Pembunuh Bayaran

Rubrik Analisis Kriminalitas, Suara Pembaruan, 18 Maret 2009

Dalam perkembangannya, pembunuhan yang dibayar, di mana ada pemesan dan pelaksana, bukanlah bentuk kejahatan baru. Meskipun dalam literatur kejahatan ini digolongkan “modern”. Bila dilihat dari motif umumnya, pembunuhan seperti ini dapat dikatakan modern bila dilihat dari sisi pelaksana karena mengarah pada sebuah “profesi”. Pembunuhan dilakukan dengan imbalan tertentu. Namun bila dilihat dari sisi pemesan, kejahatan ini pada dasarnya adalah penghilangan nyawa yang telah ada seiring sejarah manusia.

Kembali pada literatur, dari sisi pemesan, motif-motif di balik aksi pembunuh bayaran sangat beragam. Beberapa pembunuhan yang dipesan berbasis pada dendam, ideologi, pragmatisme politik serta kepentingan militer dalam kondisi perang.

Pengakuan John Perkins (2004) dalam Confessions of an Economic Hit Man, bahkan menjelaskan pragmatisme ekonomi, yang tentu saja dilatari oleh konspirasi politik tingkat tinggi antar negara, adalah alasan pembunuhan Presiden Jaime Roldos dari Ekuador dan Omar Torrijos dari Panama tahun 1981, oleh agen (the jackals) yang “dibayar” oleh kepentingan ekonomi besar di negara kapitalis besar. Bila melihat konstruksi “teori pembunuhan bayaran” dari Perkins ini, diperkirakan pembunuhan serupa tidak terjadi di Indonesia karena pimpinan politik saat itu cukup bisa bersahabat dengan kepentingan ekonomi besar ini.

Satu catatan lain tentang “pembunuhan yang dipesan” ini adalah status korban. Meskipun penulis tidak memiliki catatan pasti tentang hal ini, namun bila melihat perkembangannya sebagai “kejahatan modern”, korban pembunuhan ini berkisar pada pimpinan politik, pimpinan kharismatik non formal, dan penguasa jejaring ekonomi. Diperkirakan, hal ini pulalah yang menyebabkan mengapa pembunuhan seperti ini mendapatkan perhatian lebih dari media massa.

Peristiwa pembunuhan, dengan senjata api, terhadap Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, setelah bermain golf di Cikokol Tangerang, Sabtu 15 Maret lalu cukup mengejutkan. Kemungkinan bahwa pembunuhan tersebut adalah pesanan mendominasi spekulasi tentang latar belakang dan motif. Kemungkinan ini bahkan diakui oleh pihak Kepolisian. Dapat dikatakan, peristiwa ini adalah satu dari tiga pembunuhan “besar” dalam 8 tahun terakhir. Dua lainnya adalah pembunuhan terhadap Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita tahun 2001 dan terhadap Direktur PT Asaba Budiharto Angsono tahun 2003.

Namun tidak berarti tidak ada kasus pembunuhan lain yang terjadi pada periode tersebut. Tercatat, berdasarkan data media, kasus serupa juga diduga terjadi terhadap Imran Ray di Jakarta September 2004, dan pembunuhan oleh seorang ibu rumah tangga terhadap suaminya di Bangka Belitung Februari 2009 ini. Tahun 2008, warga Indonesia yang berada di Malaysia, khususunya yang berasal dari Jawa Timur juga diresahkan oleh pembunuhan yang diduga dipesan oleh orang-orang yang pula berasal dari Jawa Timur. Meskipun berbeda, pada tahun 2007 masyarakat juga diresahkan oleh “tawaran” jasa pembunuh bayaran melalui email. Meskipun untuk kasus terakhir ini Kepolisian lebih melihatnya sebagai upaya penipuan.

Motif Pembunuhan
Tentang apa yang menjadi motif pembunuhan terhadap Nasrudin hingga kini masih spekulasi. Meskipun Mabes POLRI melalui Kadiv Humas mengatakan tidak tertutup kemungkinan pembunuhan ini dilakukan oleh orang bayaran (SP, 16/03/2009). Tentang hal ini publik perlu menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan ke arah pelaku dan motif kepada Kepolisian. Oleh karenanya, upaya keluarga korban untuk melakukan “investigasi” perlu dipahami sebagai upaya membantu pihak Kepolisian sehingga perlu koordinasi.

Namun demikian, bila melihat pola antara ketiga “kasus besar” ini dugaan bahwa ini dilakukan oleh pelaku “eksekutor” profesional cukup beralasan. Pertama, penggunaan senjata api dengan pola “eksekusi” yang terencana dan rapi. Kepemilikan senjata api bukanlah hal yang bersifat umum di Indonesia. Menurut Divisi Humas Mabes POLRI, terdapat sekitar 17 ribu senjata api yang didaftarkan di Mabes POLRI (SP, 16/03/2009). Memang nyatanya, jumlah senjata api yang beredar secara ilegal tidak dapat dikatakan sedikit. Namun tetap saja untuk memilikinya diperlukan jejaring khusus yang sudah terorganisir dengan baik. Tidak mungkin membeli senjata api di supermarket.

Kedua, menggunakan senjata api juga bukan suatu hal yang mudah. Terlebih lagi bila dipadukan dengan strategi yang efektif untuk “eksekusi” dan melarikan diri. Dengan kata lain, tidak semua orang pula mampu menggunakan senjata api dengan baik. Kedua hal inilah yang memunculkan spekulasi adanya kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang memang terlatih dengan baik menggunakan senjata api, yaitu oknum militer dan polisi, baik yang aktif maupun yang telah dikeluarkan. Setidaknya ini diperlihatkan oleh pembunuhan terhadap Dirut PT Asaba tahun 2003, dimana “eksekutor” adalah oknum dari militer.

Adapun alasan “eksekutor” untuk membunuh dalam hal ini adalah untuk mendapatkan imbalan berupa uang. Dalam pembunuhan terhadap Imran Ray, menurut informasi media massa, “eksekutor” diberi imbalan sekitar 300 juta rupiah. Pembunuhan terhadap sejumlah orang Jawa Timur di Malaysia diberikan imbalan 3000-7000 ringgit (antara, 06/11/2008). Sementara yang terjadi di Bangka Belitung Februari 2009 mendapat bayaran sekitar 10 juta rupiah (okezone, 07/02/2009).

Tentang apa yang menjadi motif dari pihak yang memesan, bila melihat sedikit informasi dari media massa, motif pembunuhan seperti ini di Indonesia lebih banyak didominasi oleh dendam dan persoalan uang. Oleh karenanya, di dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan seperti ini pihak Kepolisian harus mampu mengungkap lebih jauh hingga ke pemesan dan motifnya. Menghukum eksekutor saja tidaklah cukup.

Pembunuhan dengan menggunakan pembunuh bayaran ini memiliki karakteristik yang mampu melindungi identitas dari pemesan dengan sangat efektif. Antara pemesan dan eksekutor bisa saja tidak memiliki hubungan sama sekali, bahkan tidak pula berkomunikasi secara langsung. Inilah yang membuat pemesan memiliki penyangkalan yang kuat. Polisi dalam hal ini diharapkan mampu mengembangkan teori dengan melihat lebih jauh rekam relasi sosial, bisnis, atau politik dari korban. Meskipun upaya ini memang memerlukan kerja yang sangat keras.

Terakhir, ada dua hal penting lainnya yang terkait. Pertama, munculnya kasus pembunuhan seperti ini dapat dipahami sebagai buntunya jalur konvensional formal dalam penyelesaian setiap masalah dalam relasi antar manusia. Mekanisme hukum dapat dianggap tidak mampu memberikan keadilan. Bahwa dendam, kerugian materi akibat sebuah perjanjian, atau sengketa lainnya dapat diminimalisir bila mekanisme hukum dapat memberikan putusan secara tegas dan tepat.

Kedua, pihak Kepolisian perlu melakukan inventarisasi kembali izin kepemilikan senjata api yang sudah diberikan, serta melakukan evaluasi apakah akan tetap diberikan atau dicabut. Selain itu, Kepolisian harus mampu menyelidiki untuk kemudian menindak pengedar, penjual, dan pemilik senjata api ilegal. Bila kepemilikan senjata ilegal dapat diminimalisir, Kepolisian akan lebih mudah dalam mengidentifikasi pelaku.

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: