“Setahun” Penegakan Hukum

Tulisan ini ingin meramaikan diskusi tentang “setahun” Kabinet SBY Jilid II, khususnya dalam penegakan hukum. Pada dasarnya satu tahun bukanlah periode yang cukup untuk mengevaluasi berhasil atau tidaknya sebuah pemerintahan. Ini pula yang menyebabkan banyak kebijakan dalam “setahun” pemerintahan (terlebih 100 hari) berada pada area wacana dan simbol. Menteri Hukum dan HAM sepertinya telah dibuat repot dengan evaluasi setahun ini. Seharusnya demikian pula dengan Kepala POLRI dan Jaksa Agung.

Penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia setahun ini dapat dikatakan jalan di tempat. Hal ini terlihat pada dua aspek sekaligus, yaitu reformasi struktural organisasional, dan fungsional. Pada aspek struktur dan organisasi, agenda reformasi Kepolisian dan Kejaksaan masih seperti mengisap jempol. Menang di simbolisasi dan wacana tapi tidak banyak berubah pada kenyataannya. Banyak kasus yang dapat mengindikasikan hal ini. Masih lemahnya aspek pengawasan berupa banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan adalah salah indikasi, seperti adanya dugaan kuat keterlibatan polisi dan jaksa dalam kasus penggelapan pajak oleh Gayus Tambunan.

Reformasi organisasi di Pemasyarakatan pun tidak kalah sulitnya. Penyimpangan seperti bagian dari keseharian dan “normal”. Pengawasan dan penindakan sangat sulit dilakukan, padahal sudah menjadi rahasia umum di banyak penjara ada pungli, bisnis seks, bisnis narkoba, dan banyak lainnya. Bahkan selalu ada upaya untuk menutup-nutupi. Seorang kolega mengirimkan email minggu lalu, tentang adanya kekecewaan redaksi sebuah media yang terpaksa membatalkan penayangan investigasi jurnalistik tentang bisnis seks di penjara, hanya karena adanya “tekanan” dari kementerian Hukum dan HAM kepada pemilik media. Tentang yang terakhir ini tentu amat sangat disayangkan.

Menteri Hukum dan HAM kabinet SBY Jilid II memang memperlihatkan komitmen yang besar dalam perubahan di Pemasyarakatan. Namun sejauh yang dapat diamati, semangat ini lebih banyak berhenti di tingkat wacana. Dalam reformasi perencanaan dan penganggaran misalnya, Kementerian Hukum dan HAM masih sangat enggan merombak struktur menjadi lebih akomodatif terhadap fungsi. Model organisasi yang integrated saat ini telah membuat rancu model pengawasan dan tidak akomodatif terhadap fasilitasi fungsi. Saya tidak ingin mengatakan bahwa model organisasi yang lebih otonom (holding) adalah lebih baik. Tanpa ketegasan dan konsistensi pengawasan serta penindakan, model organisasi apapun tidak akan mampu merubah keadaan.

Pada aspek fungsi, kelemahan dapat dilihat dengan ketidakmampuan dilakukannya penegakan hukum secara proporsional. Publik banyak yang menyalahkan Pemasyarakatan yang memberikan remisi atau pembebasan bersyarat pada koruptor, padahal itu sudah kewajibannya sesuai undang-undang dan peraturan di bawahnya. Inti persoalannya justru ada pada tidak mampunya penyidik dan hakim menemukan kesalahan yang sebenarnya dan jumlah kerugian negara yang seharusnya. Bila kemudian secara fungsional penyidik dan hakim tidak mampu membuktikan dengan proporsional, adalah aneh bila memaksa fungsi pelaksana pidana (di Pemasyarakatan) untuk “menambah” hukuman untuk koruptor. Hal ini bahkan melanggar hak-hak terpidana. Dalam kerancuan berfikir ini, tampak bahwa fungsi-fungsi penegakan hukum belum mampu berjalan sebagaimana seharusnya. Ironisnya, Kepolisian dan Kejaksaan dapat dengan sangat cepat dan efektif dalam memerangi kejahatan oleh orang-orang kecil.

Mengapa demikian? Argumen Richard Quinney (1979) dapat dipinjam dalam hal ini. Sederhananya, pendefinisian jahat dan tidak jahat, dan bagaimana hukum kemudian harus bekerja terhadap kejahatan adalah ranah penguasa. Bukan hanya penguasa politik (termasuk hukum), namun juga ekonomi dan kultural. Inilah mengapa kita tidak perlu heran dengan berlarut-larutnya penyelesaian kasus Century. Konon kata DPR, telah ada unsur kesalahan dalam kasus tersebut. Demikian pula dengan agak “mengerucutnya” kasus Gayus pada Gayus itu sendiri.

Lalu bagaimana dan kemana arah perubahan seharusnya? Tulisan ini jelas tidak mampu memberikan potret yang komprehensif. Apalagi menyangkut apa yang telah dan belum dilakukan oleh pemerintahan SBY Jilid II selama setahun ini. Namun pada dasarnya, publik telah memberikan indikator-indikator yang prioritas dalam agenda penegakan hukum. Sebut saja harapan untuk tuntasnya kasus Century, dilawannya upaya pelemahan KPK, tegasnya dan konsistennya pemberantasan korupsi, serta terciptanya keamanan dari terorisme dan kekerasan. Ke depan, bila raport penegakan hukum di Indonesia ingin berwarna “biru” sangat tepat bila dimulai dengan menyelesaikan kasus-kasus besar yang telah menguras energi publik tersebut.

Penegakan hukum bukan memerangi “orang miskin dan lemah”. Kepastian hukum dapat diwujudkan bukan hanya dengan menangkap pencuri kelas teri atau preman di terminal, namun dengan konsisten menindak kasus-kasus besar, meskipun harus berhadapan dengan penguasa. Argumen ini terlalu moralistik, namun bukankah demikian yang seharusnya dilakukan secara fungsional oleh organisasi-organisasi penegak hukum? Publik menunggu kepastian, dan Menteri-pun ingin tidur dengan lebih tenang.

Explore posts in the same categories: Realitas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: