Struktur Kekerasan

Dimuat di Rubrik Analisis Kriminalitas Suara Pembaruan, Rabu 11 Februari 2009

Pandangan kriminologi terhadap asal muasal kekerasan memang beragam. Di satu sisi dapat dilihat secara individual, di sisi lain dapat pula dilihat dalam konteks kolektif. Individu yang melakukan kekerasan, seperti penganiayaan dan pembunuhan, dapat dilihat sebagai individu yang terprovokasi. Ada peran korban dalam munculnya kekerasan. Sementara kekerasan secara kolektif lebih merupakan larutnya individu dalam kerumunan, sehingga menjadi tidak lagi memiliki kesadaran individual atau hilang rasionalitas. Kerusuhan sepak bola mungkin contoh yang tepat untuk kekerasan yang satu ini. Selain juga “penghakiman massa” terhadap maling.

Namun membicarakan sebab musabab kekerasan seperti kurang menarik bila melihat fenomena kekerasan yang berkembang dewasa ini di Indonesia. Baik yang dilakukan individual maupun kolektif. Setidaknya pasca reformasi politik 1998. Mulai dari kasus kerusuhan Mei 1998, sejumlah kekerasan saat pemilihan umum (pemilu) 1999, penghakiman massa periode 1999-2002, pembunuhan Munir tahun 2004, penganiayaan di sekolah kedinasan, kerusuhan dan konflik horizontal pada proses pemilihan kepala daerah (pilkada), penyiksaan dalam proses penahanan, sejumlah insiden kekerasan oleh anggota Kepolisian dan TNI serta antar mereka sendiri, bullying di sekolah dan kampus, hingga terakhir yang menghebohkan demonstrasi anarkis menuntut pemekaran wilayah yang berujung tewasnya Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kasus-kasus ini memperlihatkan adanya inter-play sehingga secara keseluruhan berbentuk struktur kekerasan dalam kekerasan struktural.

Reformasi 1998 jelas berbiaya sangat mahal karena harus diwarnai kekerasan. Kerusuhan Mei pada tahun tersebut dapat dianggap sebagai indikator awal dari struktur kekerasan ini. Bergeraknya massa yang kemudian anarkis dengan sentimen SARA adalah puncak pelampiasan atas terkekangnya kebabasan pada pemerintahan Orde Baru. Kebijakan represif telah menjadi hambatan struktural bagi perubahan sehingga negara yang menjadi “lemah” merubah manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Argumen ini dalam beberapa aspek didukung oleh sejumlah teori. Kekerasan kolektif, meski membutuhkan pemicu (seperti gejolak ekonomi dan tewasnya mahasiswa Mei 1998), dilatarbelakangi oleh structural strain (dalam bentuk otoritarianisme negara).

Munculnya “Orde Reformasi” dengan momentum Pemilu demokratis tahun 1999 pada dasarnya membuka kran berekspresi secara demokratis. Namun pertanyaanya kemudian mengapa demokratisasi seperti tidak berkorelasi secara positif terhadap menurunnya tindakan kekerasan? Pemilu 1999 tidak pula lepas dari kekerasan. Utamanya terhadap partai yang dianggap representasi Orde Baru. Kekerasan massa justru meningkat pasca reformasi. Hingga dibunuhnya Munir tahun 2004. Serta banyak kasus lainnya.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa tekanan struktural yang hilang pasca reformasi tidak secara otomatis menghilangkan kekerasan sebagai alternatif dalam penyelesaian masalah. Namun mengapa justru ada? Atas pertanyaan tersebut, tulisan ini memberikan argumen asumtif. Ini tidak terlapas dari pengaruh yang justru diberikan secara struktural. Bila pada periode Orde Baru, struktur yang menjadi pelaku. Maka pada periode reformasi, setidaknya hingga peristiwa terakhir di DPRD Sumatera Utara, strukturlah yang memelihara kekerasan.

Sebelum lebih jauh, struktur kekerasan yang dimaksud oleh tulisan ringkas ini adalah keterkaitan antara domain makro hingga mikro dari fenomena kekerasan, serta mencakup pula relasi aktor dari level teratas struktur sosial ekonomi dan politik hingga grass root.

Ada sejumlah indikasi yang dapat digunakan untuk memperkuat asumsi ini. Pertama, indikasi imitatif. Pola penegakan hukum yang represif, seperti pola penanganan demonstrasi setidaknya 5 tahun setelah reformasi dan penyidikan disertai “penyiksaan” secara disadari atau tidak, telah menjadi contoh yang memelihara struktur kekerasan di Indonesia. Termasuk dalam hal ini sejumlah insiden yang melibatkan kekerasan oleh Militer pasca reformasi, yang diperlihatkan di sejumlah daerah konflik, seperti di Aceh. Munculnya kelompok-kelompok paramiliter di masyarakat jelas memperlihatkan adanya pola “mencontoh”. “Premanisme” ala DPR oleh sebagian masyarakat juga sering dijadikan alasan untuk menyelesaikan permasalahan dengan pola kekerasan.

Kedua, indikasi “pemeliharaan”. Hal ini terkait dengan indikasi pertama, hanya bedanya ada unsur kesengajaan dalam memelihara hingga membentuk kekerasan. Terbentuknya sejumlah organisasi paramiliter tidak terlepas dari peran sejumlah tokoh di tingkatan tertinggi struktur ekonomi politik. Termasuk dalam hal ini organisasi paramiliter yang dibentuk dan dipelihara oleh Partai politik. Bahkan pemerintah turut membentuk organisasi yang difungsikan seperti “penegak hukum” yang diberikan “kewenangan” represif, seperti satuan polisi pamong praja. Padahal kewenangan yang dimiliki justru tidak sampai demikian. Kemunculan organisasi-organisasi ini tentu saja memunculkan pertanyaan tentang legitimasi masing-masing dalam melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada kekerasan tersebut.

Selain pada struktur ekonomi politik, struktur lain yang membentuk dan memelihara kekerasan ini adalah sosio kultural. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia sangat terkait dengan struktur patriarki yang lebih memposisikan perempuan sub ordinat dari laki-laki, serta memposisikan anak sebagai “hak milik”. Bullying dan kekerasan yang terjadi di sekolah dan perguruan tinggi, adalah fenomena yang juga dipelihara secara sosial. Bahkan oleh otoritas yang menauingi lembaga pendidikan tersebut.

Ironisnya, indikasi pemeliharaan inilah yang menjadi pokok permasalahan. Penyiksaan yang menjadi “bagian” yang inhern dalam penyidikan, insiden kekerasan militer terhadap sipil di daerah konflik, serta elit-elit yang berkehendak untuk mencapai tujuannya dengan segala cara, meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga, adalah sejumlah kecil dari begitu banyak contoh lainnya yang telah membuat rumitnya pencegahan terjadinya kekerasan di Indonesia.

Kasus penghakiman massa (1999-2003), pembunuhan terhadap Munir (2004), kasus salah tangkap (2008), serta demonstrasi anarkis yang berujung tewasnya ketua DPRD Sumatera Utara (2009) memperlihatkan inter-play dalam struktur. Terbunuhnya Munir dan banyaknya salah tangkap dapat dianggap berada di level teratas dari struktur kekerasan. Penghakiman massa yang dilakukan oleh grass root adalah konsekuensi dari terpeliharanya kekerasan di level tertinggi struktur masyarakat karena imitasi. Sementara kasus demonstrasi anarkis di DPRD Sumut memperlihatkan keterkaitan inter-play akibat sejumlah elit yang memang memelihara kekerasan sebagai cara memaksakan kehendak.

Kasus terakhir ini patut untuk diperhatikan lebih. Di satu sisi, masyarakat sudah terlalu banyak diberikan contoh praktek-praktek kekerasan, baik yang dilakukan oleh level grass root sendiri, terlebih lagi oleh level teratas dalam struktur sosial. Sehingga massa demonstran di DPRD Sumut tidak dapat bertanggung jawab secara “penuh”. Hal yang patut dipersoalkan adalah elit yang berkepentingan, yang membentuk dan memelihara kekerasan sebagai cara untuk memaksakan kehendaknya. Sehingga pertanggungan jawab dalam tewasnya Ketua DPRD Sumut sehubungan demonstrasi anarkis tersebut sangat pantas ditanggung oleh elit yang membentuk dan memelihara.

Untuk tujuan pencegahan, ke depan, pihak-pihak yang berada di level teratas struktur sosial harus dapat memberikan contoh tindakan yang etis dan pro sosial. Termasuk de-militerisasi kebijakan. Elit di pemerintahan memang menjadi pokok perhatian karena dinamika dan kompleksitas kepentingan, serta sumber daya lebih tersentralisasi pada tingkatan ini. Namun willingness saja tidak cukup untuk mencegah. Ke depan, aparat penegak hukum, termasuk instrumen pengawasan di pemerintahan, harus pula secara konsisten melakukan antisipasi, hingga ke arah penindakan, terhadap sejumlah pihak yang memanfaatkan struktur dan memelihara tradisi kekerasan.

Explore posts in the same categories: Realitas

One Comment on “Struktur Kekerasan”

  1. budak kapitalis Says:

    Salam wa barokallah alaik,
    jadi “terangsang” pengen komentar nih bos.

    menurutku kok tidak pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pada kelompok elit saja. Seharusnya ada pandangan lain yang komprehensif, tidak hanya dilihat dari tindakan imitatif terhadap perilaku elit.

    Semua orang menginginkan kehidupan yang layak, di banyak masyarakat pedalaman dan daerah pedesaan kehidupan yang layak di simbolisasi dengan keadaan papan dan kendaraan yang “well made”.

    Kehidupan yang layak ini hanya bisa dinikmati dengan kerja keras mengandalkan otot. Coba lihat pekerjaan yang ada di desa, sangat jarang yang meng-eksploitasi kekuatan pikiran. Begitu juga pekerjaan di kota, sebagian besar(asumsi?)adalah pekerjaan yang mengandalkan otot, atau perlu berotot dulu baru dapat pekerjaan. Hal ini membuat marak timbulnya organisasi para militer (bukan hanya org betawi lho yang buat-klo dikira karena alienasi).

    Kebiasaan dengan pekerjaan yang mengandalkan otot inilah yang membungkus kesadaran individual menjadi sebuah kebiasaan komunal membereskan semua hal dengan kekerasan. Maka timbulnya simbol-simbol demokrasi, lewat DPR/D, demonstrasi dll, tidak mampu menghilangkan sifat penggunaan otot (kekerasan) untuk menyelesaikan permasalahan.

    enak tinggal di kota, apalagi Jakarta (udah kayak di luar negri tuh), beda banget ama realitas masyarakat Indonesia kebanyakan. Masyarakat pedesaan masih menganggap kekuatan otot sebagai panglima, maka premanisme bermunculan. Dan kegiatan premanisme ini dianggap menjadi cara untuk menikmati kekayaan. Banyak di sini orang kaya yang dulunya preman…..

    embuh….sebodo teuing….


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: