Salah Tangkap dan Taruhan Profesional Aparat

Analisis Kriminalitas Suara Pembaruan, 10 September 2008

Dua minggu terakhir, kita dikejutkan sejumlah temuan salah tangkap dan dugaan kuat torture (penyiksaan) yang dialami beberapa orang. Fakta terakhir justru diperkuat dengan keputusan di tingkat Mahkamah Agung (MA) yang membebaskan para tersangka perkosaan dan pembunuhan di Makasar, Sulawesi Selatan, karena terbukti tidak bersalah.

Menurut para tersangka, selama berada di tahanan polisi mereka mengalami penyiksaan agar mau mengakui melakukan kejahatan yang dituduhkan. Kasus lain yang juga menarik perhatian adalah pelaku pembunuhan terhadap “Asrori” di Jombang tahun 2007 lalu. Polisi telah menetapkan tiga tersangka, dua di antaranya bahkan telah dipidana penjara. Secara mengejutkan, kematian Asrori terkait dengan pembunuhan demi pembunuhan yang dilakukan oleh Ryan. Berdasarkan pengakuan Ryan, dan tes DNA yang dilakukan oleh Kepolisian ditemukan fakta bahwa pelaku pembunuhan terhadap Asrori bukan ketiga orang yang disangka sebelumnya, melainkan Ryan. Menurut ketiga tersangka, mereka tidak tahan dengan penyiksaan aparat sehingga terpaksa mengaku.

Selain dua kasus ini, masih banyak kasus salah tangkap lainnya yang mungkin tidak sempat diketahui publik. Ada tiga catatan yang dapat diberikan terhadap jamaknya kasus ini. Pertama, hal ini jelas merupakan pertaruhan profesionalitas aparat peradilan pidana, mulai dari Kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Salah tangkap, salah tuntutan, dan salah pidana terhadap seseorang atau beberapa orang yang tidak bersalah menunjukkan tidak cermat atau cerobohnya aparat dalam memeriksa kasus.

Kedua, muncul pertanyaan bagaimana mungkin orang tidak bersalah mau mengakui kejahatan yang tidak dilakukannya? Jawaban dari pertanyaan ini tentu saja terkait dengan pertanyaan berikutnya, bagaimana cara aparat mendapatkan pengakuan orang-orang yang disangka bersalah? Mengapa “pengakuan” yang ditekankan, hal ini karena bukti atau fakta akan sulit didapat bila memang tidak bersalah. Ketiga, bagaimana proses peradilan yang seharusnya terjadi bila kerangka besarnya adalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu?

Penahanan dan Penyiksaan

Sistem peradilan pidana (SPP) merupakan bentuk reaksi formal terhadap kejahatan. Namun, tidak berarti reaksi yang dilakukan secara ceroboh tanpa adanya perlindungan terhadap HAM. Mulai dari hak untuk disangka tidak bersalah, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, dan beberapa hak lainnya ketika seseorang dinyatakan bersalah.

Terkait dengan hal ini tentu saja SPP berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan secara profesional, dengan lebih mengedepankan bukti atau fakta yang kuat untuk menyatakan seseorang bersalah atas suatu kejahatan. Serta melaksanakan pidana sesuai dengan tujuan pidana itu sendiri dan hak-hak yang seharusnya diterima terpidana. Keharusan ini mutlak adanya mengingat instrumentasi hukum sangat menitikberatkan kewenangan lembaga penegak hukum bila dibandingkan dengan posisi tersangka, terdakwa, dan terpidana.

Dalam kenyataannya, jamak dibicarakan bahwa dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka sering dilakukan dengan mekanisme yang justru melanggar HAM, seperti pelanggaran hak dalam pendampingan bantuan hukum dan hak untuk tidak disiksa. Dua kasus yang disinggung di awal juga menambah panjang daftar pelanggaran HAM dalam proses pemeriksaan. Pengakuan tersangka memang dapat dijadikan dasar penindakan, namun bukan berarti pembuktian faktual sudah tidak lagi menjadi bahan yang perlu dipersiapkan dengan serius. Terdapat kesan dalam hal ini, aparat penegak hukum lebih mengedepankan hal-hal yang mudah, seperti pengakuan tersangka, untuk dijadikan dasar bagi proses pemeriksaan lanjutan. Inilah yang kemudian membuat aparat berupaya dengan cara apa pun untuk mendapatkan pengakuan, termasuk dengan menggunakan penyiksaan.

Kaligis (2006) menjelaskan ada beberapa kategori pelanggaran terhadap hak asasi tersangka, yaitu administratif prosedural, pelanggaran terhadap diri pribadi, dan pelanggaran HAM yang tidak diatur dalam KUHAP.

Beberapa pelanggaran terhadap hak administratif dan prosedural penyelidikan dan penyidikan adalah; penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum, pemaksaan penarikan kuasa penasihat hukum, dan penyidik memberikan keterangan pers dengan mengabaikan asas praduga tidak bersalah.

Sementara itu, bentuk utama pelanggaran terhadap diri pribadi (jiwa/raga dan harta) tersangka adalah penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik. Penelitian LBH Jakarta (2008) juga memperkuat indikasi pelanggaran hak terhadap diri pribadi ini, khususnya penyiksaan. Lembaga Kepolisian memang mendapat perhatian utama, karena lembaga inilah yang menjadi ujung pangkal dari keseluruhan proses peradilan pidana.

Instrumentasi internasional pada dasarnya telah memberikan pedoman dan aturan yang jelas tentang perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana. Prinsip ke-6 dari Prinsip-prinsip Perlindungan Semua Orang saat Penahanan dan Pemenjaraan (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1988) menegaskan, bahwa tidak seorang pun yang berada dalam penahanan atau pemenjaraan dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat keadaan apapun, tidak dapat dipakai sebagai pembenaran untuk menyiksa/perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Prinsip-prinsip ini juga menegaskan hak seseorang yang ditahan untuk membela diri dan mendapatkan bantuan hukum dan pengaduan keluhan. Pertanyaannya kemudian bagaimana proses peradilan pidana yang ideal, untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi, khususnya tersangka?

Peran Sistem Pemasyarakatan

Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana terpadu, seharusnya diferensiasi fungsi dapat diimplementasikan dengan konsisten. Perlu ditegaskan sebelumnya bahwa Sistem Peradilan Pidana di Indonesia bukanlah suatu proses linier (searah) di mana yang satu baru berperan setelah yang lain menyelesaikan perannya.

Oleh karena itu, pemahaman bahwa Sistem Pemasyarakatan merupakan pengujung dari SPP merupakan sebuah pemahaman yang keliru. Sistem Pemasyarakatan, dengan unit pelaksana teknisnya (UPT) masing-masing; rumah tahanan (rutan), Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas); merupakan bagian dari SPP yang ikut berperan di awal, di tengah, dan di akhir peradilan pidana. Dengan istilah lain, Sistem Pemasyarakatan berperan baik dalam tahap pre-ajudikasi, ajudikasi, dan post-ajudikasi.

Tentang peran Sistem Pemasyarakatan ini, Didin Sudirman (2007) menjelaskan bahwa esensi tugas dan fungsinya adalah perlindungan HAM. Rutan dan Rupbasan adalah UPT Sistem Pemasyarakatan yang berperan dalam memisahkan kewenangan yuridis penahanan dan penyitaan barang (yang berada di kepolisian dan kejaksaan) dengan kewenangan fisik.

Melalui pemisahan kewenangan inilah perlindungan HAM dapat terjadi. Oleh karenanya, setiap penahanan dalam peradilan pidana idealnya diserahkan kepada pihak yang memang memiliki kewenangan fisik, yaitu rutan.

Demikian pula perlindungan terhadap barang sitaan terkait dengan penahanan. Agar tetap terawat dan terlindungi seharusnya berada di Rupbasan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan secara fisik untuk itu.

Sekarang ini jamak ditemukan rumah-rumah tahanan di lembaga penyidik, seperti kepolisian dan kejaksaan. Ke depannya perlu dipikirkan tentang hubungan strukturalnya dengan rutan yang berada di bawah Departemen Hukum dan HAM (Depkumham).

Menurut mekanismenya, rutan di tiap-tiap lembaga penyidik tersebut dapat dijadikan sebagai cabang rutan Depkumham. Namun, untuk mengantisipasi penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan, pengelolaan masing-masing cabang rutan yang kemudian dibentuk idealnya berada di bawah Depkumham.

Hal lain yang juga perlu dilakukan adalah memperkuat mekanisme monitoring terhadap tempat-tempat penahanan. Hal ini mutlak diperlukan agar pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana dapat dihindari.

Explore posts in the same categories: Penologi

2 Comments on “Salah Tangkap dan Taruhan Profesional Aparat”

  1. adull Says:

    yang menjadi hak korban apa??dan apa perlindungan bagi korban yang salah tangkap??…hukuman apa bagi aparat yang melakukan salah tangkap??aedakah hukum yang mengatur tentang salah tangkap???…balas scpatnya…ini buat bhan skripsi…tolong yaa….makasih banyak…secepatnya….

    • kriminologi Says:

      Adull,

      Maaf baru merespon comment anda. Hak korban tentu restitusi atas kerugian materi dan moril, serta pemulihan nama baik. Persoalannya di Indonesia hak seperti ini belum terlihat dalam politik hukum kita. Saya tidak tau secara persis sejauh mana peraturan teknis mengatur ini.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: