KETIKA PENGHILANGAN NYAWA JADI “BIASA”

Rubrik Analisis Kriminalitas, Suara Pembaruan, 6 Mei 2009

Pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnain menjadi kejahatan yang sangat mengejutkan saat ini. Tidak saja karena dilakukan secara terencana, namun melibatkan keterlibatan banyak pihak mulai dari “eksekutor” di lapangan, “perantara”, dan “otak” pembunuhan. Di antara hal itu, yang paling memprihatinkan adalah “otak” pembunuhan. Saat ini kepolisian telah menetapkan Antasari Azhar, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi non aktif, sebagai tersangka otak pembunuhan tersebut.

Saat ini publik memang perlu bersabar menunggu proses hukum terhadap kasus ini. Tersangka AA pun berhak untuk disangka tidak bersalah hingga putusan pengadilan. Namun demikian bila melihat sejumlah kasus serupa yang terjadi sebelumnya, keprihatinan yang dalam patut diberikan ketika dihadapkan dengan kenyataan bahwa pembunuhan dapat “dipesan”.

Kenyataan ini memang ironis mengingat pembunuhan adalah kejahatan yang sangat serius karena menghilangkan nyawa. Terlebih lagi bila dilakukan terencana. Pertanyaannya, apa yang sedang terjadi di masyarakat sehingga membunuh adalah cara menyelesaikan masalah?

Secara umum, pembunuhan dapat dibedakan antara pembunuhan “instrumental” dan pembunuhan sebagai tujuan itu sendiri. Pembunuhan tipe pertama lebih identik dengan pembunuhan yang terjadi, baik disengaja maupun tidak, dalam melakukan kejahatan lainnya. Seperti perampokan yang disertai pembunuhan terhadap satuan pengamanan atau target yang dirampok. Motif membunuh dalam hal ini adalah “alat” untuk mencapai tujuan.

Sementara pembunuhan tipe kedua dicirikan oleh kesengajaan. Membunuh target adalah tujuan itu sendiri. Biasanya pembunuhan ini dilatarbelakangi oleh dendam dan persoalan interpersonal lainnya seperti kerugian-kerugian material dalam jumlah sangat besar yang tidak terselesaikan. Dari segi jumlah, pembunuhan tipe ini lebih banyak terjadi. Bila melihat beberapa pembunuhan sebelumnya, latar dendam dan kerugian materi sangat terlihat. Seperti pembunuhan terhadap Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita tahun 2001 dan terhadap Direktur PT Asaba Budiharto Angsono tahun 2003. Kasus mutilasi di tahun 2008 yang dilakukan seorang perempuan terhadap suami yang dianggap sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga juga mengindikasikan hal yang sama.

Kembali ke pertanyaan sebelumnya, sederhananya, terjadinya pembunuhan yang bermotif permasalahan interpersonal maupun yang bersifat instrumental harusnya dijadikan bahan refleksi dalam penegakan hukum di Indonesia. Serta refleksi tentang sejauh mana “nyawa” adalah hal yang penting untuk dilindungi, khususnya oleh negara.

Dalam banyak kasus pembunuhan, termasuk sebagian yang “dilegalkan” secara kultural di beberapa daerah di Indonesia, kemunculannya sangat terkait dengan kemendekan dan ketidak percayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Penelitian yang penulis lakukan tahun 2002 terhadap kekerasan kolektif yang sering berujung pebunuhan pada periode 2000-2002 memperlihatkan dominannya alasan ini. Meskipun dua fenomena ini berbeda secara ontologis (pada level objeknya), namun keduanya tetap berujung pada penghilangan nyawa.

Melihat sejumlah kasus pembunuhan, termasuk pembunuhan yang dilakukan dengan “memesan”, persoalan interpersonal yang melatar belakangi pada dasarnya dapat diselesaikan bila mekanisme penyelesaian masalah konvensional berjalan dengan baik. Meski dengan syarat tidak ada kesenjangan tujuan antara kedua belah pihak. Bahwa kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik adalah tujuan yang dipegang oleh kedua pihak yang bertikai.

Idelanya, dalam mengantisipasi terjadinya kasus-kasus pembunuhan yang dilatarbelakangi dendam dan kerugian material yang tidak terselesaikan, kepolisian serta pranata-pranata di masyarakat turut serta secara aktif. Bila dua orang berkonflik, dalam dimensi jarak dan waktu, pihak yang akan pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Seperti keluarga masing-masing (istri, anak, saudara), teman, kolega atau tetangga. Ke depannya, meski besar anggapan bahwa masalah interpersonal bukan konsumsi umum, masyarakat harus lebih tanggap melalui peran tokoh atau otoritas kewilayahan.

Dalam konteks keadilan restoratif -penyelesaian masalah yang berbasis pada masyarakat dan pemulihan kerugian para pihak yang terkait dengan terjadinya konflik- tokoh atau otoritas kewilayahan “diharuskan” untuk mengambil inisiatif. Meski harus disesuaikan dengan konteks masyarakatnya, namun upaya-upaya ini seharusnya dapat meminimalisir berkembangnya dendam menjadi tindakan kekerasan.

Pada tingkatan yang lebih makro, maraknya pembunuhan, baik instrumental maupun yang dilatari dendam, harus pula dijadikan bahan reflesi oleh negara. Bila melihat bagaimana respon terhadap kasus-kasus pembunuhan ini, negara hanya hadir dalam konteks pemidanaan (menangkap, menuntut, mengadili, dan menghukum pelaku). Hal yang lebih penting yang harus dilakukan adalah memikirkan langkah-langkah antisipatif.

Negara, khususnya dalam penegakan hukum tidak bisa memandang terbunuhnya seseorang dalam perampokan adalah sebuah “resiko” yang ditanggung masyarakat. Anggapan bahwa semua orang berpotensi untuk terbunuh karena resiko hidup di dunia yang penuh kejahatan sangat tidak bisa diterima. Kuatnya anggapan ini membuat negara cepat dan mudah untuk lari dari tanggung jawab melindungi nyawa.

Diluar konteks kejahatan, publik sering dihadapkan dengan pernyataan dari pemerintah, bahwa publik harus tabah menghadapi musibah! Terakhir ini diperlihatkan di Situ Gintung. Pernyataan ini tidak dapat diterima dengan akal sehat. Bila diterjemahkan secara sederhana, negara ingin menyampaikan bahwa hilangnya nyawa akibat bencana (dan kejahatan) adalah hal yang lumrah, sehingga publik harus bisa menerima itu.

Memang sulit untuk membuat zero crime society, bahkan mustahil. Namun adalah kewajiban otoritas untuk melindungi nyawa. Negara tidak dapat hanya berperan menjadi penghukum, namun harus pula menjadi pihak yang mencegah. Demikian pula dengan peran aktif dari mekanisme yang berbasis di masyarakat.

Bila kembali ke kasus yang disangka diotaki oleh AA, serta kasus serupa sebelumnya, negara harus bisa melihatnya sebagai kasus yang sangat serius. Tidak bisa dibiarkan hanya menjadi konsumsi media massa saja karena akan semakin memperkuat kesan bahwa pembunuhan adalah hal biasa. Pengaturan senjata, disiplin ketat anggota militer dan kepolisian, serta membuat mekanisme hukum lebih efisien dan efektif sehingga menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa harus dilakukan.

Terakhir, bila melihat fenomena pembunuh bayaran secara historis terlihat bahwa pihak-pihak yang terlibat sebagai pemesan biasanya berada di level elit, baik secara politik maupun ekonomi. Ke depannya, perlu difikirkan sebuah mekanisme yang mampu “menyaring” para elit sebelum diberikan kewenangan yang besar. Selain rekam prestasi, perlu dilihat pula rekam pribadi dari elit yang akan dipromosikan atau menduduki jabatan penting. Tujuannya agar para pemimpin di negeri ini benar-benar memiliki moral.

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: