di Badan Intelijen Negara, Muchdi PR, dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus Munir yang dianggap tidak tuntas membuat teori konspirasi tentang kasus ini terus hidup di masyarakat. Pengadilan dianggap tidak sejalan dengan dugaan-dugaan yang ada di benak mereka. Menurut Iqrak, ini bisa saja mengusik rasa keadilan di masyarakat. Rumor yang berkembang di masyarakat akan memunculkan beraneka teori konspirasi. Suara masyarakat dalam hal ini diwakili media massa, kalangan LSM, perguruan tinggi, dan elemen-elemen sosial lain.

Bisa jadi inilah wujud dari adagium vox populi vox dei atau suara rakyat adalah suara Tuhan. ” Jika ada suara-suara ketidakpuasan, merupakan suatu indikasi. „Negara harusnya merespons. Jika ada bukti baru maka harus membuka kasus itu kembali di pengadilan,” kata iqrak.

Penghakiman instan
Lahirnya teori-teori konspirasi bukanlah skenario terburuk. Wujud ketidakpuasan masyarakat bisa saja muncul dalam bentuk lain, yakni pembangkangan sipil (civil disobedience). Dalam bidang hukum, mereka bisa menjadi tidak percaya lagi terhadap perangkat yang ada, mulai dari polisi, kejaksaan, sampai pengadilan. Situasi ini pernah muncul di Indonesia, antara 1999-2003.
Iqrak Sulhin pernah mengadakan studi khusus tentang itu. “Mungkin kita ingat, antara tahun 1999-2003, reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan begitu anarkis dan masif. Mereka langsung dihakimi di jalanan, dikeroyok, dibakar dan sebagainya. Tanpa menunggu polisi untuk menanganinya,” katanya dengan nada prihatin.

Kondisi pembangkangan itu menurut Iqrak terjadi karena masyarakat skeptis terhadap perangkat hukum yang ada. Jika pelaku kejahatan diserahkan ke polisi, masyarakat menilai malah akan memberi keuntungan kepada polisi. Karena perkara kejahatan bisa diselesaikan di bawah tangan. Akibatnya masyarakat kemudian langsung memberi hukuman “instan”. Padahal hukum jalanan ini sangat menakutkan, karena sangat mungkin terjadi kesalahan.

Kini situasi itu sudah mereda. Namun ketidakpuasan masyarakat masih bisa ditemukan dalam letupan-letupan kecil. Seperti pemunculan grup “Tolak Mafia Peradilan”, “Gerakan 1.000.000 Facebookers Untuk Tempatkan Polri Di Bawah Depdagri”, atau “Selidiki Kasus Bail Out Bank Century” yang terdapat di Facebook, bisa menjadi indikasi adanya ketidakpuasan itu. Pihak penguasa, seperti kata Iqrak, jangan mengabaikan kenyataan ini.

Boleh Percaya Boleh Tidak
Dalam skala besar maupun kecil, dunia melahirkan jutaan teori konspirasi yang hidup dan berkembang di masyarakatnya. Kita seakan diberi pilihan, ingin percaya atau tidak. Boleh berpikir kritis asal tidak membuat bodoh diri sendiri.

Beberapa teori yang pernah hangat menjadi pembicaraan:

1. Pendaratan manusia di bulan
Sebagian kalangan meyakini pendaratan di bulan tidak benar-benar dilakukan oleh NASA. Pendaratan ini cuma sekadar film yang dibuat untuk menunjukan keunggulan AS atau Uni Soviet kala itu.

2. Tsunami 2004
Bencana gempa bumi dan tsunami, 26 Desember 2004, dipercayai sebagai akibat percobaan nuklir India. Akibatnya sebagian wilayah Asia Selatan dan Tenggara tersapu tsunami yang menewaskan ribuan orang.

3. Kematian Lady Di
Kematian istri Pangeran Charles ini dipercaya sebagai persekongkolan pihak dinas rahasia Inggris yang malu karena tokoh monarki mereka berpacaran.

4. Virus pembunuh
Virus-virus yang berjangkit di dunia saat ini, seperti HIV, SARS, flu burung, dsb’; diyakini sebagai buah dari percobaan senjata biologi

5. Serangan 11 September 2001
Peristiwa serangan teroris 9/11 dipercaya sebagian orang merupakan rekayasa dari Pemerintah AS sendiri untuk melegitimasi rencananya melakukan suatu operasi militer di wilayah Timur Tengah.

STRUKTUR KESEMPATAN DAN TAWURAN WARGA

Oleh Iqrak Sulhin

Terlalu kecil untuk dilihat sebagai konflik sosial, namun terlalu besar pula bila hanya disebut perkelahian. Mungkin begitulah gambaran tawuran antar warga yang akhir-akhir ini sering terjadi di Jakarta. Data Polda Metro yang dilansir sejumlah media memperlihatkan dari Januari hingga Juli tahun ini telah terjadi 36 tawuran di Jakarta. Sebagian besar terjadi di wilayah yang mengarah ke pusat Jakarta. Pertanyaannya tentu saja apa yang melatari munculnya tawuran tersebut? Untuk menjawabnya memang bukan perkara mudah karena diperlukan sebuah penelitian mendalam agar realitas persoalan tersebut dapat dijelaskan secara tepat. Oleh karenanya, perlu disampaikan sebelumnya bahwa tulisan ini sangat bersifat asumtif, dan dalam perspektif kriminologis.

Munculnya tawuran warga dapat dilihat dari beragam perspektif. Karakter Jakarta sebagai wilayah urban memang menyimpan potensi disorganisasi yang sangat besar. Mengingat sebagian wilayah telah dapat dikatakan berada dalam kondisi disorganisasi sosial. Jumlah penduduk yang meningkat cepat, tingginya benturan kepentingan, secara terbatas telah mempertegas sifat individualistik warga, meski berada dalam komunitas yang sama. Institusi sosial, seperti pendidikan, agama, bahkan keluarga tidak mampu menjadi variabel yang fasilitatif terhadap kebutuhan yang semakin beragam tersebut.

Namun demikian, satu aspek yang perlu diperhatikan dalam memahami persoalan tawuran warga di perkotaan adalah struktur kesempatan. Aspek ini semakin terlihat pentingnya sebagai faktor determinan bila dikaitkan dengan realita lainnya bahwa tawuran sering paralel dengan terjadinya kejahatan. Maksud paralel dalam hal ini adalah adanya tawuran yang dipicu oleh individu atau kelompok yang juga terlibat dalam pelanggaran hukum lainnya. Beberapa kasus perkelahian masal di Jakarta sebelumnya melibatkan kelompok preman dan antar organisasi masyarakat.

Dalam pandangan Cloward dan Ohlin (1960), meskipun dalam konteks individual pelaku, munculnya pelanggaran hukum, seperti penyalahgunaan narkoba, property related crime, hingga kekerasan, tidak terlepas dari kondisi yang disebutnya sebagai struktur kesempatan yang berbeda. Penjelasan ini berangkat dari analisis umum (grand theoryi) dari Robert Merton tentang strain (tekanan sosial). Menurut Merton, pelanggaran hukum adalah sebuah mekanisme penyesuaian individu terhadap kondisi sosial. Masyarakat memiliki tujuan-tujuan legal serta menetapkan cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Namun cara yang legal ini bersifat kompetitif. Untuk dapat hidup dengan layak, individu perlu memiliki pekerjaan. Padahal untuk memperoleh pekerjaan diperlukan pendidikan yang juga memadai. Sederhananya, kejahatan adalah upaya mencapai tujuan-tujuan masyarakat dengan cara yang ilegal. Ingin punya uang untuk makan, melalui mencuri. Ini yang oleh Merton disebut dengan inovasi.

Persoalannya, kompetisi tersebut tidak hanya terjadi dalam ranah yang legal. Menurut Cloward dan Ohlin, kompetisi/perebutan dalam ranah atau cara-cara ilegal juga sangat ketat. Terlebih dalam struktur masyarakat perkotaan, serta wilayah dengan kesempatan ekonomi (seperti ketersediaan pekerjaan) yang sangat terbatas. Inilah mengapa angka kejahatan pada wilayah-wilayah tersebut relatif lebih tinggi. Khususnya kejahatan yang terkait dengan harta benda atau yang dilatari oleh kebutuhan ekonomi. Inilah yang kemudian menjelaskan munculnya premanisme dan perkelahian antar geng kriminal dalam memperebutkan lapak. Salah satu ciri khusus dalam struktur kesempatan ilegal ini adalah kecenderungan untuk berkelompok. Kemampuan untuk bertahan hidup dalam sub kultur kriminal akan jauh lebih terjamin bila individu bergabung dalam kelompok (geng atau organized crime).

Mengamati konflik warga terakhir-terakhir ini, beberapa argumen asumtif yang muncul adalah sebagai berikut. Pertama, tawuran warga bukan hanya persoalan karakter kolektif dari individu. Artinya, ini bukan hanya sebuah tindakan yang dipicu secara tidak disengaja, hanya karena satu orang melempar batu ke arah kerumunan yang lain. Kedua, perilaku kolektif umumnya juga dilatari oleh kondisi sosial (structural strain) yang menciptakan frustasi. Munculnya kekerasan massa pada periode 1999-2003 terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap tangan dilatari oleh frustasi masyarakat terhadap inkonsistensi serta korupsi dalam penegakan hukum. Ketiga, kondisi frustasi sangat mungkin dialami oleh warga yang terlibat tawuran akhir-akhir ini. Mengingat wilayah yang menjadi tempat tawuran adalah bagian dari kota Jakarta yang diasumsikan memberi kesempatan terbatas dari segi ekonomi. Data Polda Metro memperlihatkan Jakarta Pusat adalah wilayah dengan frekuensi tertinggi.

Pada ranah legal-formal, Jakarta pada dasarnya tidak memberikan kesempatan bagi individu dengan pendidikan dan keterampilan yang terbatas. Sebagai pusat pemerintahan, pusat jasa dan bisnis lainnya, kesempatan kerja di Jakarta memiliki mekanisme seleksi secara alamiah. Sebagai alternatif, sebagian warga, termasuk pendatang, bergerak di sektor legal-informal, yang memang tidak terlalu memerlukan pendidikan tinggi. Namun karena modal dan keterampilan juga menentukan, sebagian lain yang tidak memiliki syarat-syarat tersebut masuk dalam ranah ilegal. Di sinilah persoalan berawal.

Secara asumtif, heterogenitas Jakarta secara etnis, juga tidak terlalu signifikan sebagai hal yang mampu memicu konflik. Oleh karenanya, tulisan ini berpandangan bahwa, maraknya tawuran antar warga akhir-akhir ini adalah eksplisitasi dari pertarungan dalam struktur kesempatan yang terbatas. Baik dalam ranah legal-informal, terlebih dalam ranah ilegal. Warga menjadi sangat mudah disulut bila sumber daya yang sudah terbatas didatangi pesaing yang baru. Ranah ilegal bahkan patut diperkirakan sebagai variabel yang determinan. Terutama yang pada dasarnya dipicu oleh pertarungan antar kelompok preman. Persaingan dalam struktur kesempatan ilegal yang terbatas di Jakarta dapat dikaitkan dengan terjadinya perebutan lahan parkir ilegal, persimpangan, perebutan wilayah untuk jatah uang keamanan, hingga perebutan wilayah operasi kejahatan seperti pemalakan, perampokan, dan pengedaran narkoba.

Oleh karenanya, upaya mengantisipasi persoalan tawuran warga ini perlu mempertimbangkan kemungkinan hubungannya dengan persoalan pertarungan di ranah legal-informal dan ilegal ibukota. Ranah yang diperebutkan tidak hanya oleh antar individu warga, namun juga oleh dunia premanisme dan bahkan oleh organisasi-organisasi yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri.

Pemerintah daerah tetap perlu melakukan pendalaman persoalan untuk kebijakan antisipatif dengan melibatkan administrator pemerintahan terendah beserta tokoh masyarakat. Ini perlu dilakukan untuk melihat kemungkinan tawuran warga tersebut terjadi karena tidak ada atau tersumbatnya upaya penyelesaian sengketa, konflik atau permusuhan secara adil. Beberapa wilayah dengan frekuensi tawuran tinggi telah menyimpan potensi sangat lama. Sederhananya, pecahnya konflik untuk kesekian kali patut dianggap sebagai bentuk tidak berjalannya institusi sosial setempat.

Di samping itu, upaya antisipasi perlu dilakukan tidak hanya dalam kerangka resolusi atau peacemaking . Namun juga dalam kerangka penegakan hukum. Pecahnya tawuran yang “dimotori” oleh kelompok preman terhadap kelompok preman yang lain, atau yang melibatkan benturan antar organisasi masyarakat adalah ranah penegakan hukum oleh kepolisian. Dalam konteks ini, keraguan aparat sangat mungkin memunculkan kecurigaan. Masyarakat telah lama dicekoki dengan rumor bahwa perebutan lapak di ibukota ini, baik yang dilakukan preman maupun organisasi masyarakat juga di-backing oleh aparat. Sangat mungkin publik-pun berasumsi ada pihak yang diuntungkan dari tawuran-tawuran yang jelas merugikan tersebut.

Teror Breivik

Tujuan utama teror adalah menciptakan ketakutan dan kekacauan, meski korban langsung bukanlah target sebenarnya. Teror adalah wujud kebencian, yang dilatari keyakinan picik dan kegilaan. Buah dialektika irasional dalam alam pikir pelaku, di mana pembenaran datang karena nafsu dan kebencian. Di dalam teror, tidak ada ruang untuk alternatif, tidak ada tempat bagi “yang lain”, dan tidak ada kehidupan bagi yang “kafir”.

Peristiwa terorisme di Norwegia, Jumat 22 Juli lalu, yang sedikitnya menewaskan 90 jiwa, mengejutkan dunia. Pelaku yang bernama Anders Behring Breivik (32) mengidentifikasi dirinya sebagai pembenci multikulturalisme, karena semakin banyaknya imigran yang masuk ke Eropa, khususnya yang berasal dari negara muslim. Bagi Norwegia, sebuah negara kesejahteraan yang nyaris minim peristiwa kejahatan serius, serta Eropa umumnya, teror Breivik, membangunkan kesadaran lain bahwa ancaman terorisme ternyata tidak hanya terbatas seperti yang selama ini dikonstruksi oleh dunia.

Hal yang menarik untuk dicatat dalam peristiwa teror di Norwegia tersebut adalah rumor/sangkaan media beberapa jam pasca kejadian sebelum pelaku berhasil ditangkap. Sempat beredar kabar bahwa pelaku pengeboman dan penembakan membabi buta itu dilakukan oleh kelompok teror Al Qaeda. Ternyata rumor/sangkaan itu salah. Pelaku, ternyata berasal dari kelompok Kristen ultra kanan yang phobia terhadap Islam.

Tulisan ini melihat bahwa Eropa dan mungkin dunia barat umumnya, ter-hegemoni oleh konstruksi media massa dan kebijakannya sendiri. Selama ini dunia selalu berasumsi bahwa pelaku teror besar dipastikan berasosiasi dengan jejaring teror Islam garis keras internasional, seperti Al Qaeda dan varian-varian regionalnya. Peristiwa terakhir tersebut seharusnya dapat merubah pandangan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini terorisme internasional telah melibatkan kelompok-kelompok Islam, termasuk yang marak terjadi di Indonesia. Pemahaman yang eksklusif dan intoleran telah menimbulkan kebencian, baik terhadap dunia barat, bahkan kepada sesama muslim yang kebetulan berbeda pemahaman.

Dalam konteks pencegahan kejahatan, Norwegia dan Eropa umumnya telah terjebak dalam pemahaman yang tidak kritis tentang terorisme. Bahwa hingga saat ini jejaring teror yang dimotori Al Qaeda masih dapat dikatakan aktif pasca tewasnya Osama bin Laden memang cukup menjadi alasan untuk membuat Eropa dan Amerika tetap waspada. Namun yang luput adalah pemahaman bahwa teror bukanlah kejahatan yang mesti berskala internasional. Tidak mesti pula selalu melibatkan pemain lama. Breivik membuktikan hal itu. Kejahatan yang dilakukannya menghentak Eropa yang selama ini terhegemoni oleh pemahaman umum terorisme pasca 11 September.

Peristiwa ini seharusnya membuat Eropa mengevaluasi mekanisme keamanan internalnya. Sebagaimana diberitakan, Breivik adalah pelaku yang telah cukup lama mengungkap indikasi-indikasi kebencian melalui media internet. Terutama terhadap imigran di Eropa. Keamanan internal atau intelijen Norwegia seharusnya telah menjadikannya seseorang yang perlu diawasi. Sehingga pengadaan berton-ton pupuk yang kebetulan dilakukan Breivik untuk membuka lahan pertanian seharusnya dapat dicurigai. Amonium Nitrat, sebagai bahan pembuat pupuk juga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuat bahan peledak.

SEKALI LAGI, ADA APA DENGAN LAPAS?

Oleh Iqrak Sulhin

Desember lalu, dalam sebuah kesempatan saya bertemu dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan. Pertemuan itu hanya satu dari rangkaian evaluasi penerapan sebuah prosedur tetap di Lembaga Pemasyarakatan. Itu kali keempat saya ke Nusakambangan, namun kali pertamanya saya bertemu beliau. Tentunya pertemuan itu sangat menyenangkan, selain beliau sendiri adalah pribadi yang terbuka. Namun satu hal mungkin perlu direnungkan, terkait apa yang sempat disampaikan beliau kepada saya; Pemasyarakatan masih menghadapi kendala yang cukup pelik.

Kontan saya terkejut saat membaca dan mendengar berita mengenai dugaan keterlibatan beliau dalam bisnis narkoba di Lapas yang beliau pimpin sendiri. Sesuatu yang mustahil menurut saya karena pertemuan terakhir itu memberikan gambaran mengenai kesulitan yang beliau hadapi dan bagaimana beliau bekerja keras, berinisiatif untuk menemukan jalan keluar. Sebuah upaya yang mulia di tengah minimnya sumber daya yang tersedia. Saya tidak berharap dugaan keterlibatan beliau itu benar, namun bila kenyataan bicara lain, saya kira beliau patut bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Pertanyaannya, mengapa penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan adalah cerita lama dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan itu saya tidak ingin mengungkit lagi keterbatasan keuangan, sumber daya manusia, atau persoalan struktural di tubuh Departemen Hukum dan HAM. Meskipun saya akui, faktor-faktor ini sangat menyulitkan posisi Pemasyarakatan sebagai bagian yang seharusnya sejajar dengan sub sistem peradilan pidana lainnya. Tetapi ada hal lain yang perlu dipahami dalam konteks penjara itu sebagai sebuah masyarakat. Argumen bahwa penjara adalah miniatur masyarakat tidak sepenuhnya dapat diterima, namun bahwa penjara adalah sebuah komunitas dengan kultur yang khusus tidak dapat dipungkiri.

Menurut saya, justru di sinilah persoalan dimulai, dan darinya pula celah penanggulangan dapat ditemukan. Antara masalah makro-struktural (finansial, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan pengawasan) yang selama ini dianggap paling berpengaruh terhadap munculnya masalah di dalam pelaksanaan Pemasyarakatan tidak ada hubungan langsung dengan dinamika masyarakat dan kultur penjara. Hal ini perlu diluruskan karena saya khawatir bila dinamika budaya penjara dianggap sebagai dampak dari persoalan struktural tersebut, maka akan selalu muncul pembenaran terhadap segala persoalan. Saya melihat kecenderungan ini selama turut bekerja dalam proses reformasi sistem Pemasyarakatan. Sekali lagi, saya tidak memungkiri adanya persoalan makro struktural tersebut, namun bukan di sana duduk persoalan intinya.

Perlu disadari bahwa penjara (yang di Indonesia disebut Lembaga Pemasyarakatan) adalah sebuah asosiasi, dengan keanggotaan yang terbuka, namun dengan identitas yang kuat. Penjara memiliki sistem pemaksa pembentukan ide, perilaku, dan identitas tunggal terhadap siapapun yang ada di dalamnya, termasuk petugas penjara. Bahkan petugas juga merasa terpenjara. Bukan karena ia ditugaskan di pulau seperti Nusakambangan, namun karena keberadaannya juga dibatasi, pola perilakunya mengikuti time table penjara, intensitas interaksi yang tinggi dengan narapidana, bahkan berbahasa yang sama dengan narapidana. Meski disebut sebagai institusi dengan kuasa disiplin, penjara justru tidak mampu membentuk “kedisiplinan” yang diharapkan. Yang terjadi adalah proses pembentukan manusia sebagai seseorang yang lain, baik ia narapidana ataupun petugas.

Sebagai masyarakat, struktur yang hirarkis akomodatif tidak hanya milik narapidana saja, namun merupakan struktur tunggal yang didalamnya juga terdapat otoritas penjara dan petugas. Keberadaan tamping, pemuka, atau kepala kamar, adalah gambaran bagaimana struktur masyarakat penjara adalah struktur yang tunggal, tidak terpisah antara struktur petugas dan struktur narapidana. Di dalam struktur dikembangkan pola interaksi, yang mengatur bagaimana hubungan antara kepala lapas, petugas, tamping, pemuka, narapidana kelas atas, kelas bawah. Meski pola hubungan ini tidak pernah tercatat apalagi dilegalkan. Tidak mengherankan bila kemudian ditemukan ada tahanan/narapidana yang bisa mendapatkan fasilitas sedikit mewah, karena pola hubungan tersebut memfasilitasinya. Termasuk terjadinya pungutan liar atau bisnis terlarang di dalam Lapas. Siapa yang menjalankannya? Tidak mungkin hanya narapidana. Ironisnya, dalam banyak kasus, petugas justru yang diatur oleh narapidana yang kebetulan beruang banyak.

Dalam pandangan saya, proses reformasi Pemasyarakatan yang dilakukan saat ini sangat bersifat birokratis, karena agenda yang didorong berputar pada perubahan struktur, otonomisasi perencanaan dan penganggaran, perbaikan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, atau perbaikan mekanisme pengawasan internal. Padahal, tidak ada jaminan bahwa perubahan pada aspek makro struktural tersebut akan mengatasi persoalan penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan di dalam Lapas. Lagi pula, keduanya berada pada ranah yang berbeda dan tidak berhubungan secara langsung. Bila pendekatan birokratis ini belum terlihat keberhasilannya, ke depan, Pemasyarakatan perlu memikirkan perubahan pendekatan.

Pemasyarakatan perlu menyadari bahwa saat ini, kehidupan penjara adalah kehidupan narapidana dan petugas yang tak terbedakan. Mungkin argumen bahwa diskresi dalam penegakan disiplin di dalam lapas bertujuan untuk menurunkan potensi kerusuhan sebagian dapat diterima. Namun apakah sama sekali tidak ada celah lain? Dalam pandangan saya, dugaan keterlibatan Kepala Lapas Narkotika Nusakambangan dalam bisnis narkoba di dalam lapas, serta banyak kasus lainnya yang telah terjadi di masa lalu, secara mendasar disebabkan oleh tidak terpisahnya kultur petugas dan kultur narapidana.

Pertanyaannya, bagaimana bentuk teknis perubahan pendekatan yang dimaksud? Menurut saya, yang perlu dilakukan adalah meniadakan “pengistimewaan” narapidana tertentu, seperti tamping, pemuka, si A yang kaya, si B yang tokoh, karena hanya akan memfasilitasi jejaring yang kuat antara petugas dengan narapidana. Selain juga karena keberadaannya justru memperbesar struktur di antara narapidana sendiri, sehingga potensi pemerasan dan kekerasan oleh dan terhadap narapidana semakin besar. Termasuk mempekerjakan narapidana tertentu untuk urusan rumah tangga, seperti menyediakan air minum untuk tamu di kantor kepala Lapas. Pengistimewaan, mempekerjakan, bahkan mengistimewakan narapidana tertentu karena ia tokoh, pejabat, orang kaya, atau telah membelikan LCD TV di kantor Lapas, hanya akan menyatukan kultur petugas dengan narapidana yang seharusnya berbeda, dalam konteks penjara adalah pelaksana pidana. Pengawasan yang dibantu oleh narapidana adalah mekanisme yang alamiah, karena dalam komunitas akan selalu ada orang kuat dan berpengaruh yang mengatur. Dan ini tidak perlu pendelegasian apalagi formalisasi.

Teman saya di Nusakambangan, seorang pejabat pengamanan Lapas, seorang yang sederhana namun berkomitmen tinggi, pernah mengeluh tentang pola promosi. Bila sudah di daerah atau di pulau, pusat cenderung lupa. Saya khawatir, bila keluhan ini dipadu dengan kultur tunggal penjara, penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan tetap akan menjadi berita yang (tidak) mengejutkan di masa depan.

PENIPU CANTIK

Oleh Iqrak Sulhin

Selly begitu terkenal. Tidak hanya beberapa minggu terakhir ini tapi juga sudah bertahun. Ketika tertangkap di Bali ia punya identitas baru sebagai penipu cantik, media massa yang memberikan. Sebuah media memberitakan bankir seksi ditangkap. Pertanyaannya, apakah pernah ada penipu ganteng atau koruptor tampan? Saya ragu media pernah menulis itu. Ada apa rupanya bila perempuan melakukan kejahatan? Cantik pula! Apakah jahatnya lebih jahat dari kejahatan laki-laki sehingga perlu disakiti dengan memberikan identitas si cantik tapi penjahat? Bukankah banyak pengguna dan pengedar narkoba laki-laki yang berparas tampan karena memang kebetulan dari keluarga kaya? Atau kita sering melihat gagahnya dan saleh-nya penampilan laki-laki yang membunuh dan menggelapkan uang rakyat?

Saya tidak sedang bicara apa itu cantik atau ganteng. Tapi pelakatan identitas yang sarkastik terhadap perempuan. Kasus penipuan yang diduga dilakukan oleh Selly Yustiawati atau penggelapan uang nasabah sebuah bank swasta yang diduga dilakukan oleh Malinda Dee adalah dua contoh di antara banyak. Terlepas bahwa perbuatan keduanya adalah kejahatan yang perlu dipertanggung jawabkan secara adil. Media massa merasa penting untuk menegaskan bahwa si penipu atau si penggelap itu adalah wanita yang cantik. Media massa sepertinya merasa seorang wanita cantik tidak boleh melakukan kejahatan. Bila si cantik melakukan kejahatan, maka kejahatannya dianggap lebih jahat. Coba bayangkan bila si penipu dan si penggelap itu adalah laki-laki.

Saya melihat ini sebagai kegenitan sekaligus kesadisan media massa. Celakanya, konstruksi ini dapat mempengaruhi persepsi publik lebih luas. Bukan untuk mewaspadai kolega yang cantik atau para perempuan cantik yang bekerja di bank, namun menganggap bahwa perempuan, apalagi cantik (menurut konstruksi iklan pula), seharusnya adalah individu yang harus selalu taat, terhadap norma, hukum formal, dan agama. Sehingga saat kejahatan dilakukan olehnya, diperlukan reaksi yang lebih keras lagi terhadap dirinya. Dengan kata lain, orang cantik tidak boleh jahat, orang cantik harus taat!

Gejala ini mengukuhkan kekuasaan terhadap tubuh perempuan. Sama halnya saat kita melihat iklan produk “kecantikan” yang mengkonstruksi cantik sebagai kulit putih (dan tidak berbulu), rambut lurus panjang, dan ramping. Maknanya jelas, perempuan yang berambut keriting, hitam, berbulu, gemuk, adalah perempuan yang tidak cantik. Apa yang terjadi? Produk yang ditawarkan meningkat penjualannya, sehingga iklan makin gencar. Para perempuan dibuat terpaksa menggunakan produk itu hanya untuk ingin dianggap cantik, sebagaimana iklan contohkan. Inilah bentuk penguasaan terhadap tubuh, yang seharusnya dengan mudah dapat disadari. Hanya sulit karena iklan terlalu kuat, televisi dan majalah wanita terlalu berpengaruh, dan hak eksistensi perempuan bukan bacaan yang menarik.

Media massa perlu menyadari kembali etika dalam pemberitaan. Saya kira setiap tersangka memiliki praduga tidak bersalah. Sehingga identitas perlu diberitakan secara terbatas. Bila tidak inisial, maka perlu disebut si Selly yang diduga menipu. Selain itu, ekspos terhadap wajah harus dibatasi karena pemberitaan yang fulgar ibarat memberikan daging kepada macan. Stigma terhadap pelaku akan menguat dan identitas tunggal sebagai penjahat akan bertahan bertahun-tahun. Terlebih bila dibumbui oleh pelekatan identitas yang sarkastik tersebut.

Sulit untuk menerima argumen bahwa sarkasme media terhadap perempuan adalah cara untuk menarik perhatian publik sehingga wajar dilakukan. Terlebih alasan bahwa itu cara media bekerja. Penguasaan patriarki terhadap perempuan melalui media bukanlah sebuah ketidaksengajaan. Namun ia kesadaran produktif dari sebuah mekanisme. Michel Foucault, seorang filosof, melihat kekuasaan seperti mekanisme, yang tidak melekat pada subjek atau institusi. Kekuasaan bukan lagi pengaruh kelas borjuis terhadap proletar, tetapi produk dari mekanisme yang konsisten. Cara bekerja media yang konsisten melanggar kepentingan perempuan dalam pemberitaan adalah mekanisme yang produktif untuk menguasai (viktimisasi) perempuan.

Dalam banyak kejahatan yang dilakukan oleh perempuan, terdapat pengaruh kuat dari lingkungan yang patriarkis. Perempuan yang tertangkap menyeludupkan narkoba bila kasusnya ditelusuri lebih jauh dipengaruhi bahkan dipaksa oleh laki-laki pasangannya (pacar atau suami). Pembunuhan yang dilakukan istri terhadap anak atau suami, tidak dapat dilihat sebagai kejahatan pada dirinya sendiri. Pendalaman sering memperlihatkan bahwa kejahatan sebenarnya justru dilakukan oleh suami. Dalam banyak kasus, media massa cenderung tidak tepat dalam memberitakan. Tanpa disadari, pola pemberitaan yang tidak sensitif, justru mempertahankan bahkan memperbesar penguasaan terhadap perempuan.

Susan Brownmiller, seorang feminis Amerika, memberikan telaah penting dalam hubungan antara ketimpangan kekuasaan gender (gender power disparity/GPD) dengan viktimisasi perempuan (female victimization/FV). Dari sini kita dapat melihat bagaimana media massa dalam batas tertentu tidak ubahnya seperti kejahatan. Menurutnya, hubungan GPD dengan FV seperti spiral. GPD yang mendapat modal dari ideologi patriarki di masyarakat membuat perempuan memiliki rentan riil mengalami viktimisasi. Selanjutnya, viktimisasi yang terjadi terhadap perempuan adalah pengukuhan terhadap ketimpangan kekuasaan tersebut.

Kegenitan media terhadap perempuan seperti mekanisme konsisten pencipta penguasaan, sebagaimana dijelaskan Foucault. Mekanisme ini membentuk perempuan dengan identitas tunggal, sebagai cantik, seksi, atau yang taat, serta kehilangan hak eksistensinya dalam batas tertentu. Pada saat yang sama terjaga ketimpangan kekuasaan antara laki-laki, yang menguasai media, dengan perempuan.

Dalam pemberitaan, Selly, si penipu cantik atau Malinda, si bankir seksi menurut media itu, akan mengalami viktimisasi. Identitasnya yang seharusnya beragam, diubah menjadi tunggal dan tinggal menunggu “penghakiman massa” dalam bentuk stigma dan kebencian. Hal ini semakin memprihatinkan bila sesaat mengingat bagaimana media memberitakan dikejar-kejarnya pekerja seks komersial atau rekonstruksi mutilasi suami oleh istrinya.

Bagaimana kalau si genteng yang membunuh atau si tampan yang menipu? Tertarikkah media membuatnya menjadi headline? Saya ragu media pernah melakukan eksploitasi terhadap identitas ganteng atau tampan yang dilekatkan pada laki-laki yang melakukan kejahatan. Sepintas terasa menggelikan bila membaca si penjahat gagah, ganteng, atau tampan. Sederhananya, justru itulah indikasi laki-laki yang menguasai media. Apa judul besar koran tertentu bila memberitakan perkosaan? Wanita digagahi, mungkin inilah yang umum. Bahkan dalam hal kekerasan seksual laki-laki terhadap perempuan, media merasa perlu menegaskan bahwa laki-laki-lah yang berkuasa terhadap tubuh perempuan.

Kesadaran bahwa media adalah mekanisme penguasaan patut membuat semua kita lebih sensitif. Tidak hanya terhadap perempuan, sebagaimana yang disinggung oleh tulisan ini, namun juga terhadap kepentingan anak, kelompok minoritas dan marjinal. Termasuk berhati-hati untuk ikut dalam pusaran spekulasi tentang siapa dalang di balik banyak teror.

“Setahun” Penegakan Hukum

Tulisan ini ingin meramaikan diskusi tentang “setahun” Kabinet SBY Jilid II, khususnya dalam penegakan hukum. Pada dasarnya satu tahun bukanlah periode yang cukup untuk mengevaluasi berhasil atau tidaknya sebuah pemerintahan. Ini pula yang menyebabkan banyak kebijakan dalam “setahun” pemerintahan (terlebih 100 hari) berada pada area wacana dan simbol. Menteri Hukum dan HAM sepertinya telah dibuat repot dengan evaluasi setahun ini. Seharusnya demikian pula dengan Kepala POLRI dan Jaksa Agung.

Penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia setahun ini dapat dikatakan jalan di tempat. Hal ini terlihat pada dua aspek sekaligus, yaitu reformasi struktural organisasional, dan fungsional. Pada aspek struktur dan organisasi, agenda reformasi Kepolisian dan Kejaksaan masih seperti mengisap jempol. Menang di simbolisasi dan wacana tapi tidak banyak berubah pada kenyataannya. Banyak kasus yang dapat mengindikasikan hal ini. Masih lemahnya aspek pengawasan berupa banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan adalah salah indikasi, seperti adanya dugaan kuat keterlibatan polisi dan jaksa dalam kasus penggelapan pajak oleh Gayus Tambunan.

Reformasi organisasi di Pemasyarakatan pun tidak kalah sulitnya. Penyimpangan seperti bagian dari keseharian dan “normal”. Pengawasan dan penindakan sangat sulit dilakukan, padahal sudah menjadi rahasia umum di banyak penjara ada pungli, bisnis seks, bisnis narkoba, dan banyak lainnya. Bahkan selalu ada upaya untuk menutup-nutupi. Seorang kolega mengirimkan email minggu lalu, tentang adanya kekecewaan redaksi sebuah media yang terpaksa membatalkan penayangan investigasi jurnalistik tentang bisnis seks di penjara, hanya karena adanya “tekanan” dari kementerian Hukum dan HAM kepada pemilik media. Tentang yang terakhir ini tentu amat sangat disayangkan.

Menteri Hukum dan HAM kabinet SBY Jilid II memang memperlihatkan komitmen yang besar dalam perubahan di Pemasyarakatan. Namun sejauh yang dapat diamati, semangat ini lebih banyak berhenti di tingkat wacana. Dalam reformasi perencanaan dan penganggaran misalnya, Kementerian Hukum dan HAM masih sangat enggan merombak struktur menjadi lebih akomodatif terhadap fungsi. Model organisasi yang integrated saat ini telah membuat rancu model pengawasan dan tidak akomodatif terhadap fasilitasi fungsi. Saya tidak ingin mengatakan bahwa model organisasi yang lebih otonom (holding) adalah lebih baik. Tanpa ketegasan dan konsistensi pengawasan serta penindakan, model organisasi apapun tidak akan mampu merubah keadaan.

Pada aspek fungsi, kelemahan dapat dilihat dengan ketidakmampuan dilakukannya penegakan hukum secara proporsional. Publik banyak yang menyalahkan Pemasyarakatan yang memberikan remisi atau pembebasan bersyarat pada koruptor, padahal itu sudah kewajibannya sesuai undang-undang dan peraturan di bawahnya. Inti persoalannya justru ada pada tidak mampunya penyidik dan hakim menemukan kesalahan yang sebenarnya dan jumlah kerugian negara yang seharusnya. Bila kemudian secara fungsional penyidik dan hakim tidak mampu membuktikan dengan proporsional, adalah aneh bila memaksa fungsi pelaksana pidana (di Pemasyarakatan) untuk “menambah” hukuman untuk koruptor. Hal ini bahkan melanggar hak-hak terpidana. Dalam kerancuan berfikir ini, tampak bahwa fungsi-fungsi penegakan hukum belum mampu berjalan sebagaimana seharusnya. Ironisnya, Kepolisian dan Kejaksaan dapat dengan sangat cepat dan efektif dalam memerangi kejahatan oleh orang-orang kecil.

Mengapa demikian? Argumen Richard Quinney (1979) dapat dipinjam dalam hal ini. Sederhananya, pendefinisian jahat dan tidak jahat, dan bagaimana hukum kemudian harus bekerja terhadap kejahatan adalah ranah penguasa. Bukan hanya penguasa politik (termasuk hukum), namun juga ekonomi dan kultural. Inilah mengapa kita tidak perlu heran dengan berlarut-larutnya penyelesaian kasus Century. Konon kata DPR, telah ada unsur kesalahan dalam kasus tersebut. Demikian pula dengan agak “mengerucutnya” kasus Gayus pada Gayus itu sendiri.

Lalu bagaimana dan kemana arah perubahan seharusnya? Tulisan ini jelas tidak mampu memberikan potret yang komprehensif. Apalagi menyangkut apa yang telah dan belum dilakukan oleh pemerintahan SBY Jilid II selama setahun ini. Namun pada dasarnya, publik telah memberikan indikator-indikator yang prioritas dalam agenda penegakan hukum. Sebut saja harapan untuk tuntasnya kasus Century, dilawannya upaya pelemahan KPK, tegasnya dan konsistennya pemberantasan korupsi, serta terciptanya keamanan dari terorisme dan kekerasan. Ke depan, bila raport penegakan hukum di Indonesia ingin berwarna “biru” sangat tepat bila dimulai dengan menyelesaikan kasus-kasus besar yang telah menguras energi publik tersebut.

Penegakan hukum bukan memerangi “orang miskin dan lemah”. Kepastian hukum dapat diwujudkan bukan hanya dengan menangkap pencuri kelas teri atau preman di terminal, namun dengan konsisten menindak kasus-kasus besar, meskipun harus berhadapan dengan penguasa. Argumen ini terlalu moralistik, namun bukankah demikian yang seharusnya dilakukan secara fungsional oleh organisasi-organisasi penegak hukum? Publik menunggu kepastian, dan Menteri-pun ingin tidur dengan lebih tenang.