Korporatokrasi (Kompas, 27 Maret 2007)

Anda ingat John Perkins, penulis buku Confessions of An Economic Hit Man (2004)? Buku baru berjudul A Game As Old As Empire: The Secret World of Economic Hit Men and the Web of Global Corruption (2007) yang disunting Steven Hiatt mengungkap lebih jelas petualangan “ekonom pembunuh bayaran”.

EHM bekerja untuk korporatokrasi (corporatocracy), jaringan kerja sama antara MNC (multinational corporations) dengan lembaga internasional (World Bank/IMF), elite negara maju, dan penguasa negara Dunia Ketiga.

Ikon korporatokrasi yang nyata Wapres Amerika Serikat Dick Cheney. Ia mantan CEO Halliburton—kontraktor terbesar di dunia—dan sampai kini menjadi penasihat bisnis MNC itu.

Cheney penganjur serbuan ke Irak yang dipalsukan lewat senjata pemusnah massal. Kini Halliburton bersama MNC lainnya menikmati keuntungan dari ladang minyak Irak.

Menurut Empire, penyingkiran pemimpin dibenarkan korporatokrasi, termasuk pembunuhan Perdana Menteri Iran Mohammad Mosaddeq (1951- 1953) yang menasionalisasi industri pertambangan. Menurut Perkins, EHM juga mengatur terjadinya kecelakaan yang menewaskan Presiden Ekuador Jaime Roldos dan Presiden Panama Omar Torrijos.

Korporatokrasi dimulai saat World Bank/IMF menyalurkan pinjaman untuk pembangunan megaproyek di negara miskin atas rekomendasi fiktif buatan EHM. Kredit cair jika dengan syarat tender-tender pembangunan dihadiahkan kepada MNC/mitra lokal atas restu korporatokrasi.

Maka, negara miskin itu terjebak utang luar negeri ratusan miliar dollar AS yang takkan bisa dilunasi sampai tujuh turunan. Sebaliknya, profit MNC/ mitra lokal naik setiap tahun selama proyek dikerjakan.

Derita negara itu belum selesai. Ia bukan cuma gagal menyejahterakan rakyat, tetapi juga tak mampu membayar utang sehingga akhirnya ditekan korporatokrasi untuk menjual kekayaan alamnya—misalnya ladang minyak.

Empire mencontohkan PLTU Paiton I dan II yang nilai proyeknya 3,7 miliar dollar AS. Megaproyek ini tak bermanfaat sebab harga listrik yang dihasilkan 60 persen lebih mahal dibandingkan di Filipina atau 20 kali lebih mahal dibandingkan di AS.

Dana pembangunan Paiton ngutang dari ECA (export credit agencies) dari negara-negara maju. Korupsi dimulai ketika 15,75 persen saham megaproyek itu disetor kepada kroni dan keluarga penguasa Orde Baru.

Kontrak-kontrak Paiton, mulai dari pembebasan lahan secara paksa sampai monopoli suplai batu bara, dihadiahkan tanpa tender kepada berbagai MNC/mitra lokal. Setelah Pak Harto lengser ing keprabon, baru ketahuan nilai proyek itu terinflasi 72 persen.

Pemerintah coba menegosiasi ulang Paiton dengan argumen megaproyek itu hasil KKN. Alhasil, kita selama 30 tahun harus membayar ganti rugi 8,6 sen dollar AS per kWh—padahal kemampuan kita cuma dua sen.

Supaya manut, eksekutif ECA itu mengancam akan meminta G-7 menyatakan Indonesia tukang ngemplang yang tak layak mendapat kredit lagi dari World Bank/IMF. Lagi-lagi kita manut.

Empire mengungkapkan bagaimana industri minyak kita diperdayai korporatokrasi melalui perjanjian PSA (profit-sharing agreement). Perjanjian ini bertujuan menghindari nasionalisasi seperti yang dilakukan PM Mosaddeq atau Presiden Bolivia Evo Morales belum lama ini.

PSA seolah-olah menempatkan kita sebagai pemilih sah ladang minyak, sementara MNC sebagai “kontraktor” saja. Namun, pada praktiknya MNC mengontrol pengembangan ladang yang mendatangkan profit berlipat ganda—mirip seperti praktik kolonialisme.

Perjanjian ini ibarat pernikahan ideal antara kontrak bagi hasil yang secara politis seolah penting bagi kita sebagai majikan dengan sistem kontrak berbasis konsesi/lisensi yang mendatangkan profit maksimal. Pemerintah seakan memegang kendali, padahal MNC-lah yang mempunyai kedaulatan nasional.

“Klausul stabilisasi” dalam perjanjian PSA mengatakan UU kita tak berlaku bagi setiap kegiatan MNC dalam rangka memetik profit. UU tak bisa jadi rujukan jika sengketa terjadi— yang berlaku hukum internasional yang tak mengenal istilah kepentingan atau UU nasional.

“Cerita sukses PSA” yang dijual EHM bernama Dan Witt yang bekerja untuk ECA di AS, ITIC (International Tax and Investment Center). Witt atas nama British Petroleum, Chevron Texaco, Total, dan Eni SpA “menggarap” Irak.

IMF menyalurkan kredit untuk Irak sambil menetapkan syarat, termasuk mengurangi subsidi yang membuat harga BBM meroket. Syarat lain, parlemen harus mengesahkan UU Perminyakan akhir 2006 dan IMF wajib disertakan dalam proses perumusannya.

Witt yang bermodalkan best practices (senjata gombal World Bank dan IMF) menjadi negosiator antara para pejabat Irak yang korup, IMF, dan MNC. Semua untung kecuali rakyat Irak.

Tidaklah sulit mencerna kita menjadi korban korporatokrasi. Pertanyaannya, apakah kita masih peduli?

Lihatlah para pemimpin kita hanya mematut-matut diri. Anggota DPR tak percaya diri dan tak mau kalah dibandingkan Tukul Arwana, menuntut dibelikan laptop yang mahal sekali. Para pengusaha kita menjual “Visi 2030” yang isinya membuat saya seperti sedang bermimpi di siang hari.

Daripada sakit hati, mari kita ber-ha-ha-ha dan ber-hi-hi-hi. Kepada mereka, kita acungkan telunjuk sambil berseru, “Ah, kalian sungguh lucu sekali!”

Explore posts in the same categories: Kriminologi dan Pembangunan

4 Comments on “Korporatokrasi (Kompas, 27 Maret 2007)”

  1. hasan Says:

    Teori konspirasi telah terkonfirmasi. Sangat bodoh bila banyak orang menafikan teori ini. Silahkan Bung baca berbagai blog yang bicara teori konspirasi, mereka melecehkannya. Ketik saja “teori-konspirasi” di google..anda akan temukan itu.

    Tidak mungkin ada kejadian di dunia yang tidak berhubungan dengan belahan lain di bumi ini. EHM, pengakuan Perkins, adalah salah satu buktinya.

    Oktober 2005, menjelang kenaikan BBM, Revrisond Baswir yang menolak kenaikan BBM, dibilang terpengaruh teori konspirasi oleh para ekonom UI yang menjadi tukang justifikasi kebijakan Sri Mulyani. Waktu itu, Revrisond bilang, harga minyak akan terus dinaikkan sampai pada tingkat tertentu karena ada kebutuhan beberapa perusahan minyak masing bermain di hilir. Mereka ingin mendirikan SPBU di Indonesia. Dan itu hanya mungkin jika harga minyak di dalam negeri tidak terlalu rendah dibandingkan harga minyak dunia. Ekonom UGM ini ditertawakan. Sekarang, terbukti, tidak berapa lama setelah kenaikan BBM, SPBU milik asing bertaburan di Jakarta. Terlepas soal keunggulan dan kelebihan mereka dibandingkan dengan Pertmaina, harga yang mereka patok tidak mungkin bersaing jika harga minyak tidak terlebih dahulu dinaikkan.

    Mungkin itu terlalu berprasangka dan sangat deterministik. Namun, toh terbukti khan??
    Akhirnya, kita memang harus berfikir konspiratif biar bisa bertahan di dunia ini. Bung Iqrak pasti mengakuinya, sebab…sudah berapa konspirasi yang anda bikin menjelang dan selama menjadi pimpinan Departemen??he..he…

  2. kriminologi Says:

    Pikiran yang sejalan mas Hasan… Tapi tentang konspirasi di departemen, saya rasa itu perasaan mas Hasan saja. hahahaha
    Salam

  3. ardi Says:

    Salam, bung Iqra.
    Tak sengaja mampir minum ilmu di sini.
    Kenapa berpendapat ‘Visi 2030’ seperti mimpi?, jangan-jangan mas Iqra juga sudah tertular penyakit kronis bangsa ini: takut untuk bermimpi.
    Di kota kecil tempat saya tinggal sekarang ini, sejak lima tahun yg lalu, penduduknya punya mimpi untuk menjadi tuan rumah pameran kelautan internasional pada tahun 2012, artinya mereka bermimpi sekitar 10 tahun sebelum acaranya. Mereka semangat sekali menyambut kedatangan panitia seleksi, meng-internasional-kan nama-nama tempat dan jalan, melatih bahasa asing untuk penduduknya dll. Padahal, belum pasti kota ini akan dipilih. Tapi satu yang pasti, mereka semangat mewujudkan mimpinya, walau cuma kota kecil.
    Semoga sukses selalu,
    Ardi, Yeosu

  4. kriminologi Says:

    Salam juga bung Ardi.

    Saya kira menyangkut visi indonesia 2030, ataupun mimpi-mimpi yang lainnya tidak ada masalah sama sekali. Saya sendiri sepakat, bahwa “mimpi itu satu langkah menuju kenyataan”. Dalam hal ini saya setuju dengan apa yang mas Ardi sampaikan.

    Namun yang menjadi keprihatinan saya adalah bagaimana kebijakan negara kita ini dalam mencapai mimpi itu. Menurut saya, “pilihan cara” justru sangat berpengaruh terhadap apakah mimpi itu tercapai atau tidak.

    Korporatokrasi, seperti yang disampaikan Kompas di atas, adalah pilihan negara kita sekarang ini. Utamanya setelah paradigma neoliberalisme sebagai bentuk ekstrim kapitalisme menguat (katakanlah dekade 1980-an). Korporatokrasi prinsipnya adalah proses kebijakan yang hanya akan menguntungkan bisnis dan penguasa politik. Pertanyaan saya kemudian bagaimana nasib stakeholder terbesar negara ini (yaitu rakyat) jika nasinya tersebut harus diputuskan oleh korporatokrasi??

    Saya termasuk orang yang skeptis dengan cara seperti itu. Wacana dunia yang kapitalistik sekarang ini justru menjadikan korporatokrasi sebagai pilihan utama. Bagaimana segala sesuatu harus dijadikan komoditas yang diperjual belikan, dan untuk menjaga proses tersebut terjadi perselingkuhan antara penguasa politik dengan penguasa ekonomi.

    Mas Ardi mungkin mengetahui, bagaimana pendidikan dan kesehatan yang merupakan hak warga negara sekarang justru dijadikan komoditas yang diperjualbelikan. Status BHMN perguruan tinggi, swadana-isasi (yang hakekatnya swastanisasi pelayanan Puskesmas dan RS Umum) adalah dua contoh saja dari sekian banyak yang lain.

    Saya harap ini bisa menjelaskan apa yang menjadi point kritik mas Ardi, dan diskusi ini bisa berkelanjutan.

    Salam


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: