MEMAHAMI KEBIJAKAN KRIMINAL: Di Tengah Transformasi Pemikiran Proses Kebijakan

Reformasi pasca krisis ekonomi dan politik tahun 1998 telah mendorong perubahan Indonesia ke arah demokratisasi. Lembaga-lembaga negara di luar eksekutif semakin fungsional dalam mengimbangi kekuasaan eksekutif. Kebebasan berpolitik, berpendapat, berpartisipasi dan berkreasi dijamin dalam bentuk berdirinya banyak partai politik dengan beragam agenda politik, kebebasan pers (media massa), serta berkembangnya organisasi-organisasi masyarakat sipil yang melakukan kontrol terhadap pemerintah sekaligus melakukan pemberdayaan masyarakat. Agenda reformasi juga memasuki ranah pendelegasian kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah dalam bentuk kebijakan desentralisasi. Kekuasaan tidak lagi dipusatkan di tangan pemerintah pusat. Namun sejumlah kewenangan telah didistribusikan kepada pemerintah daerah. Latar belakang kebijakan ini adalah prinsip memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat karena prinsip desentralisasi adalah mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

Salah satu wacana yang mengemuka dan mempengaruhi jalannya reformasi politik dan ekonomi di Indonesia adalah good governance. Wacana ini menekankan pentingnya suatu kepemerintahan kolaboratif yang mengikutsertakan stakeholder di luar negara dalam proses pengambilan kebijakan. Kolaborasi antara negara dengan aktor lain di luarnya ini menjadi sarat bagi efektifitas sebuah kebijakan. Negara tidak akan dapat memahami permasalahan masyarakat dengan tepat tanpa adanya peran aktor lain yang dekat dengan masyarakat sekaligus memahami permasalahannya. Negara dalam kebijakan publik sering dijadikan stakeholder tunggal. Namun dalam wacana governance, proses kebijakan diharapkan selalu melibatkan stakeholder besar, yaitu negara (pemerintah), kalangan swasta, dan masyarakat sipil. Dalam wacana governance, kebijakan tidak lagi menjadi domain negara karena kalangan swasta dan masyarakat sipil pada dasarnya memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas sebuah kebijakan. Selain itu, kalangan swasta dan masyarakat sipil juga dapat mengambil sebuah kebijakan karena ketidakmampuan negara.

Kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik dalam menanggulangi masalah kejahatan tidak dapat lepas dari perubahan wacana dalam proses kebijakan ini. Selama ini kebijakan kriminal dipahami sebagai ranah Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang merupakan representasi dari negara. Selain itu, kebijakan kriminal juga lebih dipahami sebagai upaya penegakan hukum saja. Dengan semakin meningkat, rumit dan variatifnya masalah kejahatan, SPP tidak lagi dapat dijadikan satu-satunya stakeholder dalam kebijakan kriminal. Khususnya dalam upaya pencegahan kejahatan. Lembaga-lembaga negara yang difungsikan untuk melakukan pencegahan kejahatan harus melakukan kolaborasi yang terlembagakan dengan masyarakat sipil dan kalangan swasta.

Selain sebagai sebuah proses kebijakan kolaboratif, governance juga merupakan sebuah upaya mendekatkan pengambil kebijakan dengan masyarakat berikut masalahnya. Sehingga salah satu agenda kelembagaan dalam governance adalah melakukan reorganisasi hingga ke level terbawah masyarakat negara. Seperti kebijakan desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Prinsip desentralisasi sangat memungkinkan pengambilan kebijakan yang efektif karena pengambil kebijakan sangat dekat dengan level terbawah masyarakat berikut masalah-masalah yang mereka hadapi. Prinsip ini mengkritik kebijakan sentralistik yang pernah dipraktekkan di Indonesia pada masa Orde Baru. Kebijakan sentralistik relatif rendah dalam efektivitas karena pengambil kebijakan berada di pusat. Selain karena jauhnya jarak dengan masalah masyarakat, juga karena begitu banyaknya masalah yang ditangani pusat sehingga sulit memberikan konsentrasi terhadap masalah spesifik. Pemerintahan Orde Baru memberikan gambaran tentang konsekuensi sebuah kebijakan yang hanya diambil oleh satu pihak saja tanpa keterlibatan stakeholder lain di luar pemerintah. Pemerintah sangat dominan dalam menentukan apa yang menjadi prioritas kebijakan meskipun tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam konteks kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik untuk menanggulangi masalah kejahatan, praktek selama ini belum mengikutsertakan secara terlembaga aktor-aktor non SPP. Kebijakan kriminal pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua tahap. Pertama adalah kebijakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Kedua adalah kebijakan penegakan hukum (reaktif formal) setelah kejahatan terjadi. Ranah kebijakan kriminal kedua memang menjadi kewenangan penuh Sistem Peradilan Pidana. Hanya SPP yang dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan memberikan pidana kepada pelaku kejahatan. Selain adanya aturan hukum formal yang mendasari kewenangan penuh tersebut, keikutsertaan masyarakat dalam reaksi formal sangat berpotensi memunculkan anarki. Namun demikian, dalam kebijakan kriminal pencegahan, lembaga-lembaga negara dalam SPP tidak dapat lagi mendominasi. Aktor-aktor di masyarakat justru merupakan sumber daya yang menentukan efektivitas kebijakan. Aktor-aktor di masyarakatlah yang lebih mengetahui realitas kejahatan karena masalah tersebut merupakan bagian dari kehidupannya.

Pelembagaan governance dalam kebijakan kriminal pencegahan kejahatan dengan demikian perlu dilakukan. Dengan menggunakan konsep Dwiyanto (2004) tentang governance bodies, format reorganisasi dalam pencegahan kejahatan sangat mungkin dilakukan dan tidak semata-mata domain Sistem Peradilan Pidana, khususnya kepolisian.

Bentuk dan sifat kejahatan juga menjadi dasar reorganisasi atau reformasi kelembagaan dalam kebijakan kriminal pencegahan kejahatan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sebagai contoh, merupakan kejahatan yang bersifat kompleks. Kompleksitas masalah dimulai dari pelaku, modus, hingga korban. Pelaku kejahatan ini terdiri dari individu dan kelompok yang terorganisir dengan rapi. Organisasi kejahatan peredaran gelap narkotika tidak hanya terbatas di dalam negeri saja, namun membentuk jaringan kejahatan terorganisir di level internasional. Kompleksitas pelaku (baik individu maupun organisasi) menyebabkan kompleksitas modus yang digunakan. Kecanggihan dan “kreativitas” modus yang digunakan membuat kejahatan ini menjadi sangat sulit diidentifikasi. Pada akhirnya, kompleksitas pelaku dan modus menyebabkan kompleksitas korban. Jangkauan pelaku dan modus terhadap korban sering lebih luas dari pada jangkauan upaya pencegahan dan penegakan hukum dari sistem peradilan pidana. Inilah yang menyebabkan korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak hanya terbatas pada level masyarakat tertentu. Namun telah lintas strata dan lintas generasi.

Kompleksitas masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menuntut kompleksitas kebijakan kriminal pencegahannya. Salah satunya adalah dengan melakukan reorganisasi lembaga yang telah ditunjuk sebagai pengambil kebijakan. Reorganisasi ini melembagakan kolaborasi antara lembaga negara dengan swasta dan masyarakat sipil. Pelembagaan ini dapat diistilahkan dengan governance bodies dalam kebijakan kriminal pencegahan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selain itu, reorganisasi juga ditujukan untuk mencapai level terbawah masyarakat dalam bentuk lembaga di tingkat provinsi atau kabupaten.

About these ads
Explore posts in the same categories: Kriminologi dan Pembangunan

2 Comments on “MEMAHAMI KEBIJAKAN KRIMINAL: Di Tengah Transformasi Pemikiran Proses Kebijakan”


  1. Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your
    next post thank you once again.


  2. I think the admin of this web page is actually working hard in support of his web
    site, because here every data is quality based data.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: