FAKULTAS HUKUM DI CIPINANG

Oleh Iqrak Sulhin (Kriminolog UI)

Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Kelas I Cipinang, mulai pertengahan Desember 2007 lalu memberikan gambaran berbeda tentang kehidupan lembaga pemasyarakatan. Puluhan warga binaan dan petugas menjadi mahasiswa program studi hukum yang diselenggarakan sebuah universitas swasta di dalam Lapas Cipinang. Selain atas inisiatif dari narapidana sendiri, terselenggaranya program ini juga tidak terlepas dari peran Direktorat Pemasyarakatan sendiri, dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jakarta.

Ada beberapa catatan menarik dari terselenggaranya program studi hukum di Lapas Cipinang ini. Khususnya ketika dipandang dari aspek proses pembinaan dan proses kebijakan pemasyarakatan. Pertama, dari segi pembinaan, program pendidikan formal yang diselenggarakan di dalam lapas dapat membantu meningkatkan kualitas pengetahuan dari warga binaan. Program yang selama ini umum dilakukan hanyalah penyelenggaraan pendidikan setara sekolah dasar hingga menengah atas. Kehadiran pendidikan tinggi secara langsung menambah akses warga binaan untuk melanjutkan pendidikannya.

Namun demikian tingkat partisipasi dalam program ini sangat ditentukan oleh kemampuan secara finansial. Kebanyakan warga binaan yang berpartisipasi adalah mereka yang dapat dikategorikan sebagai “elit” dalam konteks masyarakat penjara. Terkait dengan adanya faktor ketidakmampuan ini, muncul pandangan skeptis sejauh mana program tersebut akan berpengaruh banyak pada peningkatan kualitas pembinaan. Hal ini karena kebanyakan dari para elit tersebut juga merupakan orang-orang yang telah well educated. Sementara mayoritas dari warga binaan adalah mereka yang secara sosial dan ekonomi kurang beruntung dan justru yang paling membutuhkan program-program pembinaan semacam ini, bahkan untuk jenjang yang lebih rendah.

Terlepas dari skeptisisme tersebut, program ini jelas merupakan suatu terobosan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Selama ini salah satu penyumbang bagi kompleksitas masalah dalam lapas adalah minimnya insiatif dari unsur masyarakat untuk terlibat dalam proses pembinaan. Idealnya, proses pembinaan atau sistem pemasyarakatan secara keseluruhan mengharuskan keterlibatan aktif dan konsisten dari institusi-institusi seperti Departemen Pendidikan Nasional, untuk pembinaan dalam bentuk pendidikan setara sekolah umum bagi warga binaan. Terlebih dari bagi warga binaan yang sebelum masuk lembaga tidak bersekolah atau putus sekolah, serta bagi Anak Didik Pemasyarakatan. Demikian pula dengan keharusan terlibatnya Departemen Tenaga Kerja dalam pembinaan bermuatan keterampilan, serta Departemen Sosial untuk membantu proses asimilasi, pembebasan bersyarat dan terutama setelah bebas. Di tengah minimnya keterlibatan lembaga-lembaga yang diharapkan, program pendidikan tinggi ilmu hukum di Cipinang ini layak mendapat apresiasi.

Catatan menarik kedua dari penyelenggaraan program ini adalah semakin kuatnya komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) dalam membuka proses kebijakan di lingkungannya yang selama ini dipandang sangat tertutup dan jauh dari keterlibatan stakeholder lain di luar Ditjen Pas sendiri. Sebagai unit pelaksana teknis (UPT), Lapas Cipinang tidak akan mampu (baca: diizinkan) menyelenggarakan program ini tanpa adanya restu dari Ditjen Pas serta Kanwil Jakarta. Inisiatif penyelenggaraan program ini tidak berasal dari internal Ditjen sendiri, namun berasal dari perguruan tinggi penyelenggara dan warga binaan. Hal ini sekaligus memberikan gambaran tentang semakin besarnya peluang bagi institusi-institusi lain yang ingin menyumbang pemikiran, tenaga, serta materi dalam sistem pemasyarakatan di masa datang.
Terselenggaranya program ini juga memperlihatkan kesadaran Ditjen Pas akan kelemahan internalnya, khususnya dalam menyelenggarakan sejumlah program pembinaan yang efektif kepada warga binaan akibat kekurangan anggaran dan ketidakmampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana proses pembinaan. Dengan sumber daya riil sekarang ini, Ditjen Pas relatif tidak akan mampu menyelenggarakan proses pembinaan sebagai “kor bisnis” dari lapas dengan efektif tanpa adanya keterlibatan stakeholder lain. Sejumlah penelitian secara konsisten memperlihatkan faktor minimnya kualitas sumber daya manusia termasuk salah satu faktor yang menyumbang kompleksitas permasalahan sistem pemasyarakatan Indonesia.

Namun demikian, terselenggaranya program ini bukan tanpa potensi masalah, sehingga perlu kecermatan seluruh pihak. Pertama, karakteristik “masyarakat penjara” sangat jauh berbeda dengan masyarakat di luar lembaga. Tersedianya program pendidikan tinggi yang hanya dapat diakses oleh segelintir warga binaan berpotensi mengukuhkan segregasi atau pengkotakan warga binaan ke dalam kategori “elit” dan “kebanyakan”. Turut serta dalam kuliah jelas memberikan prestise tersendiri bagi warga binaan. Di lain pihak, kecemburuan dapat saja muncul dari warga binaan yang tidak berkesempatan karena alasan finansial.

Kedua, seiring dengan potensi masalah yang pertama, penyelenggaraan program pendidikan yang bersifat biaya tinggi bagi mayoritas warga binaan di Indonesia ini dapat memberikan kesan diskriminatifnya kebijakan Ditjen Pas. Telah disinggung sebelumnya, para peserta kuliah pada program ini dari kalangan warga binaan adalah mereka yang dapat dikategori sebagai well educated persons. Bahkan ada di antaranya yang tanpa pendidikan sarjana hukum pun telah mampu menduduki jabatan publik pada level nasional. Ironisnya, program-program pembinaan yang seharusnya diberikan kepada seluruh warga binaan (baca: bukan “elit) justru tidak berubah sama sekali, baik kuantitas maupun kualitas.

Di satu sisi, pihak-pihak yang menjalin kerjasama tentu saja akan sama-sama memperoleh keuntungan dari terselenggaranya program ini. Namun jangan sampai ketika program semacam ini prospektif secara finansial justru menjadi prioritas utama di masa datang. Jika ini yang terjadi, peran pemasyarakatan sebagai sistem yang diharapkan membawa keinsyafan warga binaan agar dapat diterima kembali dengan baik di masyarakat akan sulit dicapai. Jangan sampai sistem pemasyarakatan ikut terjebak tren komodifikasi global sejak dekade 80-an yang selalu memandang pelayanan sebagai komoditas yang dapat diperjual belikan.

Sejumlah penelitian secara konsisten memperlihatkan bagaimana macetnya program-program pembinaan, khususnya keterampilan, atau bahkan terhenti hanya karena kekurangan dana. Padahal di lain pihak, jika terprogram, terselenggara, dan terevaluasi dengan baik, kegiatan pembinaan keterampilan tersebut berpotensi memberikan bekal bagi warga binaan ketika kembali ke masyarakat.

Explore posts in the same categories: Penologi

3 Comments on “FAKULTAS HUKUM DI CIPINANG”

  1. Irvan Olii Says:

    Persoalan pendanaan sebenarnya perlu untuk diarahkan pada pembicaraan mengenai pembuatan anggaran dalam upaya negara menegakkan hukum.
    Ketika pembicaraan pada tingkat legislatif secara politis masih berkutat pada pembicaraan keuangan demi pengentasan kepentingan tertentu maka tidak mengherankan bila peng-anggar-an upaya penegakkan hukum dan kemudian pengendalian kejahatan melalui sistem peradilan pidana, dengan Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu subsistemnya, seringkali tidak menjadi perhatian yang penting.

  2. BANG NAPI Says:

    Selamat utk saudara-2 di Kriminologi.1 dan sukses selalu

    Benar apa yang ditulis pada artikel diatas, dimana dikuatirkan akan timbul masalah baru, bahwa kuliah hukum ini hanya akan dinikmati oleh kelompok napi “elit”, inilah yang sudah dipikirkan dan dijalankan oleh NAPI “elit” di Lp cipinang dan organisasi NAPI, mereka mengumpulkan pendanaan dari antar NAPI dan juga para donatur diluar, agar mendapatkan sponsor untuk pendanaan bagi Napi yang tidak mampu.

    Kesenjangan akan selalu ada, tapi kami telah mencoba berbuat yang terbaik, walaupun kecil artinya, tapi kami ingin berbuat dengan menghilangkan kesenjangan itu, dengan apa yang kami lakukan ini, walaupun kecil, kami berharap dapat memancing nurani masyarakat diluar tembok penjara, agar dapat membantu dan melihat para NAPI yang tidak mampu ini sehingga dapat memperoleh pendidikan yang selayaknya.

    Dengan keterbatasan yang ada, tapi kami ingin selalu berbuat yang terbaik bagi para NAPI di Indonesia dan semoga yang kecil akan mendapatkan bantuan dan perhatian dari Masyarakat di luar tembok penjara yang berkemampuan dan peduli kepada nasib para NAPI di Indonesia.

    Bravo NAPI – NARAPIDANA INDONESIA
    teruskan perjuanganmu

  3. kriminologi Says:

    Salam bang Napi

    Terima kasih atas respon yang diberikan atas tulisan saya di kriminologi1. Tulisan ini punya 2 konteks. Pertama saya melihat adanya kemajuan dalam proses kebijakan di lingkungan ditjen pas. Kedua, memang seperti respon yang diberikan, NAPI Indonesia sebagai salah satu pelopor dalam program ini harus berupaya keras agar “peluang besar” ini juga dapat diakses oleh napi-napi kelas bawah yang justru amat sangat membutuhkan.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: