PRITA DAN “KEKANGAN UU ITE”

Media Indonesia, 8 Juni 2009

Oleh Iqrak Sulhin

Tuduhan pencemaran nama baik oleh Prita Mulyasari terhadap RS Omni Internasional Tangerang mengejutkan publik. Bila mencermati substansi tulisan “curhat” Prita, hal ini sebenarnya biasa dan banyak dilakukan oleh siapapun yang dewasa ini sering bersentuhan dengan media internet. Setiap orang dapat membuat situs atau web-blog dan bebas menulis apapun. Bahkan di berbagai situs jejaring, tulisan-tulisan curhat seperti ini banyak ditemukan meskipun dalam bentuk yang lebih ringkas.

Pertanyaannya kemudian, mengapa Prita dianggap mencemarkan nama baik? Sederhananya, tentang hal ini dapat dilihat dari tiga perspektif. Pertama, dari sisi Prita melalui curhat-nya tersebut, yang kemudian disebut sebagai pelaku pencemaran nama baik. Kedua, dari reaksi yang diberikan oleh RS Omni, dan ketiga dari reaksi negara, khususnya Peradilan Pidana, dengan dasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dari sisi substansi, tulisan Prita pada dasarnya mengindikasikan terhambatnya mekanisme-mekanisme formal dalam penyelesaian masalah dalam pelayanan publik, khususnya bidang kesehatan. Ironisnya, kecenderungan ini mengarah pada ketidak percayaan terhadap mekanisme itu sendiri. Dugaan malapraktik yang melibatkan dokter dapat menjadi contoh. Kasus-kasus ini sulit sekali dimenangkan ketika dihadapkan dengan pembuktian dan “solidaritas” dokter. Kecenderungan ini membuat publik pesimistis untuk mengangkat ke ranah hukum bila terjadi atau berpotensi terjadi di masa depan.

Para dokter memang menjadi pokok perhatian terkait hal ini. Untuk hal-hal sederhana terkadang dokter tidak bisa dianggap telah bertindak profesional. Sebut saja misalnya menjawab dengan santun dan tepat setiap pertanyaan pasien, memberikan keterangan atas setiap perlakuan medis yang diberikan, hingga memberikan diagnosa yang benar. Pasien sering dianggap meragukan “keahlian” sang dokter bila bertanya tentang banyak hal terkait dirinya. Dokter dan rumah sakit perlu sensitif karena di mata publik berkembang opini bahwa dokter sekarang ini lebih berat orientasinya pada uang ketimbang pelayanan. Misalnya pada saat perempuan akan melahirkan di RS, dokter cenderung merekomendasikan operasi dengan biaya mahal dan waktu yang cepat ketimbang menunggu proses kelahiran secara alamiah (normal) dengan waktu yang lebih lama. Dalam tulisan Prita, kecenderungan dokter seperti disinggung sebelumnya juga terlihat.

Dari sisi RS Omni, reaksi ini tentu saja berlebihan karena dasar dari reaksi ini lebih terlihat dari aspek terancamnya “pasar” melalui rusaknya citra RS tersebut sebagai pelayanan yang bertaraf internasional. Dalam pelayanan publik, meski unsur mencari keuntungan dapat dibenarkan dalam pelayanan publik oleh sektor swasta, namun hakekat pelayanan swasta adalah untuk pelayanan itu sendiri. Seharusnya, tulisan Prita lebih dianggap sebagai input bagi perbaikan pelayanan. Publik-pun akan lebih memberikan apresiasi bila respon terhadap Prita tidak seperti yang dilakukan sekarang ini, meski RS Omni memiliki hak untuk demikian.

Satu sisi lain yang cukup kontroversial dalam kasus Prita ini adalah reaksi dari Sistem Peradilan Pidana atas dasar UU ITE. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu substansi aturan itu sendiri serta kesan di mata publik bahwa sistem peradilan pidana, dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan, lebih berpihak pada kepentingan bisnis yang merasa tercemar nama baiknya.

Salah satu kecenderungan hukum adalah selalu tertinggal dari tipologi kejahatan. Kehadiran UU ITE ini bila dikaitkan dengan corak dan karakteristik masyarakat dewasa ini adalah sebuah keniscayaan. Ada pameo yang mengatakan Cyber Crime hanyalah kejahatan konvensional, namun dengan cara dan media yang baru. Bila dahulu penipuan memerlukan interaksi face-to-face, sekarang ini dapat dilakukan hanya dengan media online (internet). Demikian pula dengan munculnya “pasar online” di mana transaksi bisnis direduksi dalam bentuk “digit” numerik dan karakter yang dihantar terimakan melalui internet.

Perkembangan seperti ini tentu saja menuntut adanya rambu-rambu hukum baru yang lebih adaptif. Dalam UU ITE itu sendiri dijelaskan bahwa menguatnya globalisasi informasi serta kemajuan dalam teknologi informasi telah menyebabkan perubahan di masyarakat hingga munculnya bentuk-bentuk hukum baru. Bila boleh ditambahkan, perkembangan teknologi informasi ini juga mendorong munculnya tipologi baru dalam dunia kriminalitas. Beberapa aspek dalam UU ini secara tegas memberikan perlindungan terhadap masyarakat, salah satunya perlindungan terhadap informasi atau dokumen di dalam komputer atau sistem elektronik. Oleh karenanya umumnya kecenderungan di institusi pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menyimpan data, informasi atau dokumen secara digital, secara kriminologis UU ITE cukup berdasar.
Namun demikian, bila kembali ke sifat bahwa hukum selalu memiliki celah dan tertinggal, kasus Prita ini perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mencermati kembali sejauh mana UU ITE ini dapat dianggap proporsional. Bila melihat Bab VII, Pasal 27 ayat 3 yang diancamkan pada Prita, muncul sejumlah catatan. Pasal ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pada pasal 45 ditegaskan terhadap perbuatan ini diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda maksimal 1 Milyar Rupiah.

Terkait dengan hak berkomunikasi yang dilindungi Undang-Undang Dasar perubahan kedua, apa yang dilakukan Prita justru dibenarkan. Pasal 28 F UUD 1945 menegaskan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Perdebatan memang akan muncul terkait dengan substansi informasi yang dimaksud. Tentu saja bila mengandung unsur ancaman, penipuan, SARA dan lainnya (sebagaimana juga diatur dalam UU ITE) tidak akan dapat dibenarkan.

Permasalahannya, apakah tulisan Prita adalah pencemaran nama baik Omni Internasional? Argumen bahwa internet adalah media berekspresi yang masif digunakan di seluruh dunia dan ekspresi adalah hak setiap manusia, serta secara substansi tulisan Prita lebih menggambarkan kekecewaannya terhadap sikap dokter dan pelayanan yang diberikan, seharusnya unsur mencemarkan nama baik belum dapat diterima. Dapat dibayangkan kemunduran yang akan terjadi bila diskusi satu, dua atau banyak orang dalam sebuah milis, yang kebetulan membicarakan, misalnya, sebuah bank yang akan bangkrut dianggap sebuah pencemaran nama baik oleh bank yang bersangkutan. Juga bila dilarangnya memuat tulisan yang berisi opini atau luapan kekesalan tentang sebuah pelayanan publik baik oleh pemerintah maupun swasat.

Dalam pandangan kriminologi, kejahatan memang merupakan perbuatan yang bersifat merugikan. Namun masalahnya, dalam struktur masyarakat kapitalistik dewasa ini, pihak yang lebih dominan dalam mendefinisikan kerugian adalah kekuasaan, baik secara politik maupun ekonomi. Bila melihat bagaimana reaksi yang diberikan oleh banyak pihak terhadap kasus Prita ini, terlihat bahwa kerugian justru ada di pihak masyarakat sendiri. Melalui terancamnya kekebasan berekspresi serta menyampaikan informasi yang justru dilindungi oleh konstitusi.

Terakhir, pihak yang juga perlu diperhatikan adalah Kepolisian dan Kejaksaan. Terlepas dari lempar tanggung jawab antara keduanya, khususnya dalam hal pencantuman pasal 27 dan pasal 45 UU ITE. Satu hal yang diharapkan dari keduanya adalah dapat memandang sebuah kasus secara lebih proporsional. Baik secara materiil, maupun dalam konteks acara pidana, khususnya penahanan dari orang yang disangka melakukan pelanggaran. Dalam hal penahanan, Hukum Acara jelas menegaskan pertimbangan untuk penahanan; yaitu bila melarikan diri, melakukan kejahatan kembali atau menghilangkan barang bukti. Sulit untuk diperkirakan bahwa Prita akan akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti (yang tentu saja sulit sekali dilakukan di dunia cyber dewasa ini).

Richard Quinney (1979) pernah menjelaskan adanya kecenderungan kuat dari Sistem Peradilan Pidana untuk terjebak dalam Criminal Justice Industrial Complex. Kecenderungan bahwa aparat penegak hukum bermutualisme dengan bisnis, sehingga penegakan hukum lebih identik sebagai pembelaan terhadap kepentingan bisnis. Semoga ini benar-benar tidak terjadi dalam kasus Prita ini.

Explore posts in the same categories: Realitas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: