“Disintegrate Shaming” untuk Koruptor?

Oleh Iqrak Sulhin
Analisis Kriminalitas Suara Pembaruan, 20 Agustus 2008

Dalam kajian reaksi terhadap kejahatan ada satu penjelasan teoritik tentang peran membuat malu pada pelaku kejahatan untuk tujuan mengintegrasikan kembali dirinya dengan masyarakat. Penjelasan teoritik tersebut disebut Reintegrative Shaming. Pelaku kejahatan cukup dibuat malu namun ditujukan untuk membuat dirinya dan masyarakat sadar atas kesalahan yang telah dilakukan. Dalam konteks tipologi kejahatan, memang tidak semua jenis kejahatan dapat dipulihkan dengan cara ini.

Hal ini karena beberapa jenis kejahatan memerlukan upaya pemulihan lebih jauh, baik dalam pemenuhan rasa keadilan maupun pemulihan dalam konteks restitusi dan kompensasi terhadap korban. Namun syarat utama bagi efektivitas reintegrative shaming adalah kerelaan masyarakat untuk memaafkan setelah dipermalukan dan menerima kembali pelaku kejahatan.

Berkebalikan dengan reintegrative shaming, ada pula upaya membuat malu yang tidak ditujukan untuk reintegrasi pelaku, yaitu stigmatisasi. Dalam hal ini pelaku kejahatan cukup hanya dibuat malu dan lebih jauh dari itu juga menciptakan “rasa sakit” secara psikologis. Stigmatisasi secara simbolik juga memperlihatkan penolakan masyarakat bagi pelaku kejahatan.

Diskusi tentang shaming (membuat malu) pelaku kejahatan ini menjadi menarik diangkat di tengah usul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didukung organisasi masyarakat sipil (seperti Indonesian Corruption Watch/ ICW) untuk mengenakan simbol-simbol berupa pakaian khusus bagi tersangka pelaku korupsi. Hal ini semakin menarik ketika ICW secara khusus mengusulkan sejumlah rancangan pakaian khusus bagi koruptor tersebut. Bahkan salah satu stasiun televisi swasta nasional mengajak pemirsa memilih desain yang paling “menarik”.

Terhadap usul ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selain hanya mengikuti arus kuat membuat malu para koruptor. Meskipun perlu penulis tegaskan sebelumnya, bahwa tulisan ini jangan diartikan sebagai pembelaan terhadap koruptor yang telah merugikan masyarakat jauh lebih parah ketimbang pembunuhan jamak yang dilakukan seorang Ryan. Penulis hanya ingin publik mendapatkan sejumlah pertimbangan secara kriminologis terhadap reaksi berlebihan yang potensial kontraproduktif.

Bila coba melihat latar munculnya reaksi berupa pakaian khusus tahanan korupsi ini, sangat kuat indikasi bahwa ini terkait dengan lemahnya penegakan hukum terhadap korupsi sebagai salah satu kejahatan yang menciptakan kerugian masif. Bahkan harapan publik dikhianati sendiri oleh institusi penegak hukum dengan terlibatnya beberapa personel mereka dalam korupsi itu sendiri. Kita dapat melihat bagaimana dalamnya luka hati publik ketika diperdengarkan percakapan memalukan antara Jaksa Urip dengan Artalyta. Kondisi inilah yang memicu publik “emosional” terhadap koruptor dan penegak hukum yang korup, sehingga munculnya ide pakaian khusus bagi koruptor ini sangat didukung oleh publik.

Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana ide pakaian khusus koruptor ini sejalan dengan filosofi penghukuman reintegrasi sosial di Indonesia. Filosofi ini menjelaskan bahwa kejahatan pada hakikatnya adalah konflik yang terjadi antara pelaku kejahatan dengan masyarakat. Penghukuman dalam bentuk pemasyarakatan ditujukan untuk memulihkan konflik tersebut dan mengintegrasikan kembali pelaku kejahatan dengan masyarakatnya. Berangkat dari filosofi ini, ide “pakaian khusus koruptor” sangat jauh dari upaya reintegrasi.

Sulit untuk melihat bahwa shaming dalam bentuk “pakaian khusus koruptor” masuk dalam reintegrative shaming. Tujuannya lebih pada membuat malu itu sendiri dan sebagian berpendapat untuk membuat jera. Perlu dipahami bahwa keinginan untuk membuat malu dan jera lebih melihat pada aspek kesalahan dari pelaku atau tidak melihat pada sejauh mana shaming bermanfaat untuk memulihan konflik.

Kedua, korupsi pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) bila dilihat pada konversi kerugian yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Dapat dibayangkan manfaat uang korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang bernilai ratusan triliun rupiah tersebut bila digunakan untuk menanggulangi kemiskinan. Tanpa bermaksud menihilkan penderitaan keluarga korban kasus Ryan, dampak kejahatan korupsi jauh lebih mengerikan akibat penelantaran kesejahteraan berjuta orang. Oleh karenanya cukup beralasan bila reaksi yang diberikan publik kepada pelaku korupsi sangatlah keras.

Namun, hal ini tidak sekaligus berarti reaksi yang diberikan justru melanggar hak-hak dari para pelaku koruptor. Terlebih lagi bila para koruptor yang dimaksud masih berstatus sebagai tersangka. Sederhananya, reaksi tetap harus melindungi hak tersangka untuk diduga tidak bersalah. Bila ini kembali dilihat dengan filosofi pemasyarakatan jelas tidak mendukung semangat memberikan reaksi formal yang manusiawi dan melindungi HAM.

Ketiga, perlu pula diperhatikan apakah shaming berupa “pakaian khusus koruptor” tersebut justru kontraproduktif terhadap upaya memperbaiki perilaku koruptor bila memang itu yang diharapkan. Secara kriminologis, stigmatisasi justru potensial untuk menciptakan secondary deviation atau karier kriminal. “Label” sebagai koruptor yang diperlihatkan oleh pakaian khusus akan menjauhkan jarak pelaku dengan masyarakat. Dengan kata lain, label yang diberikan dapat dibaca sebagai keinginan untuk membuang jauh koruptor sebagai “sampah masyarakat”. Bila ini yang terjadi, internalisasi stigma ini akan kontraproduktif ketika para koruptor berpikir untuk apa lagi menjadi warga negara yang insaf ketika masyarakat justru ingin mencampakkan.

Ketiga pertimbangan ini perlu diperhatikan dengan baik bila tujuan akhir dari setiap reaksi formal terhadap kejahatan adalah “meluruskan” kesalahan pelaku dan membuatnya diterima kembali di masyarakat. Ide “pakaian khusus koruptor” dalam hal ini masih terlalu jauh dari bermanfaat bagi upaya memerangi korupsi di negeri ini.

Alih-alih memberikan shaming yang justru mengarah ke stigma, perang terhadap korupsi lebih baik diarahkan pada pengawasan yang ketat terhadap jalannya proses pengadilan. Selain juga mulai memperbaiki mekanisme birokrasi yang justru memfasilitasi penyimpangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini ada baiknya lebih memfokuskan pada penindakan seperti yang selama ini berjalan dengan relatif baik. Selama ini KPK telah memberikan kesan positif dan angin perubahan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK tidak perlu membuang sumber daya dan pemikiran dalam mendorong reaksi yang justru bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dan kontraproduktif bagi pemulihan hubungan koruptor dengan masyarakat pasca penghukuman.

Bila dikembalikan pada perkiraan apa yang menjadi latar munculnya reaksi berupa “pakaian khusus koruptor” tersebut, perlu dijamin adanya proses peradilan yang bersih, independen, konsisten, dan berkeadilan dalam penjatuhan hukuman pada pelaku korupsi. Kejaksaan Agung harus tegas dan konsisten dalam melakukan perbaikan internal agar jaksa-jaksa yang menuntut kasus korupsi tidak lagi melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan yang melukai rasa keadilan masyarakat. Demikian pula dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan.

Dalam teori penghukuman, hukuman yang berat bagi koruptor (seperti hukuman mati di Tiongkok atau penjatuhan hukuman maksimal seumur hidup) di satu sisi dipandang dapat menimbulkan efek jera. Namun teori lainnya menjelaskan bahwa hukuman yang berat tidak serta-merta mampu menciptakan efek jera.

Hal yang jauh lebih penting dalam menimbulkan penjeraan ini adalah kepastian bahwa proses hukum berjalan bagi siapapun yang melakukan korupsi dan kepastian bahwa hakim akan memberikan hukuman yang mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Adanya indikasi “perlindungan” karena aspek politis yang diberikan pada pejabat publik di eksekutif atau di legislatif yang melakukan korupsi yang diduga terjadi di Indonesia sekarang ini adalah contoh ketidakpastian, inkonsistensi, dan tidak berkeadilan dalam memerangi korupsi di Indonesia

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: