SEKALI LAGI, ADA APA DENGAN LAPAS?

Oleh Iqrak Sulhin

Desember lalu, dalam sebuah kesempatan saya bertemu dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan. Pertemuan itu hanya satu dari rangkaian evaluasi penerapan sebuah prosedur tetap di Lembaga Pemasyarakatan. Itu kali keempat saya ke Nusakambangan, namun kali pertamanya saya bertemu beliau. Tentunya pertemuan itu sangat menyenangkan, selain beliau sendiri adalah pribadi yang terbuka. Namun satu hal mungkin perlu direnungkan, terkait apa yang sempat disampaikan beliau kepada saya; Pemasyarakatan masih menghadapi kendala yang cukup pelik.

Kontan saya terkejut saat membaca dan mendengar berita mengenai dugaan keterlibatan beliau dalam bisnis narkoba di Lapas yang beliau pimpin sendiri. Sesuatu yang mustahil menurut saya karena pertemuan terakhir itu memberikan gambaran mengenai kesulitan yang beliau hadapi dan bagaimana beliau bekerja keras, berinisiatif untuk menemukan jalan keluar. Sebuah upaya yang mulia di tengah minimnya sumber daya yang tersedia. Saya tidak berharap dugaan keterlibatan beliau itu benar, namun bila kenyataan bicara lain, saya kira beliau patut bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Pertanyaannya, mengapa penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan adalah cerita lama dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan itu saya tidak ingin mengungkit lagi keterbatasan keuangan, sumber daya manusia, atau persoalan struktural di tubuh Departemen Hukum dan HAM. Meskipun saya akui, faktor-faktor ini sangat menyulitkan posisi Pemasyarakatan sebagai bagian yang seharusnya sejajar dengan sub sistem peradilan pidana lainnya. Tetapi ada hal lain yang perlu dipahami dalam konteks penjara itu sebagai sebuah masyarakat. Argumen bahwa penjara adalah miniatur masyarakat tidak sepenuhnya dapat diterima, namun bahwa penjara adalah sebuah komunitas dengan kultur yang khusus tidak dapat dipungkiri.

Menurut saya, justru di sinilah persoalan dimulai, dan darinya pula celah penanggulangan dapat ditemukan. Antara masalah makro-struktural (finansial, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan pengawasan) yang selama ini dianggap paling berpengaruh terhadap munculnya masalah di dalam pelaksanaan Pemasyarakatan tidak ada hubungan langsung dengan dinamika masyarakat dan kultur penjara. Hal ini perlu diluruskan karena saya khawatir bila dinamika budaya penjara dianggap sebagai dampak dari persoalan struktural tersebut, maka akan selalu muncul pembenaran terhadap segala persoalan. Saya melihat kecenderungan ini selama turut bekerja dalam proses reformasi sistem Pemasyarakatan. Sekali lagi, saya tidak memungkiri adanya persoalan makro struktural tersebut, namun bukan di sana duduk persoalan intinya.

Perlu disadari bahwa penjara (yang di Indonesia disebut Lembaga Pemasyarakatan) adalah sebuah asosiasi, dengan keanggotaan yang terbuka, namun dengan identitas yang kuat. Penjara memiliki sistem pemaksa pembentukan ide, perilaku, dan identitas tunggal terhadap siapapun yang ada di dalamnya, termasuk petugas penjara. Bahkan petugas juga merasa terpenjara. Bukan karena ia ditugaskan di pulau seperti Nusakambangan, namun karena keberadaannya juga dibatasi, pola perilakunya mengikuti time table penjara, intensitas interaksi yang tinggi dengan narapidana, bahkan berbahasa yang sama dengan narapidana. Meski disebut sebagai institusi dengan kuasa disiplin, penjara justru tidak mampu membentuk “kedisiplinan” yang diharapkan. Yang terjadi adalah proses pembentukan manusia sebagai seseorang yang lain, baik ia narapidana ataupun petugas.

Sebagai masyarakat, struktur yang hirarkis akomodatif tidak hanya milik narapidana saja, namun merupakan struktur tunggal yang didalamnya juga terdapat otoritas penjara dan petugas. Keberadaan tamping, pemuka, atau kepala kamar, adalah gambaran bagaimana struktur masyarakat penjara adalah struktur yang tunggal, tidak terpisah antara struktur petugas dan struktur narapidana. Di dalam struktur dikembangkan pola interaksi, yang mengatur bagaimana hubungan antara kepala lapas, petugas, tamping, pemuka, narapidana kelas atas, kelas bawah. Meski pola hubungan ini tidak pernah tercatat apalagi dilegalkan. Tidak mengherankan bila kemudian ditemukan ada tahanan/narapidana yang bisa mendapatkan fasilitas sedikit mewah, karena pola hubungan tersebut memfasilitasinya. Termasuk terjadinya pungutan liar atau bisnis terlarang di dalam Lapas. Siapa yang menjalankannya? Tidak mungkin hanya narapidana. Ironisnya, dalam banyak kasus, petugas justru yang diatur oleh narapidana yang kebetulan beruang banyak.

Dalam pandangan saya, proses reformasi Pemasyarakatan yang dilakukan saat ini sangat bersifat birokratis, karena agenda yang didorong berputar pada perubahan struktur, otonomisasi perencanaan dan penganggaran, perbaikan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, atau perbaikan mekanisme pengawasan internal. Padahal, tidak ada jaminan bahwa perubahan pada aspek makro struktural tersebut akan mengatasi persoalan penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan di dalam Lapas. Lagi pula, keduanya berada pada ranah yang berbeda dan tidak berhubungan secara langsung. Bila pendekatan birokratis ini belum terlihat keberhasilannya, ke depan, Pemasyarakatan perlu memikirkan perubahan pendekatan.

Pemasyarakatan perlu menyadari bahwa saat ini, kehidupan penjara adalah kehidupan narapidana dan petugas yang tak terbedakan. Mungkin argumen bahwa diskresi dalam penegakan disiplin di dalam lapas bertujuan untuk menurunkan potensi kerusuhan sebagian dapat diterima. Namun apakah sama sekali tidak ada celah lain? Dalam pandangan saya, dugaan keterlibatan Kepala Lapas Narkotika Nusakambangan dalam bisnis narkoba di dalam lapas, serta banyak kasus lainnya yang telah terjadi di masa lalu, secara mendasar disebabkan oleh tidak terpisahnya kultur petugas dan kultur narapidana.

Pertanyaannya, bagaimana bentuk teknis perubahan pendekatan yang dimaksud? Menurut saya, yang perlu dilakukan adalah meniadakan “pengistimewaan” narapidana tertentu, seperti tamping, pemuka, si A yang kaya, si B yang tokoh, karena hanya akan memfasilitasi jejaring yang kuat antara petugas dengan narapidana. Selain juga karena keberadaannya justru memperbesar struktur di antara narapidana sendiri, sehingga potensi pemerasan dan kekerasan oleh dan terhadap narapidana semakin besar. Termasuk mempekerjakan narapidana tertentu untuk urusan rumah tangga, seperti menyediakan air minum untuk tamu di kantor kepala Lapas. Pengistimewaan, mempekerjakan, bahkan mengistimewakan narapidana tertentu karena ia tokoh, pejabat, orang kaya, atau telah membelikan LCD TV di kantor Lapas, hanya akan menyatukan kultur petugas dengan narapidana yang seharusnya berbeda, dalam konteks penjara adalah pelaksana pidana. Pengawasan yang dibantu oleh narapidana adalah mekanisme yang alamiah, karena dalam komunitas akan selalu ada orang kuat dan berpengaruh yang mengatur. Dan ini tidak perlu pendelegasian apalagi formalisasi.

Teman saya di Nusakambangan, seorang pejabat pengamanan Lapas, seorang yang sederhana namun berkomitmen tinggi, pernah mengeluh tentang pola promosi. Bila sudah di daerah atau di pulau, pusat cenderung lupa. Saya khawatir, bila keluhan ini dipadu dengan kultur tunggal penjara, penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan tetap akan menjadi berita yang (tidak) mengejutkan di masa depan.

Explore posts in the same categories: Penologi

One Comment on “SEKALI LAGI, ADA APA DENGAN LAPAS?”

  1. rkiky Says:

    mas iqrak, bikin komen tentang yang berita hari ini dong, hehe


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: