“Retool” Pemasyarakatan

Tulisan ini dimuat dalam Rubrik Opini Suara Pembaruan 28 April 2008

Oleh Iqrak Sulhin

Bila mengikuti perkembangan penologi (ilmu penghukuman), filosofi integratif yang dianut Indonesia jauh lebih maju bila dibandingkan dengan filosofi pemenjaraan yang masih banyak dianut oleh berbagai negara maju di dunia.

Tanggal 27 April tahun ini Pemasyarakatan memperingati ulang tahun yang ke-44. Momentum kemunculan Pemasyarakatan ini adalah diselenggarakannya Konferensi Nasional Kepenjaraan di Lembang, Bandung, 27 April- 7 Mei 1964. Sebelumnya, juga terjadi momentum besar ketika pertama sekali Sahardjo SH, Menteri Kehakiman RI, saat itu, memperkenalkan istilah Pemasyarakatan dalam forum resmi nasional. Tepatnya pada saat kepadanya diberikan gelar doktor honoris causa oleh Universitas Indonesia di Istana Negara, 5 Juli 1963. Dalam pidatonya Sahardjo menjelaskan bahwa tujuan pidana penjara sebagai berikut; di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Secara ringkas tujuan ini disebutnya sebagai pemasyarakatan.

Dalam pembukaan Konferensi Nasional Kepenjaraan 27 April tersebut, Presiden Soekarno menegaskan bahwa apa yang dulu dinamakan sebagai Kepenjaraan telah di-retool dan di-reshape menjadi Pemasyarakatan. Bahwa dengan menyadari setiap manusia adalah makhluk Tuhan yang hidup bermasyarakat maka dalam sistem Pemasyarakatan Indonesia para narapidana diintegrasikan dengan masyarakat dan diikutsertakan dalam pembangunan ekonomi negara secara aktif….

Masih di dalam konferensi, seiring dengan amanat Presiden, Bahrudin Suryobroto sebagai Wakil Kepala Direktorat Pemasyarakatan, saat itu menjelaskan lebih jauh bahwa pemasyarakatan bukanlah hanya tujuan pidana penjara, juga sebuah proses yang bertujuan memulihkan kesatuan hubungan (integrasi) antara individu terpidana dengan masyarakat. Inilah ringkas historis munculnya pemasyarakatan sebagai tujuan dan proses pemidanaan di Indonesia.

Pemikiran sekaligus tuntutan untuk berubah pada periode 1963-1964 tersebut seakan-akan belum tuntas saat ini. Setelah Pemasyarakatan berusia 44 tahun masih jelas terdengar suara publik yang mengatakan Lembaga Pemasyarakatan tidak ubahnya seperti penjara. Penghuni yang melebihi kapasitas daya tampung, kematian narapidana, buruknya kualitas kesehatan, kekerasan hingga kerusuhan, serta perilaku koruptif oknum pelaksana Pemasyarakatan hanyalah sebagian kecil dari kompleksnya masalah dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia sekarang ini. Prinsip bahwa satu-satunya hak yang diambil dari terpidana hanyalah kebebasan bergerak sangat jauh dari kenyataan.

Rupanya waktu lebih dari empat dekade terlihat belum cukup untuk mewujudkan apa yang telah diformulasi oleh Sahardjo, Bahrudin Suryobroto, serta tokoh-tokoh awal pemasyarakatan. Namun, tidak berarti peluang untuk berubah tertutup sama sekali. Jika Orde Baru dianggap gagal, maka adalah rugi mempertahankan status quo di tengah Indonesia yang kembali menciptakan sendiri momentum perubahan. Reformasi Mei 1998 disadari atau tidak telah berpengaruh besar dalam mengubah corak politik, ekonomi, dan kehidupan sosial budaya. Termasuk dalam proses penegakan hukum. Pemisahan Kehakiman dari eksekutif memberikan peluang besar bagi hukum yang benar-benar suprematif. Demikian pula Kejaksaan dan Kepolisian yang berupaya untuk semakin adaptif dengan tuntutan ke arah supremasi hukum yang bersih.

Terlepas dari sejumlah kasus yang justru menciptakan skeptisisme publik, dalam bentuk masih terindikasi jelasnya mafia peradilan dan oknum jaksa yang koruptif, perubahan-perubahan yang tengah dilakukan patut didukung penuh.

Menyambut ulang tahun Pemasyarakatan 27 April ini ada baiknya publik menyadari bahwa ada satu wilayah lain dalam sistem peradilan pidana kita yang tengah berupaya untuk berubah dan membutuhkan dukungan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemasyarakatan tidak bedanya dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan kekuasaan Kehakiman, selalu mendapat sorotan. Namun, untuk Pemasyarakatan yang hanya dianggap pengujung sistem peradilan pidana ini minim dukungan, tidak semarak dukungan yang diberikan pada upaya transformasi lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman.

Dalam kenyataannya, kompleksitas masalah dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan hingga mandulnya fungsi balai pemasyarakatan telah mendapat perhatian sangat luas. Hanya ironis lebih banyak berhenti pada tingkat rekomendasi yang tidak implementatif. Tulisan ini tidak bermaksud menafikan sama sekali perubahan dan kesuksesan yang telah dicapai. Namun, begitu sulitnya melakukan tranformasi yang signifikan justru mengundang pertanyaan.

Hambatan Struktural

Terkait hal ini dua hipotesis dapat diajukan. Pertama, tidak adanya kemauan internal Pemasyarakatan sendiri untuk berubah. Kedua, adanya hambatan struktural untuk perubahan yang dimaksud.

Rasanya sulit untuk mempercayai hipotesis yang pertama. Tokoh-tokoh awal Pemasyarakatan, para penerusnya, seperti Baharudin Lopa (alm), Adi Sujatno, dan banyak lainnya, hingga para tokoh terkini, seperti, Untung Sugiyono dan Didin Sudirman, memiliki visi jelas tentang arah Pemasyarakatan yang sangat berbeda dengan pemenjaraan. Terlebih momentum reformasi yang telah berumur 10 tahun ini telah memberikan pengaruh pada perubahan mindset para pengambil kebijakan. Minimal dalam bentuk kekhawatiran untuk dianggap tidak reformis, sehingga cenderung mendukung ide-ide perubahan proses kebijakan ke arah yang lebih demokratis.

Sebagaimana disinggung sebelumnya adalah rugi bila momentum reformasi ini tidak dimanfaatkan untuk melakukan perubahan. Dengan argumentasi ini, hipotesis kedua justru terlihat sangat dominan. Berbagai penelitian memperlihatkan akar permasalahan yang membuat sulitnya perubahan signifikan dilakukan adalah adanya hambatan struktural. Kentalnya kultur perencanaan dan penganggaran yang sentralistik menyulitkan perubahan. Terlebih perubahan yang dicoba diinisiasi oleh Direktorat Pemasyarakatan, terlebih lagi oleh unit pelaksana teknis yang menjadi pengujung dari gemuk, kompleks, serta terputusnya struktur dan alur kebijakan dalam tubuh departemen. Kepada Direktorat Pemasyarakatan sebagai stakeholder utama dalam proses Pemasyarakatan hanya diberikan kewenangan teknis fungsional dalam hubungannya dengan LP atau Rutan sebagai unit pelaksana teknis.

Idealnya, semakin luas pilihan-pilihan kebijakan di lingkup Direktorat dan unit pelaksana teknis akan memberikan peluang yang lebih besar bagi perubahan yang cepat dan efektif. Cepat karena tidak lagi berbenturan dengan struktur departemen yang gemuk, kompleks dan terputus. Efektif karena pengambil kebijakan (direktorat dan unit pelaksana teknis) adalah pihak yang paling mengetahui realitas permasalahan dalam proses Pemasyarakatan.

Meminjam istilah Presiden Soekarno dalam amanatnya saat Konferensi Nasional Kepenjaraan 27 April 1964, sekarang ini Pemasyarakatan perlu di-retool dan di-reshape. Perdebatan tentang filosofis pemidanaan Indonesia telah jelas dan tegas dinyatakan dalam konferensi itu. Bila mengikuti perkembangan penologi (ilmu penghukuman), filosofi integratif yang dianut Indonesia jauh lebih maju bila dibandingkan dengan filosofi pemenjaraan yang masih banyak dianut oleh berbagai negara maju di dunia. Oleh karena itu, hal yang sekarang harus di-retool dan di-reshape adalah aspek struktural yang sangat berpengaruh bagi terwujud atau tidaknya apa yang dicita-citakan oleh tokoh-tokoh awal Pemasyarakatan.

Explore posts in the same categories: Penologi

One Comment on ““Retool” Pemasyarakatan”

  1. Bintang Says:

    Mas Iqrak, boleh minjam bukunya gak?
    saya sekarang masih bertugas di Lapas Klas I Cipinang


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: