MoU HELSINKI DAN MASA DEPAN ACEH

(Suatu Tinjauan Kriminologi Kesejahteraan)
Oleh Iqrak Sulhin

Konflik adalah penghujung dari tidak berfungsinya mekanisme konvensional dalam penyelesaian masalah sosial. Ketika berbagai masalah tidak dapat terselesaikan secara memuaskan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Mekanisme konvensional yang dimaksud dalam hal ini salah satunya adalah kebijakan publik, baik yang dilakukan oleh negara (pemerintah) atau stakeholder lainnya di luar negara. Aceh adalah satu dari sekian konflik yang terjadi di Indonesia. Konflik ini bahkan berlangsung selama tiga dekade.

Konflik Aceh bersifat multidimensi karena juga berakar dari berbagai macam faktor penyebab. Mulai dari faktor historis, kultur (identitas), dan politik. Tulisan ringkas ini hanya akan melihat konflik Aceh dari perpektif kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini munculnya “perlawanan” masyarakat Aceh salah satunya disebabkan oleh kemiskinan, marjinalisasi, atau keterpinggiran rakyat Aceh oleh kebijakan pemerintah pusat. Selama pemerintahan Orde Baru, Aceh adalah salah satu wilayah kaya sumber daya, namun miskin. Penguasaan minyak dan gas, seperti di bagian utara Aceh, oleh perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional justru tidak berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat Aceh sendiri. Hasil kekayaan Aceh “melayang” ke pemerintah pusat, dan kemudian dirubah identitasnya menjadi “Jawa”.

Penelitian LIPI (2001) memperlihatkan, bahwa salah satu akar permasalahan konflik Aceh adalah problematika pembangunan pada masa Orde Baru yang menimbulkan ketimpangan sosial, ekonomi, politik sentralisme, eksploitasi sumber kekayaan alam oleh (pemerintah) pusat. Sejumlah indikator ekonomi memperlihatkan hal ini. Rasio jumlah penduduk miskin di provinsi NAD meningkat dari tahun 1996 sebesar 11,23% menjadi 18,62% pada tahun 1999 (Bappenas, 2002). Sementara pada tahun 2000 dan 2001, persentase penduduk miskin ini masing-masing adalah 26,50% dan 30,43%. Sedangkan data tahun 2002 memperlihatkan peningkatan yang lebih tinggi. Dari 4.166.040 penduduk Aceh, 33,84% di antaranya termasuk dalam kategori miskin (Nurhasim, 2003).

Dari segi Pembangunan Manusia, provinsi Aceh memang termasuk salah satu provinsi yang memiliki indeks kategori baik di Indonesia. Namun data Laporan Pembangunan Manusia Indonesia dari UNDP (2001 dan 2004) memperlihatkan kondisi ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1996 Aceh menempati posisi ke-9 terbaik, pada tahun 1999 turun ke posisi 12, dan tahun 2002 turun kembali ke posisi ke-15. Penurunan dari tahun 1996 ke 1999 disebabkan oleh reduksi pada indikator tertentu. Penurunan dari tahun 1999 ke 2002 disebabkan oleh karena kemajuan yang lebih cepat di provinsi lain.

Data kemiskinan dan pembangunan manusia tersebut memang lebih banyak menggambarkan Aceh pada pasca Orde Baru. Kebijakan Otonomi Daerah pada dasarnya dapat menjadi momentum bagi perubahan Aceh. Kebijakan yang mulai memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam berbagai sektor publik tersebut memberikan peluang bagi terciptanya kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Aceh. Selain itu, kebijakan otonomi dalam pengambilan kebijakan ini juga diikuti oleh perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dengan daerah. Kekayaan Aceh dapat kembali dalam bentuk dana perimbangan secara proporsional. Namun demikian kita tidak dapat menutup mata terhadap persoalan-persoalan yang mungkin muncul dalam implementasi kebijakan otonomi daerah ini. Hingga kini kemiskinan masih menjadi isu yang mengemuka di Aceh dan belum diketahui langkah-langkah pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam menanggulanginya.

Pasca Orde Baru Aceh masih memperlihatkan gejolak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati dalam menyelesaikan konflik Aceh. Namun berbagai kesepakatan yang diambil berakhir dengan terjadinya kembali insiden-insiden oleh kedua pihak; Tentara Nasional Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Sehingga konflik yang masih laten berpoteni menjadi pecah kembali. Namun pada tanggal 15 Agustus 2005, pemerintah RI dan GAM menandatangani kesepahaman tentang penyelesaian masalah Aceh yang berlangsung tiga dasawarsa ini.

Beberapa Inti Kesepahaman Helsinki

Gempa dan Tsunami yang melanda Aceh di penghujung Desember 2004 seakan memaksa penyelesaian konflik Aceh. Nota kesepahaman Helsinki ditandatangani hampir satu tahun pasca bencana masif tersebut. Pada bagian awal kesepahaman ini dicantumkan secara jelas bahwa MoU ini adalah bagian dari upaya pemulihan Aceh.

Beberapa point penting dalam nota kesepahaman (MoU) antara RI dengan GAM yang ditandatangani di Helsinki Finlandia ini adalah:

Pertama, Aceh memiliki kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan. Kewenangan ini memperlihatkan Aceh yang otonom. Bahkan dalam hal kebijakan-kebijakan terkait dengan masalah Aceh, pemerintah pusat akan selalu mengkonsultasikannya dengan legislatif atau pemerintah Aceh. Aceh juga diperbolehkan menggunakan simbol, bendera dan himne sendiri.

Kedua, khusus dalam bidang ekonomi, Aceh juga memiliki otonomi dalam sejumlah kebijakan, serta memperoleh penguasaan atas sumber daya alamnya sebesar 70%.

Ketiga, pemerintah RI akan mematuhi kovenan internasional PBB mengenai hak sipil dan politik dan mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Keempat, pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh pemerintah Aceh.

Konflik Aceh, Korban, dan Kompensasi Negara

Secara kriminologis, persoalan konflik Aceh dapat dipandang setidaknya dari dua perspektif besar. Pertama, konflik Aceh dalam bentuk perlawanan bersenjata ilegal adalah bentuk kejahatan politik rakyat terhadap negara. Kedua, jika dilihat dari latar belakang (akar permasalahan) munculnya konflik tersebut, negara dapat dilihat sebagai pelaku kejahatan, yang sering disebut sebagai State Crime atau Structural Victimization. Jika yang pertama negara adalah korban, maka dalam perspektif kedua rakyat adalah korban. Terhadap apa yang telah diderita oleh rakyat Aceh selama puluhan tahun, serta bagaimana upaya negara dalam mengatasi persoalan ini, perpektif kedua lebih tepat adanya.

Welfare Criminology (Kriminologi Kesejahteraan) memandang bahwa, penghukuman atau tindakan represif atas suatu kejahatan –bila dianggap perlawanan bersenjata rakyat Aceh adalah sejenis kejahatan- tidak tepat untuk dilakukan bila negara (penguasa) belum menjalankan tanggung jawabnya terhadap rakyat dalam menciptakan kesejahteraan. Dalam hal ini, kesejahteraan pada hakekatnya dapat sekaligus menjadi suatu upaya pengendalian sosial. Tindakan negara yang membiarkan rakyat hidup dalam kemiskinan atau bahkan secara sengaja mengambil kebijakan yang represif dan memerjinalisasi adalah suatu bentuk kejahatan.

Terhadap penderitaan dan kerugian rakyat Aceh, setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan. Pertama, adalah upaya jangka pendek berupa upaya pemulihan kerugian dan penderitaan. Kedua, upaya jangka panjang melalui kebijakan publik makro yang bertujuan sebagai pengendalian sosial atau mencegah terjadinya konflik yang sama di masa depan.

Terkait dengan upaya pertama, dalam kajian Viktimologi (kajian tentang Korban Kejahatan), kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban dapat dibayarkan oleh negara dalam bentuk kompensasi. Kompensasi merupakan suatu mekanisme untuk pemulihan derita bila mekanisme sebelumnya yaitu restitusi (penggantian kerugian atau penderitaan oleh pelaku kejahatan) tidak dapat dilakukan. Dalam konteks konflik vertikal antara negara dengan sebagian masyarakat Aceh (GAM), di mana negara dan GAM menggunakan cara-cara militer dalam mencapai tujuan telah menyebabkan penderitaan dan kerugian masih di kalangan masyarakat. Siapa pelaku kejahatan yang dituntut untuk bertanggung jawab akan sulit ditentukan. Oleh karenanya, penderitaan atau kerugian yang dialami oleh warga Aceh seharusnya dapat dipulihkan oleh negara sebagai bagian dari tanggung jawabnya terhadap warga negara.

Menurut Andrew Karmen (2001), kompensasi yang berasal dari pembiayaan negara merupakan satu-satunya metode yang realistik untuk secara rutin memulihkan kondisi finansial (korban) seperti sebelum suatu kejahatan terjadi. Dalam konteks ini tuntutan restitusi kepada korban oleh pelaku bukanlah jalan yang realistis mengingat masifnya penderitaan dan kerugian masyarakat Aceh selama puluhan tahun konflik tersebut. Mengacu pada Karmen, ada tiga alasan mengapa kompensasi oleh negara harus dilakukan. Pertama, bahwa (dalam perkembangannya) kompensasi adalah perwujudan dari governmental obligation to all citizens. Dalam hal ini kompensasi dapat dikategorikan sebagai program asuransi kesejahteraan publik, dengan tujuan akhirnya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat berhadapan dengan bahaya, ketidakamanan, dan instabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, government liability (tanggung jawab pemerintah) dalam bentuk kompensasi adalah karena negara bertanggung jawab terhadap keamanan warganya karena negara (berhak memonopoli), (mampu) memenuhi dirinya sendiri, (memiliki) hak untuk menggunakan kekuatan untuk memerangi kejahatan dan menghukum pelakunya. Argumentasi ketiga, adalah karena system (institusi-institusi sosial, tatanan ekonomi politik, dan hubungan-hubungan dalam masyarakat) dapat memunculkan kejahatan dengan membuat kompetisi di masyarakat menjadi semakin buruk, kemiskinan, diskriminasi, pengangguran, ketidakamanan finansial, yang kemudian dapat semakin parah menjadi depresi dan kekerasan. Oleh karenanya, melalui badan-badan pemerintah, masyarakat berhutang kompensasi kepada korban kejahatan sebagai bentuk keadilan sosial.

Muhammad Mustofa (2007) dengan mengacu kepada Sack (1983), menyatakan bahwa kesejahteraan adalah hasil dari superstruktur yang berada di luar individu. Kebijakan kriminal dalam hal ini merupakan kebijakan sosial untuk mengubah struktur sosial, bukan dalam bentuk resosialisasi atau penghukuman. Secara sederhana disarikan bahwa untuk membuat seseorang tidak melakukan kejahatan adalah dengan menciptakan kesejahteraan. Lebih jauh dari itu, Kriminologi Kesejahteraan pada dasarnya terkait dengan indikator-indikator pembangunan secara keseluruhan, khususnya pembangunan manusia (human development) dan pembangunan (investasi) sosial. Mahbub ul Haq (1995) dan Amartya Sen (1999) adalah dua pemikiran dasar yang dapat diacu. Haq menjelaskan, bahwa tujuan dasar dari setiap proses pembangunan adalah untuk memperluas pilihan-pilihan masyarakat. Sementara Sen menyebutnya dengan memperluas kemerdekaan nyata semua orang, sehingga tujuan dari proses pembangunan adalah pemenuhan hak-hak dasar manusia (basic human rights).

Rekomendasi umum penelitian LIPI (2003) terhadap persoalan Aceh sejalan dengan pandangan ini. Pemerintah seharusnya melakukan rekonstruksi sosial-kemanusiaan bagi Aceh melalui program-program yang nyata seperti pengentasan kemiskinan, meminimalkan pengangguran, rehabilitasi korban perang, rehabilitasi korban DOM. Selain itu, pemerintah juga harus membuat action plan tentang pembagian kekayaan alam secara teratur dan terstruktur dengan tahap-tahap yang pasti, termasuk penggunaannya bagi kesejahteraan rakyat aceh. Penelitian LIPI juga memperlihatkan bahwa kemiskinan yang terjadi di Aceh bukan karena faktor alam, namun lebih merupakan faktor struktural. Oleh karenanya diperlukan rekonstruksi industri. Terakhir adalah memberantas korupsi.

MoU Helsinki, dengan mengacu pada berbagai pandangan yang menjadi dasar dari Kriminologi Kesejahteraan ini, adalah kesempatan bagi pemerintah untuk memulihkan derita dan kerugian rakyat Aceh. Hanya saja tinggal di tahap implementasi melalui berbagai kebijakan yang berujung pada penciptaan Aceh yang lebih sejahtera.

Explore posts in the same categories: Kriminologi dan Pembangunan

One Comment on “MoU HELSINKI DAN MASA DEPAN ACEH”

  1. Svmwib Says:

    Pada dasarnya saya setuju dengan pendapat anda. tapi, disisi lain kita tidak hanya bisa terpaku pada pola pemikiran bahwa Konflik adalah penghujung dari tidak berfungsinya mekanisme konvensional dalam penyelesaian masalah sosial. Ketika berbagai masalah tidak dapat terselesaikan secara memuaskan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.
    Tetapi, kadangkala konflik merupakan salah satu metode yang cukup efektif dalam memanage agar kompetisi dapat berjalan pada titik optimal. Dengan itu tujuan akan berjalan efektif. Namun, yang diperlukan adalah bagaimana agar kita me-“maintain” agar konflik jangan melebih ambang batas keoptimalannya.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: