KEJAHATAN DALAM MASYARAKAT KAPITALIS

Oleh Iqrak Sulhin

Jika masih berakal sehat dan memiliki sensitifitas atas penderitaan sesama manusia, tidak ada yang akan tutup mata atas penderitaan masyarakat korban lumpur Lapindo. Anehnya, secara terbuka terlihat adanya upaya-upaya menghilangkan status Lapindo Brantas sebagai pelaku atas masifnya kerusakan lingkungan sosial dan penderitaan masyarakat. Bahkan upaya tersebut turut dilakukan oleh “wakil-wakil” rakyat di Senayan dengan mengatakan lumpur Lapindo adalah bencana alam, sehingga negaralah yang harus bertanggung jawab lebih besar mengganti rugi. Sebuah ironi “wakil rakyat” yang seharusnya secara politik membela kepentingan rakyat sebagai stakeholder terbesar negara ini.

Entah karena kemampuannya memprediksi demikian jauh, atau memang karena sudah menjadi keniscayaan, argumentasi Richard Quinney (1979) sangatlah tepat dalam menggambarkan apa kejahatan dan siapa yang jahat di tengah masyarakat kapitalis dewasa ini. Inti argumennya adalah kekuasaan untuk mendefinisikan. Meskipun dalam kenyataannya si pembuat definisi adalah pihak yang nyata-nyata menjadi penyebab kerugian. Selain itu, Quinney juga menjelaskan, hukum bukanlah gambaran dari kehendak rakyat, namun karena hukum adalah hasil dari proses politik maka siapa yang memiliki kekuasaan lebih besar dalam proses politik itu, kepada merekalah hukum akan berpihak.

Logika Quinney sangatlah sederhana. Namun implikasi dari apa yang digambarkannya itu akan sangat merugikan rakyat sebagai stakeholder terlemah dalam relasi kekuasaan. Celakanya, karena hukum adalah proses politik yang sangat dipengaruhi kekuasaan, pihak terlemah cenderung didefinisikan sebagai penjahat. Dalam bahasa yang halus sering disebut pengancam ketertiban umum.

Kasus Lapindo memberikan gambaran yang jelas tentang hal ini. Kita mungkin ingat bagaimana para demonstran yang menuntut hak ganti rugi atas penderitaan lahir batin diperlakukan seperti penjahat potensial yang mengancam ketertiban umum. Bahkan ketika mereka berkeinginan berdemonstrasi ke Jakarta, di stasiun mereka dirazia oleh aparat penegak hukum seperti buronan. Posisi penegak hukum ini semakin memperdalam ironi sebuah bangsa yang seharusnya mendahulukan kepentingan rakyat dari pada untung rugi segelintir korporasi. Posisi media massa pun memperparah kondisi. Bukannya mencoba berempati atas apa yang diderita oleh korban, media justru turut mengukuhkan korban menjadi “pengacau ketertiban”. Banyak berita demonstrasi masyarakat korban Lapindo justru menekankan aspek “kerugian” yang disebabkan oleh demonstrasi tersebut. Seperti para supir angkutan yang kehilangan setoran, para anak sekolah dan ibu rumah tangga yang harus berjalan kaki karena transportasi umum terhambat, dan “kerugian-kerugian” lainnya. Tidak ada yang salah dengan berita seperti ini, karena memang kenyataannya demikian. Namun bila setiap berita lebih banyak melihat pada sudut ini rasanya tidak adil bila dibandingkan dengan penderitaan para korban yang menuntut hak.

Lain kasus Lapindo, lain pula kasus pembalakan liar, serta yang terakhir dan kontroversial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pendapatan Bukan Pajak Pemerintah dari Kegiatan Produksi non Kehutanan. Namun keduanya masih bertalian dalam kerangka Quinney. Sejumlah masalah dalam kebijakan kehutanan ini sangat memperlihatkan keberpihakan kebijakan negara pada pelaku bisnis. Tren pembangunan dunia dewasa ini seperti memaksa semua kebijakan negara harus ditujukan pada penyediaan “iklim kondusif” bagi bisnis. Munculnya PP Nomor 2 Tahun 2008 ini, terlepas dari sejumlah pembenaran yang diberikan pemerintah, sangat jelas berpihak pada bisnis dan melupakan komitmen pada upaya perbaikan ekologi, khususnya hutan, yang nyata-nyata telah berwajah carut marut.

Sederhananya, bila memang pemerintah menganggap bahwa PP tersebut tidak akan membahayakan upaya memperbaiki kondisi hutan di Indonesia, pemerintah seharusnya berani melakukan dan memperlihatkan secara terbuka hasil evaluasi terhadap sejumlah perusahaan yang telah melakukan proses produksinya di tengah hutan sekarang ini. Pemerintah dalam konteks ini tidak dapat serta merta membuat payung hukum baru bagi bisnis di tengah hutan tanpa ada evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan selama ini. Di sini ironi kembali terlihat. Siapa yang jahat? Yang berkuasa dalam konteks politik dan ekonomi tidak akan pernah melihat kebijakannya telah atau berpotensi menciptakan kerugian masif bagi lingkungan dan masyarakat umumnya dalam bentuk bencana alam. Sama saja dengan pertanyaan, siapa pelaku yang telah membuat penderitaan masif di Sidoarjo?

Banyak kasus lain yang juga memperlihatkan lebih berpihaknya negara pada bisnis sehingga mengaburkan setiap kerugian dan potensi kerugian yang muncul dari aktivitas bisnis tersebut. Jika lebih sensitif terhadap perkembangan kota dewasa ini, seharusnya kita dapat melihat secara kritis maraknya pembangunan pasar-pasar modern oleh pemerintah ketimbang memelihara dan memperbaiki kondisi pasar tradisional agar lebih kompetitif. Dalam kenyataannya, carefour lebih penting dari pasar Kramat Jati di Cililitan atau Kemiri Muka di Depok.

Demikianlah realitas kejahatan dalam masyarakat kapitalis. Ketika frame pembangunan hanya untuk pertumbuhan ekonomi dengan prinsip komodifikasi, maka setiap kebijakan yang menyediakan “iklim kondusif” bagi bisnis akan selalu dibenarkan. Meskipun nyata-nyata telah menciptakan kerugian dan potensial untuk membuatnya lebih parah di masa depan. Dalam konteks ini, pelaku kejahatan potensial justru adalah setiap pihak yang memiliki pandangan serta kebijakan yang tidak berpihak pada upaya penciptaan “iklim kondusif” tersebut. Meskipun konteks yang berbeda, dipidananya seorang jurnalis kritis di Depok karena mengkritik kebijakan aparat penegak hukum adalah indikasi jelas lebih senangnya negara melakukan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang tidak berkuasa.

Tulisan ini memang tidak dalam kapasitas mampu memberikan solusi yang operasional terhadap persoalan ini. Namun setidaknya ingin memberikan penggambaran bahwa di tengah masyarakat yang sangat kapitalistik dewasa ini terdapat potensi besar bagi pengkaburan terhadap realitas kejahatan, penjahat dan korbannya. Potensi tersebut terletak pada proses kebijakan yang korporatokratis. Di mana politik dan bisnis berselingkuh mengkhianati rakyat.

Quinney memang tidak memberikan solusi yang operasional terhadap masalah ini karena yang harus dilakukan menurutnya adalah menciptakan struktur masyarakat yang lebih adil. Dalam pandangan idealis, yang harus dilakukan pertama adalah memisahkan secara ketat antara kepentingan politik dengan bisnis. Dalam praktek hal ini memang sulit dilakukan. Dalam kasus Lapindo, antara kepentingan politik dan bisnis bercampur baur karena kedua domain ini dikuasai oleh stakeholder yang sama. Berharap para aturan yang memisahkan keduanya juga terkendala dengan hakekat dasar aturan dan hukum sebagai hasil dari proses politik yang melibatkan kekuasaan. Oleh karenanya, yang diperlukan adalah penguatan pihak ketiga dari unsur masyarakat sendiri sebagai pengawas. Dalam tesisnya, Dimpos Manalu (2006) berargumen bahwa kuatnya unsur pengawasan masyarakat (baca: gerakan sosial) telah berpengaruh besar terhadap perubahan kebijakan pemerintah dalam kasus PT Inti Indo Rayon di Porsea, Sumatera Utara.

Kedua, penegak hukum harus dapat menghilangkan apa yang oleh Quinney disebut dengan sindroma criminal justice industrial complex. Kondisi di mana sistem peradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang cenderung berkolaborasi dengan dunia bisnis karena keuntungan materiil yang akan diperoleh. Sindroma ini dapat dihilangkan, selain melalui pengawasan unsur masyarakat, juga dapat dilakukan melalui perbaikan dalam skema kebijakan kesejahteraan aparat penegak hukum itu sendiri. Selain itu, kebijakan pada level pimpinan aparatur penegak hukum harus selalu melihat masyarakat sebagai pihak yang dilindungi, bukan sebagai musuh potensial.

Terakhir, pada level yang lebih luas, negara harus mulai secara konsisten merubah ideologi pembangunan yang hanya menekankan aspek pertumbuhan saja, sehingga cenderung mengenyampingkan aspek-aspek sosiologis. Indikator-indikator keberhasilan pembangunan diperluas hingga mencakup keberlangsungan kehidupan sosial, kultural dan lingkungan hidup. Serta menghilangkan komodifikasi sebagai sifat dasar dari kapitalisme yang selalu melihat segala sesuatu sebagai komoditas yang dapat diperjual belikan untuk keuntungan secara ekonomi.

Explore posts in the same categories: Kriminologi dan Pembangunan

One Comment on “KEJAHATAN DALAM MASYARAKAT KAPITALIS”

  1. dimpos Says:

    Gua baru baca paper sampeyan ini…mantap! Kualitasnya mmg yahud, apalagi krn kutip tesisku…hhahahaha…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: