UP THE RIDGE: Paradoks Penjara

Oleh Iqrak Sulhin
(Disampaikan dalam diskusi Film Up the Ridge, Perpustakaan Diknas, 8 Juni 2007)

There was something wrong there …. There was always something wrong
(Timothy Jones, said after released form Wallens Ridge State Prison)

Ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi dalam film yang amat sangat menggugah ini. Wallens Ridge State Prison adalah penjara kategori Supermax (Super maximun security). Inilah yang menyebabkan mengapa filosofi penghukuman di dalamnya tidak mengenal pembinaan atau pendidikan. Just The Ultimate Bed and Breakfast prison. Satu hal ironis juga diperlihatkan oleh film ini dengan baik adalah, bahwa ide membuat penjara supermax tersebut dilakukan dalam kerangka besar apa yang oleh Richard Quinney (1979) sebagai Criminal Justice Industrial Complex. Bahwa pelaksanaan sistem peradilan pidana, dalam kasus ini penjara, tidak lebih sebagai bisnis yang amat sangat menguntungkan. Negara tidak berkeinginan untuk membuat kondisi narapidana menjadi lebih baik. Hal ini dibuktikan oleh beberapa indikator, seperti membuat penjara dengan memanfaatkan sebuah wilayah yang sudah diketahui tidak memberikan kesempatan yang besar bagi pekerjaan. Sehingga mengundang ketertarikan penduduk untuk bekerja di dalam penjara, bahkan tanpa skill sekalipun. Para penduduk melamar untuk posisi apapun, corrections officer, guard, dan lain-lain. Padahal posisi-posisi tersebut harus dipegang oleh petugas yang profesional.

Film ini juga memperlihatkan sejumlah realitas yang sering terjadi di dalam penjara. Seperti rasisme, kekerasan yang dilakukan oleh petugas kepada narapidana, didisainnya penjara yang dapat menimbulkan siksaan psikologis pada narapidana, serta dijauhkannya narapidana dengan keluarga dan masyarakatnya.

Ketika mendengar kata penjara, mungkin yang terbayang oleh kita adalah Cipinang, Nusakambangan, atau bahkan “The Rock” Al Catraz. Tidak salah memang, karena ketiganya memang penjara, tempat pelaksanaan hukuman bagi pelaku kejahatan yang telah diputus bersalah oleh pengadilan. Melihat tayangan Up the Ridge, sepintas saya menganggap; pelaksanaan pidana penjara di Indonesia relatif masih lebih manusiawi. Meskipun sebagian mungkin pula beranggapan sebaliknya.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terkait dengan film tersebut, ketika disesuaikan dengan konteks pemenjaraan di Indonesia. Pertama, konsep penghukuman atau pemidanaan di Indonesia secara filosofis berbeda jauh dengan konsep pemenjaraan yang dilakukan di sejumlah negara, khususnya Amerika Serikat terlebih seperti yang diperlihatkan Up the Ridge. Filosofi penghukuman di Indonesia adalah Reintegrasi Sosial. Kejahatan pada hakekatnya adalah konflik atau perpecahan yang terjadi antara individu pelaku kejahatan dengan masyarakatnya. Sehingga bentuk hukuman yang seharusnya dilakukan adalah mengintegrasikan kembali individu pelaku kejahatan dengan masyarakatnya. Dengan latar filosofi ini, penghukuman di Indonesia yang dilakukan di penjara dikenal dengan pemasyarakatan. Oleh karenanya, sistem pemasyarakatan Indonesia menganggap terpidana hanyalah orang-orang yang tersesat dan menjadi tugas lembaga pemasyarakatan untuk mengembalikan para terpidana tersebut sebagai anggota masyarakat yang konformis.

Kedua, perlu diakui bahwa pada level implementasi, tujuan dari pemasyarakatan sering sulit untuk dicapai. Di sinilah terlihat sedikit persamaannya dengan apa yang diperlihatkan oleh Up the Ridge. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia memiliki sejumlah masalah. Keuangan yang minim, over kapasitas, kematian narapidana di penjara, kekerasan dalam lapas antar narapidana dan antara narapidana dengan petugas, pelarian, kerusuhan dan lain-lain. Munculnya masalah-masalah ini terkait dengan setidaknya 3 faktor utama. Yaitu tidak otonomnya lembaga pemasyarakatan terhadap lembaga yang berada di atasnya, tidak efektifnya metode pembinaan, dan terlalu dominanya kontrol penjara yang koersif.

Apa yang diperlihatkan oleh Up the Ridge adalah contoh yang sangat ekstrim. Bagaimana dengan Indonesia? Dalam sejarah pemidanaan, saya kira, bentuk-bentuk pemenjaraan yang diperlihatkan oleh film tersebut di relatif lebih banyak terjadi di masa kolonialisasi Indonesia dan mungkin sampai dekade 1950-an, sebelum diperkenalkannya konsep pemasyarakatan. Bagaimana dengan sekarang? Dalam hal ini dapat saya katakan, pelaksanaan pidana penjara di Indonesia belum melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak asasi manusia pada narapidana.

Mengapa belum melindungi dan menjamin terpenuhinya hak asasi para narapidana? Ada dua standar yang seharusnya diikuti dalam proses pemasyarakatan di dalam lembaga, yaitu standard minimum rules for the treatment of prisoners (yang ditetapkan oleh PBB di Jenewa, 1955) dan 10 prinsip pemasyarakatan (yang ditetapkan 27 April 1964 setelah mengacu pada pemikiran Sahardjo, SH yang disampaikan tanggal 5 Juli 1963). Kedua standar ini pada dasarnya memposisikan narapidana tidak lebih seperti manusia bebas yang juga memiliki hak asasi. Di dalam prinsip pemasyarakatan, satu-satunya hal yang membedakan narapidana dengan manusia bebas adalah hilangnya hak untuk bergerak. Narapidana dijatuhi hukuman yang bukan merupakan bentuk balas dendam dari negara, narapidana tidak boleh disiksa namun dibina, dan negara tidak boleh membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum ia masuk ke dalam lembaga.

Ketiga, hal yang ingin saya sampaikan terkait film ini adalah, bahwa pelaksanaan penjara di Indonesia adalah sebuah paradoks. Di satu sisi penjara diperlukan sebagai tempat pemidanaan. Dalam perkembangan sejarah penghukuman, dibangunnya penjara sebagai tempat penghukuman, adalah bentuk yang paling manusiawi dari penghukuman itu sendiri. Sebelum dikenal adanya penjara sebagai tempat penghukuman, penghukuman cenderung tidak manusiawi dalam bentuk hukuman-hukuman corporal (badaniah, seperti pancung, mutilasi, dibakar, dan bentuk-bentuk lainnya.

Namun di sisi lain, pelaksanaan penjara di dunia sekarang ini justru men-dehumanisasi manusia. Penjara justru menciptakan deprivasi narapidana, dan pada akhirnya memungkinkan terjadinya efek prisonisasi (pembelajaran menjadi pelaku kejahatan yang lebih profesional atau melakukan kejahatan yang lebih serius). Sangat sering kita beranggapan bahwa penjara (termasuk lembaga pemasyarakatan tidak lebih dari Sekolah Tinggi Ilmu Kejahatan).

Dalam paradoks ini, sebagian kita bersikap fatalis, dengan mengambil posisi sangat ekstrim. Yang diperlihatkan oleh Up the Ridge adalah posisi ekstrim yang menganggap penjara adalah tempat yang tepat bagi penjahat dan deprivasi atau siksaan psikis dan psikologis yang diterimanya di dalam penjara adalah hal yang pantas. Namun saya kira, kita perlu mengambil langkah-langkah alternatif. Alternatif yang ideal tentunya adalah menjalankan sistem pemasyarakatan sesuai dengan standar minimul internasional dan prinsip-prinsip pemasyarakatan itu sendiri. Atau dengan mencoba mengembangkan bentuk-bentuk penghukuman yang lebih manusiawi.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia sekarang ini sebenarnya memiliki satu bentuk alternatif yang menurut saya sangat baik. Baik dalam arti sangat mungkin untuk menjamin terpenuhinya hak-hak asasi manusia para narapidana, dan sangat memungkinkan peran masyarakat umum yang lebih besar dalam pembinaan sehingga akhirnya masyarakat lebih mudah menerima narapidana ketika kembali ke lingkungannya. Alternatif tersebut adalah Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Namun dalam implementasinya memang tidak semua pelaku kejahatan akan menjalani masa pidananya di dalam lapas terbuka, terutama bagi pelaku-pelaku kejahatan serius. Bagi saya, alternatif ini sangat tepat bagi terpidana anak, yaitu yang belum berusia 18 tahun ke atas.

Banyak hal yang masih dapat didiskusikan tentang sistem pemasyarakatan ini, terlebih lagi sistem pemenjaraan. Saya kira pengantar ini mungkin cukup bagi pembaca yang berkeinginan mengetahui masalah ini lebih jauh. Terima kasih.

Explore posts in the same categories: Penologi

5 Comments on “UP THE RIDGE: Paradoks Penjara”

  1. syahpatria Says:

    This is truly an interesting if not a breakthrough in Indonesian blogosphere. You got a good content. Keep on writing! What’s newsmaking criminology anyway? They didn’t taught that…

  2. kriminologi Says:

    Salam,

    Thank you Mas Deriz, for your appreciation to kriminologi1. One of my reason in make this blog is what Newsmaking Criminology told us. “Becoming media criminologist”.

    About this subject I have write the paper for internal discussion in Department of Criminology about Newsmaking Criminology. You can find it in Mass Media and Crime Category.

    Btw, mas Deriz salam kenal. Saya rasa kita pernah ketemu, di beberapa acara di kampus, khususnya di jurusan kriminologi, tapi mungkin hanya tau muka saja.

    Well, thank you for your respond and also your future respond to my blog.

    Regard,
    Iqrak

  3. ipunk Says:

    met, kenal dari ipunk buat mas deriez, saya mahasiswa kriminologi UIR, dan saya bangga bisa berkenalan dengan, mas iqrak juga, moga persahabatan ini bisa menjadi tempat bertukar pikiran dalam masalah penologi khususnya, dan kriminologi pada umumnya,trima kasih

  4. coba tebak.................... Says:

    duduk siap……grak! lapor artikel yang bapak buat kueren.. skale,, laporan selesai.. istirahat di tempat ….grak!😉
    tadinya seh saya pengen ngambil artikel ini bwt tgsnya bp,, eh taunya yang nulis malah bapa sdri…g jdi dech!

  5. ikang Says:

    salm kenal buat mas dries, saya mahasiswa uir kriminologi. mas gimana cara dapatin kronologis penghukuman pada masa sebelum revormasi……..


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: