Perbaikan Pengawasan Departemen

Tulisan ini dimuat dalam Rubrik Opini Harian Suara Pembaruan, 4 April 2008

Minggu ini beberapa departemen dan badan pemerintahan mendapat sentilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan dalam bentuk ditangkapnya lagi pejabat pemerintah, namun hasil survei KPK yang menyatakan buruknya kinerja pelayanan publik di beberapa departemen. Salah satu departemen yang dimaksud adalah Departemen Hukum dan HAM (Dephukham), khususnya pelayanan yang diberikan oleh lingkup Direktorat Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kita perlu menyambut baik apa yang telah dilakukan oleh KPK, meskipun sebagian pihak mungkin akan mempertanyakan aspek metodologinya. Sebagaimana data survei Transparansi Internasional yang memperlihatkan peringkat Indonesia sebagai negara terkorup, yang tidak juga kunjung membaik secara signifikan, kenyataannya diperoleh dari persepsi masyarakat akan korupsi di sebuah lembaga, bukan kenyataan bahwa personel dalam lembaga itu memang melakukan korupsi. Sehingga Polri, yang menurut hasil survei Transparansi Internasional termasuk salah satu lembaga yang koruptif, harusnya menanggapi secara baik hasil survei karena memperlihatkan bagaimana masyarakat memandang personel dan lembaga Polri, terlepas dari kenyataan ada atau tidaknya korupsi di lembaga tersebut.

Sekretaris Jenderal Dephukham telah memperlihatkan sikap positif terhadap hasil survei ini dengan mengatakan akan lebih berkonsentrasi pada upaya perbaikan kinerja kelembagaan.

Ada beberapa catatan menarik yang dapat diberikan atas survei KPK ini dan bagaimana upaya perbaikan dalam aspek pengawasan kelembagaan. Potret buruknya pelayanan publik, sebagaimana yang ditemukan oleh survei di Dephukham, menurut KPK, sangat terkait dengan perilaku koruptif dari para penyelenggara negara. Perilaku sejumlah oknum petugas dalam pengurusan paspor mungkin menjadi alasan utama mengapa masyarakat berpandangan sinis terhadap Kantor Imigrasi.

Demikian pula halnya dengan perilaku oknum petugas di lembaga pemasyarakatan (lapas). Untuk sesuatu yang sudah menjadi hak narapidana dan keluarganya, seperti besuk, sejumlah oknum petugas justru meminta uang sebagai akses masuk. Belum lagi bila bicara tentang pemenuhan hak-hak narapidana lainnya di dalam lapas. Tanpa perilaku oknum petugas yang koruptif seperti itu masyarakat tidak akan berpandangan negatif terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Lebih Buruk

Perlu disadari bahwa terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh sejumlah oknum petugas bukanlah hal baru. Perilaku koruptif di Indonesia bahkan lebih buruk semasa pemerintahan yang sentralistik dan minimnya kemampuan masyarakat sipil untuk memantau jalannya pemerintahan.

Munculnya reformasi seharusnya menjadi momentum bagi perbaikan kelembagaan dengan berkurang atau bahkan hilangnya perilaku koruptif penyelenggara negara. Dalam kenyataannya, reformasi tidak mampu berhadapan dengan “mekanisme” atau “sistem” koruptif, yang telah berurat-akar di banyak departemen dan badan pemerintah.

Pertanyaannya kemudian adalah apa penyebab perilaku koruptif sejumlah oknum yang telah “tersistematisasi” bertahan hingga saat ini, sementara momentum politik memberikan peluang untuk perubahan? Bila ditelusuri dengan frame berpikir birokrasi, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah mekanisme pengawasan internal lembaga-lembaga pemerintah, seperti inspektorat jenderal di departemen dan mekanisme pengawasan melekat oleh atasan langsung.

Tetap bertahannya perila- ku koruptif dalam pelayanan publik terkait dengan ketidakberdayaan mekanisme pengawasan internal itu sendiri. Bagaimana mungkin perilaku yang telah bertahan bertahun-tahun tidak diketahui sama sekali oleh atasan dalam konteks pengawasan melekat.

Seperti kepala kantor imigrasi dan kepala lapas. Sangat tidak mungkin bila keduanya tidak mengetahui perilaku oknum petugas di lingkungannya, terlebih lagi bila perilaku tersebut sudah bertahan bertahun-tahun. Inilah mengapa lebih tepat dikatakan sebuah ketidakberdayaan mekanisme pengawasan internal ketimbang tidak berjalannya mekanisme tersebut. Hal ini menarik dibahas lebih jauh.

Mekanisme pengawasan internal telah dijalankan. Namun, jelas terlihat tidak berdaya dengan rendahnya tingkat penindakan, bahkan terhadap petugas yang nyata-nyata melakukan pelanggaran berat. Terlebih lagi bila atasan serta inspektur, yang seharusnya melakukan pengawasan, turut terjebak dalam “sistem” yang koruptif.

Hal inilah yang semakin membuat mekanisme pengawasan internal tidak dapat diharapkan untuk melakukan pencegahan dan perubahan. Sederhananya, sulit untuk mekanisme pengawasan internal membuka kejelekan di lingkungan sendiri.

Pengawasan legislatif sebenarnya telah berperan dengan baik, namun kesenjangan antara level pengawasan legislatif dengan penyimpangan riil di lapangan terlalu besar. Lembaga legislatif hanya akan melihat proses politik mekanisme pengawasan, seperti apakah menteri dan jajaran satu tingkat di bawahnya telah melaksanakan pengawasan dengan baik.

Pengawasan legislatif ini sulit untuk berhadapan dengan “sistem” yang riil terjadi di lapangan. Padahal, yang benar- benar diperlukan adalah mekanisme pengawasan baik pada level atas (proses politiknya) maupun mekanisme pengawasan langsung di lapangan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan eksternal lainnya perlu dilakukan. Banyak alternatif yang dapat digunakan dalam hal ini, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun oleh unsur masyarakat sipil.

Proses reformasi pada dasarnya memberikan momentum untuk perubahan kelembagaan dengan proses good governance-nya. Terlepas dari kritik yang diberikan kepada konsep ini menyangkut keistimewaan yang diberikan kepada swasta (bisnis), proses governance potensial dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dengan penguatan stakeholder masyarakat sipil. Oleh karena itu, pihak departemen seharusnya menyambut baik dan tidak resisten terhadap pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Selain pengawasan eksternal dari unsur masyarakat sipil, mekanisme pengawasan eksternal juga dapat dilakukan oleh sesama lembaga negara. Survei KPK yang mengungkap buruknya pelayanan publik di Depkumham dapat dianggap sebagai pengawasan eksternal oleh sesama lembaga negara.

Selain itu, lembaga negara lainnya yang juga dapat dilibatkan bahkan memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan adalah Komisi Ombudsman Nasional (KON). Hanya KON harus berani mengubah mekanisme yang selama ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 supaya lebih proaktif. Tidak hanya pasif menerima pengaduan dari masyarakat tentang buruknya pelayanan aparatur pemerintah.

Penguatan terhadap pengawasan eksternal harus dipandang bukan sebagai pesaing, namun sebagai pendukung mekanisme internal. Tujuan akhir dari penguatan pengawasan eksternal ini adalah meningkatkan efektivitas pengawasan itu sendiri dan menjaga konsistensi proses penindakan oleh otoritas yang lebih berwenang terhadap segala tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Explore posts in the same categories: Realitas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: