Aborsi, “Hukum Sosial”, dan Penegakan Hukum

Rubrik Analisis Kriminalitas, Suara Pembaruan, 11 Maret 2009

Terungkapnya praktek aborsi minggu lalu oleh Kepolisian Sektor Johar Baru, Jakarta Pusat, kembali menambah panjang inventaris kejahatan pembunuhan terhadap janin ini di Indonesia. Bila dilihat instrumen, yang disebut dengan anak adalah termasuk yang masih dalam kandungan. Sehingga secara sederhana, aborsi tidak ubahnya pembunuhan terhadap “anak”. Sementara aborsi sendiri dapat dilihat dari beberapa perspektif yang kemudian membawa kita pada perbedaan adanya aborsi yang “legal” dan “ilegal”.

Dikatakan “legal” bila aborsi beralasan secara medis. Bahwa bila tidak dilakukan akan membahayakan keselamatan ibu (perempuan) yang mengandung janin tersebut, atau atas pertimbangan medis lainnya. Tentang standar medis seperti apa hingga aborsi dapat dikatakan “legal”, ahli kedokteran akan mengetahui lebih banyak tentang hal ini. Di lain pihak, aborsi menjadi “ilegal” bila tidak ada alasan medis apapun yang dapat membenarkan aborsi dilakukan.

Memang banyak perdebatan tentang batas “legal” dan “ilegal” tentang aborsi ini. Perspektif moral, khususnya agama, mungkin tidak akan menyepakati aborsi dalam kondisi apapun. Namun perspektif “moral” lainnya akan melihat aborsi menjadi suatu tindakan yang “pantas” dilakukan oleh seorang perempuan atas keinginannya sendiri akibat tidak bertanggung jawabnya seorang laki-laki yang menjadi pasangannya, sementara ia (si perempuan) tidak memiliki kesanggupan sama sekali untuk membesarkan si anak bila ia kemudian lahir.

Ada pula yang berada seperti di tengah. Bahwa aborsi sudah tidak boleh dilakukan sama sekali bila usia kandungan masuk trimester kedua, kira-kira sebelum berusia empat bulan, di mana janin dianggap sudah memiliki “ciri” manusia yang utuh. Meskipun pendapat ini di Indonesia juga mengundang perdebatan, karena meskipun di tengah, di mana aborsi sudah tidak dapat dilakukan bila janin sudah berusia lebih dari 3 bulan, tetap saja merupakan pembunuhan terhadap hak hidup.

Tentang perdebatan ini, Steven Levitt, dalam freakonomic (2005), pada bagian awal bukunya itu menceritakan sebuah peristiwa tentang aborsi ini di Amerika Serikat. Latar argumentasi Levitt sebenarnya ingin memperlihatkan bagaimana kejahatan di kota-kota di Amerika pada periode 1990-an justru turun. Turunnya kejahatan tidak disebabkan oleh semakin canggihnya mekanisme dan perangkat polisi dalam penegakan hukum atau tingginya pertumbuhan ekonomi pada saat itu. Menurutnya, ini terkait dengan keinginan perempuan miskin untuk aborsi pada tahun 1970-an dengan alasan tidak memiliki kemampuan untuk membesarkan anak akibat kemiskinan. Singkat cerita, permintaan ini disetujui oleh otoritas setempat. Inilah mengapa kejahatan turun, yaitu ketika potential criminal yang seharusnya dilahirkan pada periode 1970-an tidak jadi lahir sehingga mereka tidak menjadi kriminal sesungguhnya pada 1990-an saat usia mereka sekitar 20-an tahun.

Logis memang, namun mengandung banyak perdebatan. “Permintaan” aborsi dengan latar seperti yang dijelaskan Levitt cukup beralasan, mengingat kerugian yang diderita ibu (perempuan) dan anak di tengah kemiskinan akan jauh lebih besar. Terlebih lagi bila dikaitkan dengan situasi ekonomi yang tidak dapat memberikan akses yang cukup bagi masyarakat miskin pada pelayanan dasar, seperti pangan, pendidikan dan kesehatan. Sehingga kekhawatiran tentang kelahiran “penjahat potensial” sangat mungkin terjadi. Hanya saja, pada sisi realitas, bila dikaitkan dengan persoalan biaya, “permintaan” aborsi dengan alasan ketidakmampuan ekonomi di Indonesia bisa diasumsikan tidak terlalu banyak. Hal mana juga dapat dilihat dari kecenderungan kelompok masyarakat miskin di Indonesia yang memiliki anak banyak. Namun bukan berarti tidak mungkin sama sekali.

Pertanyaannya kemudian, mengapa aborsi tetap menjadi persoalan serius di Indonesia? Tulisan ini melihat, sederhananya ini lebih terkait dengan “hukum ekonomi”, hubungan timbal balik demand dan suply. Bila permintaan tinggi, sudah menjadi hukumnya muncul upaya-upaya untuk memenuhi permintaan. Sebuah respon terhadap “peluang bisnis”. Sama halnya dengan tetap marak dan bahkan semakin berkembangnya “bisnis narkoba”.

Maraknya aborsi ilegal ini juga dilatarbelakangi oleh “hukum sosial”. Satu hal yang membuat “bisnis aborsi” ini berbeda dengan bisnis narkoba. “Hukum” yang dimaksud di sini tidak berasosiasi dengan punishment, namun lebih pada suatu “mekanisme sosial” yang membuat sejumlah orang melakukan tindakan tertentu sebagai bentuk adaptasi. Dalam konteks aborsi, hal ini sangat jelas terlihat dari adanya “tekanan sosial” yang membuat aborsi menjadi pilihan.

Banyak permintaan aborsi di Indonesia, khususnya di kota besar seperti Jakarta, di latar belakangi oleh keinginan untuk menghilangkan “rasa malu” akibat kehamilan yang terjadi di luar pranata pernikahan. “Kultur dominan” di Indonesia secara otomatis akan memberikan sanksi terhadap kehamilan di luar nikah. Terlebih bila dilihat oleh perspektif moralitas agama.

Satu hal lainnya adalah penegakan hukum. Patut dicurigai, sebagaimana terjadi dalam konteks narkoba, bahwa maraknya aborsi ilegal di Indonesia juga disumbang oleh lemahnya penegakan hukum. Beberapa indikasi yang memperlihatkan sejumlah praktek aborsi telah dilakukan dalam waktu yang lama dan terorganisir dengan baik, lengkap dengan “kontrak” antara pemberi layanan dengan pengguna. Bahkan sebagian tempat praktek telah menjadi “rahasia umum”.

Secara asumtif, bertahannya sebuah “bisnis kejahatan” selain dapat disebabkan oleh tingginya demand (permintaan) terhadap layanan yang diberikan, juga dapat disebabkan oleh terpeliharanya bisnis tersebut dalam jejaring internal pelaku bisnis dan eksternal dengan otoritas yang justru potensial menggangu keberlangsungannya (dalam hal ini tentu saja aparatur penegak hukum).

Oleh karenanya, patut pula diduga adanya keterlibatan aparatur penegak hukum dan otoritas formal kewilayahan dalam keberlangsungan bisnis kejahatan tersebut. Keterlibatan mulai dari pembiaran, akibat pilihan rasional dari beberapa prioritas tugas (meskipun alasan ini tidak akan masuk akal), hingga keterlibatan dalam memberikan “perlindungan” dengan imbalan tertentu.

Faktor reaksi masyarakat pada dasarnya cukup memberikan kontribusi bagi efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Justru masyarakat adalah pihak yang paling awal memberikan reaksi terhadap suatu hal yang dianggap bertentangan dengan standar moral yang dipergunakan. Terlepas dari sisi negatifnya yang tidak jarang kontraproduktif karena mengarah pada anarki, sensitifitas masyarakat ini telah banyak mengungkap sejumlah peristiwa atau perbuatan yang secara sosial merugikan. Namun ketidakkonsistenan aparatur penegak hukum untuk memproses lebih jauh, di mana salah satunya disebabkan oleh masuknya “oknum aparat” dalam lingkaran bisnis tersebut akan membuat reaksi berhenti di tengah jalan. Banyak laporan yang diberikan masyarakat justru tidak jelas responnya. Hal seperti di sisi lain adalah pemicu banyak munculnya sisi negatif dari respon masyarakat berupakan tindakan anarkis dan destruktif.

Terhadap kemungkinan ini, otoritas Kepolisian perlu melakukan pengawasan internal. Selain juga pengawasan terhadap otoritas formal kewilayahan lainnya yang diduga terlibat. Ditegaskan kembali, bahwa rekomendasi ini berbasis pada asumsi tentang bertahannya sebuah bisnis kejahatan, sehingga pihak-pihak yang diduga “terlibat” tidak perlu menganggap hal ini sebagai tuduhan. Toh pengawasan internal adalah hal yang memang perlu rutin dilakukan, mengingat telah banyak contoh di mana aparatur penegak hukum dan lainnya melakukan kesalahan, penyimpangan, dan penyalahgunaan kewenangan.

Terakhir, ada baiknya Ikatan Dokter Indonesia (pada aspek pengawasan kode etika) serta Departemen (serta Dinas) Kesehatan, juga terlibat aktif dalam upaya mengantisipasi masalah aborsi ilegal ini. Bila melihat sejumlah kasus, praktek aborsi ilegal ini “melekat” dengan praktek dokter umumnya. Mekanisme monitoring berkala dan mendadak perlu dilakukan atas dasar kewenangan yang dimiliki.

Explore posts in the same categories: Realitas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: